PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA BARAT DAN CDK WILAYAH VI KABUPATEN CIANJUR

  • Muthi'ah Nur Fadhilah Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)
  • Yulius Hero Departemen Manajemen Hutan, fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Abstract

Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran hutan rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan negara dibanding hutan rakyat.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Muthi'ah Nur Fadhilah, Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Yulius Hero, Departemen Manajemen Hutan, fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Departemen Manajemen Hutan, fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB)

References

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Jawa Barat Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Dinas Kehutanan Jawa Barat

Dinas Kehutanan Jawa Barat. 2008. Statistik Kehutanan Jawa Barat. Bandung: Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat.

Dinas Kehutanan Jawa Barat. 2015. Statistik Kehutanan Jawa Barat. Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat.

Hamdani, F. A. U., Darusman, D., Tiryana, T. T. 2015. Evaluasi Praktik Tebang Butuh di Hutan Rakyat Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 2(1), 33-41.

Hardjanto, E., Suhendang, S., Basuni. 1987. Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat. Bogor: LP IPB.

Helms, J.A. 1998. The Dictionary Of Forestry. Amerika Serikat: Society of American Foresters.

Ibisono, R.A.A., Kartodihardjo, H. 2019. Kelembagaan hutan rakyat studi kasus Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Bogor. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 4(3), 226-238.

Nurysyifa, F., Kaswanto, R.L. 2019. Kelembagaan program citarum harum dalam pengelolaan Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 6(3), 121-135.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 1997. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 32 Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Suhardjito, D. 2000. Hutan Rakyat di Jawa: Perannya dalam Perekonomian Desa. Bogor: Program Penelitian dan Pengembangan (P3KM).

Published
2022-12-01
How to Cite
FadhilahM. N., & HeroY. (2022). PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA BARAT DAN CDK WILAYAH VI KABUPATEN CIANJUR. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 9(3), 177-187. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i3.34833
Section
Articles