Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya

Authors

  • Bramasto Nugroho
  • Fitta Setiajiati
  • Nur Hygiawati Rahayu
  • Adi Misda Indarto
  • Mayang Meilantina
  • Rizaldi Boer
  • Alwan Rafiuddin

DOI:

https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0501.497-499

Keywords:

UU Cipta Kerja, Pengelolaan Hutan, KPH

Abstract

KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan negara di tingkat tapak memiliki peran sentral dalam masa depan kehutanan Indonesia. Pengelolaan KPH yang masih belum ideal, saat ini mendapat tantangan baru dengan adanya UUCK dan peraturan turunannya (PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan). Sejarah pembentukan KPH diawali dengan semangat pengelola tingkat tapak yang mandiri dan dapat berkontribusi kepada daerah, tetapi saat ini muncul kekecewaan dengan adanya perubahan wewenang, dari awalnya dapat “memanfaatkan hutan” menjadi “fasilitator kegiatan”. Pengurangan wewenang yang berimplikasi pada penurunan anggaran kegiatan ini berpotensi menyebabkan demotivasi para pengelola KPH, sehingga fungsi KPH sulit tercapai dan masa depan pengelolaan hutan Indonesia di tingkat tapak dipertanyakan.

References

Edwards GC. 1980. Implementing Public Policy. Washington (US): Congressional Quarterly.

Ostrom E. 2008. Institutions and the Environment. Economic Affairs 28: 24- 31. https://doi.org/10.1111/j.1468-0270.2008.00840.x

Wagner DN. 2019. The Opportunistic Principal. Kyklos. https://doi.org/10.1111/kykl.12213

Downloads

Published

2023-02-07

How to Cite

Nugroho, B., Setiajiati, F., Rahayu, N. H., Indarto, A. M., Meilantina, M., Boer, R., & Rafiuddin, A. (2023). Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Pasca terbit Undang-Undang Cipta Kerja dan Implikasinya. Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika, 5(1), 497-499. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0501.497-499

Similar Articles

11-20 of 109

You may also start an advanced similarity search for this article.