Scheme of Community Forest (HKm) as a Collaborative Solution Conflict Resolution Management of Natural Resources in the Forest Sesaot, West Lombok

Abstract

Ditetapkannya Hutan Sesaot menjadi kawasan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) melalui SK Menteri Kehutanan
Nomor 244/Kpts-II/1999 dan Nomor 598/Menhut-II/2009 menimbulkan konflik di antara berbagai pihak
yang berkepentingan. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini ingin (1) memetakan persoalan (dinamika)
akses, properti, kekuasaan, dan kewenangan atas SDA di Hutan Sesaot sebelum dan sesudah penetapan; (2)
menganalisis struktur dan tahapan konflik serta relasi (kumpulan dan jaring-jaring) kekuasaan para aktor
yang terlibat; (3) merekomendasikanskema pengelolaan kolaboratif sebagaisolusi penyelesaian konflik.
Hasil penelitian menemukan bahwa konflik pengelolaan sumber daya alam di hutan Sesaot bersumber dari
perebutan akses dan hak pengelolaan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan masyarakat
lokal yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dengan relasi,
kumpulan, dan jaring kekuasaan yang dimilikinya, Pemprov NTB mendukung skema TAHURA, sedangkan
Pemkab Lombok Barat mendukung skema HKm (Hutan Kemasyarakatan). Pihak ketiga berhasil meredakan
konflik dengan keputusan mengembalikan status fungsi hutan Sesaot dengan skema HKm dan memindahkan
lokasi TAHURA ke wilayah lain di luar kawasan hutan Sesaot. Namun, tidak semua pihak puas dengan
keputusan ini. Untuk menghindari konflik terjadi lagi di masa yang akan datang, penulis menyarankan
modifikasi skema HKm menjadi Hkm kolabaratif yang mampu menampung kepentingan semua pihak.
Kata kunci: ekologi politik, hutan kemasyarakatan (HKm), hutan Sesaot, konflik, pengelolaan kolaboratif