ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA HASIL PEMEKARAN DI INDONESIA
Abstract
ABSTRACT
This research aims to analyze the effects of government expenditure and labor on economic growth of the new districts of regional reform during the period 2008-2010. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of labor using figures of employment. The variables of economic growth using the number of GRDP without oil and gas at 2000 constant market prices. The samples involved are 45 new districts by regional reform selected at random from 26 province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data. The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and very significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0.223534 % of GRDP. Every 1 % increase in the number of employment will increase 0.298281 % of GRDP.
Key Word :regional expansion, economic growth, government expenditure, infrastructure, labor
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran daerah selama periode 2008-2010. Variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayah darat mereka. Variabel tenaga kerja menggunakan angka kesempatan kerja. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi menggunakan angka PDRB Non minyak dan gas atas dasar harga konstan tahun 2000. Sampel yang dilibatkan adalah 45 kabupaten/kota hasil pemekaran daerah yang dipilih secara acak dari 26 provinsi. Data yang dipakai adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran. Setiap kenaikan total belanja pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran sebesar 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,110092%. Setiap kenaikan rasio panjang jalan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota hasil pemekaran terhadap luas wilayahnya sebanyak 1% akan meningkatkan PDRB sebesar 0,256128%. Setiap kenaikan 1% angka kesempatan kerja di kabupaten/kota hasil pemekaran akan meningkatkan PDRB sebesar 0,295785%.
Kata kunci: pemekaran daerah, pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah, infrastruktur, tenaga kerja.
References
Decentralised Governance) Bappenas.
Baltagi BH. 1995. Econometric Analysis of Panel Data, Chichester (UK): John Wiley & Sons Ltd.
Boediono, 1995. Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta (ID): BPFE.
Candra EW. 2012. Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010, [internet][diunduh 2013 Apr 10]. Tersedia pada jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/ viewFile/147/113
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Decentralization Support Facility. 2011. Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011. Jakarta (ID): Bank Dunia
Fitrani F, Hofman B, Kai K. 2005. Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in A Decentralising Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies. 41(1): 57–79.
Gujarati DN. 2004. Basic Econometrics, 4th edition. New York (US): The McGraw-Hill Companies
Mailendra F. 2009. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat (Analisis Panel Data: Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode 2002-2006) [skripsi]. Bogor (ID): IPB
Mangkoesoebroto G. 2008. Ekonomi Publik (Edisi III). Yogyakarta (ID): BPFE
Mankiw G. 2000. Pengantar Ekonomi Jilid I. Jakarta (ID): Erlangga
Mubaroq MR, Remi SS, Muljarijadi B. 2013. Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010. [internet][diunduh 2013 Jan 25]. Tersedia pada http://pustaka.unpad.ac.id/ wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-M-Rizal-M-M-UNPAD.pdf
Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. 2005. “Laporan
Evaluasi Penyelenggaran Otonomi Daerah Periode 1999-2003”, Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Ratnawati T, Jaweng RE. 2005. Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah. Jentera. 10 (3): 60
Sultani. 19 Nop 2012. Jajak Pendapat Kompas: Pemekaran Belum Bisa Menyejahterakan. Kompas. Rubrik Politik & Hukum: 5 (kol 1-7)
Suparmoko M. 2002. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis, Yogyakarta (ID): BPFE.
Tambunan TH. 2001. Industrialisasi di Negara Berkembang, Jakarta (ID): Ghalia Indonesia
Todaro MP, Smith SC. 2006. Ekonomi Pembangunan, Jakarta (ID): Erlangga
Wardman, M. 1998. The Value of Travel Time: A Review of
British Evidence. Journal of Transport Economics and Policy 32(3): 285-315.
World Bank. 1994. The World Bank Report: Infrastructure for Development, Washington DC (US): World Bank
Authors
Article Details
