Kebijakan Daerah Dalam Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal (Studi di Transpakuan Koridor Bubulak-Ciawi Kota Bogor)

Abstract

Salah satu kebijakan transportasi di Kota Bogor adalah menyelenggarakan angkutan massal yang memiliki daya angkut lebih besar dan efisien dalam menggunakan ruang jalan. Keberadaan bus sebagai salah satu sarana transportasi untuk menunjang kebutuhan pokok masyarakat memerlukan penanganan secara baik dan   benar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan angkutan umum massal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Data primer diperoleh dari survey stated preference dan indepth interview. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Kebijakan untuk meningkatkan jumlah penumpang Transpakuan dalam penyelenggaraan angkutan massal yang berkelanjutan dianalisis dengan Analytical Hiercarchy Process, sesuai urutan  prioritasnya adalah sebagai berikut: (a) memberikan subsidi operasional bagi Transpakuan, (b) peningkatan  kualitas  koridor  transpakuan  dengan menghilangkan hambatan sepanjang jalur Transpakuan, dan (c) pengadaan armada Transpakuan melalui  penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) atau  subsidi modal kepada operator swasta.