STRATEGI IMPLEMENTASI AKUNTANSI BASIS AKRUAL DI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Abstract
Accrual-based accounting is an accounting basis where economic transactions and other events are recognized, recorded and reported in the period of the transaction, not on cash or cash equivalent is received or paid. Accrual-based accounting better than cash-based accounting that recognizes transactions only when cash is received or paid. Implementation of accrual-based accounting at Bogor Agricultural University as an Autonomous public university with legal status intended for greater accountability, increased transparency and more informed decision-making. Factors that influence of implementation, namely, human resources, accounting system and organizational commitment. Likert scale used to determine the response of respondents to the third factor for subsequent analyzes using a rating scale analysis. Analytical Hierarchy Process (AHP) used to determine policy priorities that should be taken. The study concluded that development of the system is a top priority in implementing accrual-based accounting in Bogor Agricultural Universiy.
ABSTRAK
Akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan dilaporkan dalam periode transaksi berjalan, bukan pada kas atau setara diterima atau dibayarkan. Akuntansi basis akrual lebih baik dari akuntansi basis kas yang mengakui transaksi hanya ketika kas diterima atau dibayar. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di Institut Pertanian Bogor sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum (PTN Badan Hukum) ditujukan untuk akuntabilitas yang lebih besar, peningkatan transparansi dan informasi yang lebih lengkap dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntansi basis akrual yaitu, sumber daya manusia, sistem akuntansi dan komitmen organisasi. Skala Likert digunakan untuk menentukan tanggapan responden terhadap ketiga faktor tersebut. Analisis selanjutnya menggunakan analisis rating scale. Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan yang harus diambil. Studi ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem adalah prioritas utama dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual di Institut Pertanian Bogor.References
Arif B. 2002. Akuntansi Pemerintahan, Jakarta (ID): Salemba Empat.
Asfiansyah A. 2015. Strategi Implementasi Akuntansi Akrual Pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota “S”). Jurnal NeO-Bis 9(1): 1-19.
Atan R. 2015. Accrual Accounting Change: Malaysian Public Sector Readiness. Journal of Management Research 7(2): 459-467.
Bastani P, Abolhalaj M, Jelodar MH, Ramezanian M. 2012. Role of Accrual Accounting in Report Transparency and Accountability Promotion in Iranian Public Health Sector. Middle-East Journal of Scientific Research 12 (8): 1097-1101.
Baswir R. 2000. Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi Ketiga. Yogyakarta (ID): BPFE.
Craig JC, Grant RM. 1996. Manajemen Strategi Sumber-sumber Daya Perencanaan. Jakarta (ID): PT. Elex Media Koputindo.
Hoesada J. 2010. Accrual Budgeting dan Accrual Accounting Pada Pemerintah NKRI. Jurnal Akuntansi 14(1): 113-124 Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Entitas Nirlaba.
Jakarta (ID): Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
Langelo F, Saerang DPA, Alexander SW. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada pemerintah Kota Bitung. Jurnal EMBA 3(1):1-8
Mahadi R, Noordin R, Mail R, Sariman K. 2014. Accrual Accounting in Malaysia: What We Should Learn from Others. Malaysian Journal of Business and Economics 1(2).
Mahat F, Ali NA. 2014. Human Perspective on Cash to Accrual Based Accounting System in Malaysia. Global Review of Accounting and Finance: 1-15.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta (ID): UII Press.
Marrus. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta (ID): PT. Bumi Aksa Mehrolhassani MA, Mahani AK, Emami M. 2015. Implementation Status of Accrual Accounting System in Health Sector. Global Journal of Health Science 7(1);24-34
Mulyadi. 2007. Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personal Berbasis Balanced Scorecard.
Yograkarta (ID): Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung (ID): PT. Refika Aditama.
Ofoegbu GN. 2014. New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector . IOSR Journal of Business and Management: 104-113.
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Statuta Institut Pertanian Bogor. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
Petre CAB, Cosmina M. 2009. Arguments for introducing accrual based accounting in the public sector. MPRA Paper No. 18134.
Saaty TL. 1993. Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin, Seri Manajemen No, 134, Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks. Jakarta (ID): PT, Pustaka Binaman Pressindo.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta (ID): Bandung.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung (ID) : CV Alfabet.
Upping P, Oliver J. 2011. Accounting Change Model for the Public Sector: Adapting Luder's Model for Developing Countries. International Review of Business Research Papers: 364-380.