Penguatan Tata Kelola Perlindungan Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Kapal Ikan Asing
DOI:
https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0501.482-486Keywords:
Perlindungan Buruh, Kapal Ikan Asing, ABKAbstract
Pekerjaan menjadi buruh migran pada kapal ikan asing masih menjadi tujuan utama pada beberapa wilayah Indonesia, khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah pantai utara Jawa. Namun demikian, tingginya minat menjadi buruh migran ABK di kapal ikan asing belum disertai dengan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap buruh migran tersebut. Selain disebabkan oleh konflik kewenangan antar lembaga penyelenggara, juga disebabkan oleh kapasitas SDM calon buruh migran ABK itu sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya aturan perlindungan pekerja terhadap buruh migran oleh negara bendera kapal.
References
Adam L. 2016. Kebijakan Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap Indonesia. Journal Kajian. 21(4): 321 – 338.
[IOJI] Indonesia Ocean Justice Initiative. 2020. Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia Di Kapal Ikan Asing Policy Brief 3. https://oceanjusticeinitiative.org/policybrief/
[Perkaban] Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor Per-12/KA/IV/2013 tentang Tata cara Perekrutan, Penempatan, dan Perlindungan Pelaut di Kapal Berbendera Asing. 2013.
[Permenhub] Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. 2013.
[Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2015.
[Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 2015.
[Permenaker] Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 2019.
Suwardjo D, Haluan J, Jaya I, Poernomo SH. 2010. Kajian Tingkat Kecelakaan Fatal, Pencegahan dan Mitigasi Kecelakaan Kapal- Kapal Penangkap Ikan yang Berbasis Operasi di PPP Tegalsari, PPN Pekalongan dan PPS Cilacap. JTPK. 10(1): 61-62. https://doi.org/10.24319/jtpk.1.61-72
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Nomor 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2003.
[UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 2004
[BNPB] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2021. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021. Jakarta (ID) : BNPB.
Kismawardhani RA, Wirastriya A, Berlianty D. 2018. Sea Level Rise in the Java Sea Based on Altimetry Satellites Data over 1993-2015. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 165(012006). https://doi.org/10.1088/1755-1315/165/1/012006
Pasaribu MJ, Hazarika KM, Nashrrullah S, Hazarika MK, Samarakoon L. 2013. Study on Flood Inundation in Pekalongan, Central Java. Int. J. Remote Sens. Earth Sci. 10(2):76–83. https://doi.org/10.30536/j.ijreses.2013.v10.a1845
Kemitraan. 2017. Pengukuran tingkat penurunan permukaan tanah menggunakan Teknik DINSAR dengan citra Sentinel pada 2015-2016 dan 2016-2017. Jakarta (ID): Kemitraan/Partnership (tidak dipublikasikan)
Downloads
Published
Issue
Section
License
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements: 
BY: credit must be given to the creator.
