Opsi Kelembagaan Keamanan Laut Indonesia dalam Perspektif Negara Kepulauan

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta dilintasi oleh tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), memiliki peran sentral dalam perdagangan maritim global dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Namun, sistem keamanan laut Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius akibat desain kelembagaan yang bersifat sektoral dan terfragmentasi, yang menyebabkan lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi dalam merespons ancaman maritim seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pelanggaran wilayah. Perbandingan dengan model coast guard dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan Malaysia menunjukkan pentingnya kelembagaan yang terintegrasi secara fungsional dan struktural. Dalam konteks Indonesia, ditawarkan tiga opsi kelembagaan: model eksisting yang bersifat koordinatif, model terintegrasi penuh, dan model terintegrasi parsial. Dari ketiganya, model integrasi parsial dinilai paling realistis untuk diterapkan dalam jangka menengah karena mampu meningkatkan efektivitas kelembagaan secara bertahap tanpa menimbulkan resistensi kelembagaan yang tinggi, sekaligus mempersiapkan fondasi hukum dan institusional menuju sistem keamanan laut yang lebih terpadu, adaptif, dan berdaya saing global