Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya
DOI:
https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0501.497-499Keywords:
UU Cipta Kerja, Pengelolaan Hutan, KPHAbstract
KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.
References
Edwards GC. 1980. Implementing Public Policy. Washington (US): Congressional Quarterly.
Ostrom E. 2008. Institutions and the Environment. Economic Affairs 28: 24- 31. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.00840.x
Wagner DN. 2019. The Opportunistic Principal. Kyklos. https://doi.org/10.1111/kykl.12213
Downloads
Published
Issue
Section
License
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements:
BY: credit must be given to the creator.
