Implementasi Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Di Provinsi Gorontalo
Abstract
Every human being has the right to obtain safe and quality food, include food from household industry (industri rumah tangga pangan/IRTP). The objective of this research is to determine the implementation of BPOM Regulation Number 22 year 2018 related to the issuanced of food production certificate of household industries (SPP-IRT) by the district health office (DHO) and the district office of one stop integrated investment service (OSIIS). The study was taked from six districts area in Gorontalo. The result showed that three (50%) DHOs included in the group I (obedient), and one DHO each classified into group II (quite obedient), III (somewhat obedient), and IV (less obidient). Three OSHSs issued SPP-IRT with recommendation by DHO and used online single submission (OSS) as application for issuing SPP-IRT certificate.
Downloads
References
[BPOM RI] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Badan Penga-was Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 ten-tang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta (ID): BPOM RI.
Djiko R, Arimawa PS, Tangkau CHS. 2018. Implemen-tasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Halmahera Utara. J Ilmu Administrasi Publik 3(2): 101-111. DOI: 0.26905/pjiap.v3i2. 2348.
Hadiyanti R. 2013. Implementasi peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Samarinda. E-J Ilmu Pemerintahan 1(3): 985-997.
[Menkes RI] Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Jakarta (ID): Menkes RI.
Mukhsin R, Mapigau P, Tenriawaru AN. 2017. Pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap daya tahan hidup usaha mikro kecil dan menengah kelompok pengo-lahan hasil perikanan di Kota Makassar. J Analisis 6(2): 188-193.
Nuraeni ASI. 2017. Implementasi kebijakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Utara. J Katologis 5(11): 55-64.
Nurcahyo E. 2018. Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. J Magister Hukum Udayana 7(3): 402-417. DOI: 0.24843/JMHU.2018. v07.i03. p10.
[Presiden RI] Presiden Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Jakarta (ID). Presiden RI.
Rahayu WP. 2018. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Bagian I: Penerapan Pedoman SPP-IRT oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
Rahayu WP. 2019. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Bagian II: Penerapan Pedoman SPP-IRT di Tingkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laporan Tenaga Ahli. BPOM RI.
Rezki R. 2020. Evaluasi penerapan CPPB-IRT Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) minuman tradisional di Desa
Mekarharja. J Pusat Inovasi Masyarakat 2(1): 28-33.
Sobari T. 2012, Penerapan teknik siklus belajar dalam pembelajaran menulis laporan ilmiah berbasis vokasional. J Semantik 1(1): 17-38.
Suhardi B, Wardani SV, Jauhari WA. 2019. Perbaikan proses perbaikan produksi IKM berdasarkan kriteria CPPB-IRT, WISE, dan SJH LPPOM MUI. J Teknik Industri 14(2): 93-102. DOI: 10.14710/jati.14.2.93-102.
Susandi D, Sutisno. 2017. Sistem penjualan berbasis e-commerce menggunakan metode objek oriented pada distro dilapak street wear. J Sistem Informasi 4: 5-8. DOI: 10.30656/jsii.v4i0.368.
Urmilasari E, Rusli AM, Irwan AL. 2013. Analisis pelayanan perizinan di badan perizinan terpadu dan penanaman modal Kota Makassar. J Ilmu Pemerintahan 6(1): 49-60.
Wijaya WA, Rahayu WP. 2014. Pemenuhan regulasi pelabelan produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor. J Mutu Pangan 1(1): 65-73.
Yulianti RS. 2017. Kajian Implementasi Persyaratan Industri Rumah Tangga (IRTP) di Wilayah DKI Jakarta. [Skripsi]. Bogor (ID).Institut Pertanian Bogor.