TINGKAT PEMAHAMAN NELAYAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PELARANGAN PENANGKAPAN BENIH LOBSTER Panulirus spp.DI PALABUHANRATU

Abstract

Lobster memiliki nilai ekonomis dan permintaan tinggi, baik untuk konsumsi maupun benih
lobster (puerulus/ BL) untuk budidaya. Pemerintah membatasi ukuran penangkapan lobster Panulirus
spp. dengan mengeluarkan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016. Praktik penangkapan
dan penyelundupan benih lobster di Palabuhanratu masih terjadi. Tujuan penelitian ini:
1)Menganalisis isi kebijakan PERMENKP No.1/2015, dan PERMENKP No.56/2016; 2)Mengukur
tingkat pemahaman dan persepsi nelayan terhadap keberlanjutan sumberdaya lobster, dan sikap
nelayan terhadap kebijakan. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juli-Agustus 2017 di Palabuhanratu
Kabupaten Sukabumi. Data sekunder (dokumen kebijakan terkait perikanan lobster) dianalisis dengan
content analysis, dan data primer (observasi, kuesioner dan wawancara) dianalisis dengan sequential
explanatory design mengacu pada Creswell (2009). Analisis kebijakan menunjukkan ketentuan
ukuran layak tangkap dalam kebijakan PERMENKP No.1/2015 jo PERMENKP No.56/2016 tidak
melihat kondisi biologis dari masing-masing spesies. Kendala terkait implementasi kebijakan di
wilayah Perairan Teluk Palabuhanratu yaitu kurangnya sosialisasi, dan sumberdaya kebijakan.
Tingkat pengetahuan nelayan terhadap kebijakan sudah cukup, namun nelayan merasa bahwa
penangkapan BL tidak mengganggu keberlanjutan lobster, sehingga nelayan menolak kebijakan
tersebut.Sebaiknya kebijakan pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan dengan informasi
yang mendukung untuk keberlanjutan sumberdaya ikan, agar tepat sasaran dan memberi manfaat
sosial ekonomi masa kini dan masa depan.
Kata kunci: benih lobster, kebijakan, persepsi nelayan.