ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI KENDARAAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR

  • Indah Risyani Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)
  • Rizal Bahtiar Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Abstract

Kota Bogor merupakan kota penyangga Ibukota DKI Jakarta sehingga menyebabkan mobilitas masyarakat untuk bepergian sangat tinggi. Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kebutuhan akan transportasi semakin meningkat, sehingga tidak jarang menimbulkan kemacetan yang berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar dan meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mengestimasi jumlah emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 2) mengestimasi luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibutuhkan untuk menyerap sisa emisi CO2 kendaraan yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 3) mengestimasi nilai pajak emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh angkutan kota di Kota Bogor; 4) merumuskan implikasi kebijakan penerapan pajak emisi kendaraan untuk angkutan kota di Kota Bogor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode TIER-1, analisis deskriptif kuantitatif, biaya penanganan emisi, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan total emisi yang dihasilkan oleh angkot di Kota Bogor adalah sebesar 231.845 ton/tahun. Sisa emisi gas CO2 angkot yang tidak dapat terserap oleh RTH adalah sebesar 47.790 ton/tahun, sehingga dibutuhkan pembangunan RTH baru seluas 1.253 ha untuk menyerap sisa emisi yang dihasilkan oleh angkot. Berdasarkan hasil estimasi nilai pajak emisi bagi angkot adalah sebesar Rp29.412.916/unit/tahun dengan asumsi 1 atau Rp12.457.407/unit/tahun dengan asumsi 2. Implikasi kebijakan dari pajak emisi yaitu pengemudi angkot dapat melakukan internalisasi biaya eksternal dengan melakukan program konversi bahan bakar dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas.

Metrics

Metrics Loading ...

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Indah Risyani, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Rizal Bahtiar, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

Staf Pengajar di Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB)

References

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. 2012. Masterplan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bogor. Bappeda Kota Bogor.

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. 2015. Penggunaan Lahan Kota Bogor Tahun 2015. Bappeda Kota Bogor.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2017. Kota Bogor Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

Dahlan, E.N. 2011. Kebutuhan luasan areal hutan kota sebagai rosot (sink) gas CO2 untuk mengantisipasi penurunan luasan ruang terbuka hijau di Kota Bogor. Forum Geografi, 25 (2), 164 - 177.

[Depdagri] Departemen Dalam Negeri. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Tentang: Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Jakarta.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. 2017. Rencana Umum Pengadaan (Paket Penyedia). Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

[DLLAJ] Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor. 2013. Jaringan Trayek Angkutan Kota. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor.

Fachruddin, K. 2007. Peranan pajak emisi gas CO2 bahan bakar fosil dalam mengurangi dampak lingkungan. “Suatu Perspektif untuk Indonesia”. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.

Go, R.T. 2018. Estimasi nilai pajak emisi industri perhotelan dan restoran di Kota Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Hartono, R., Arthaya, B.M, Alfian. 2016. Usulan perbaikan sistem angkutan Kota Bogor untuk mengurangi Kemacetan. Simposium Nasional RAPI XV – 2016 FT UMS.

Hidayat, A., Nuva, N., Syafitri, S. D. 2017. Estimasi nilai pajak emisi dan kebijakan kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 3(1), 1-10.

Huwaida, F.F. 2018. Estimasi nilai pajak emisi kendaraan bermotor roda dua di Kota Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Keputusan Walikota Bogor Nomor 551.2.45-108.1 tahun 2017 tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah Kendaraan Angkutan.

Nugroho, S. B., Zusman, E., Nakano, R., Takahashi, K., Kaswanto, R. L., Arifin, H. S., Fujita, T. 2017. Exploring Influential Factors on Transition Process of Vehicle Ownership in Developing Asian City, A Case Study in Bogor City Indonesia. In 2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) (pp. 674-679).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Prasetyo, L.B., Rosalina, D., Murdiyarso, Saito, G., Tsuruta, H. 2002. Integrating remote sensing and GIS for estimating aboveground biomass and green houses gases emission. CEGIS Newsletter, Vol.1.

PT. Ahassa Ciptanika. 2017. Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca. Kota Bogor.

Saniyah, R. 2018. Estimasi Nilai pajak emisi kendaraan pribadi roda empat di Kota Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor.

Sitorus, B, Hidayat, R.D.R., Prasetya, O. 2014. Pengelolaan penggunaan bahan bakar minyak yang efektif pada transportasi darat. Jurnal Manajemen dan Transportasi Logistik, 1 (2): 117-126.

SPBG Kota Bogor. 2018. Data Jumlah Angkot Berbahan Bakar Gas. Kota Bogor.

Umar, H. 2003. Metode riset bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Published
2022-12-01
How to Cite
RisyaniI., & BahtiarR. (2022). ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI KENDARAAN ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan, 9(3), 161-176. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v9i3.34830
Section
Articles