SISTEM IMPLEMENTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DI INDONESIA
Article Sidebar
Accepted
22 January 2016
Published
25 July 2015
Abstract
Palm oil industry is one of the important industries in Indonesia, but the development only focuses on upstream industry. The government establishes downstream palm oil industry is once of the priorities development industry and will be mainstay industry in future by issues Regulation of Minister Industry No 13/2010 to support it. The aims of this study are to analyze the action plan’s implementation of downstream palm oil industry’s policy and the priority of action plan’s policy implementation based on Regulation of Minister Industry No. 13/2010. This study uses literature review, in-depth interview and questionnaire method to gather opinions from the experts and practitioners, and then analyzed using Analytical Network Process (ANP). The results of this study show that the implementing of action plan the policy of downstream palm oil industry should use priority in improving infrastructure and investment process. Especially availability public facilities such as highway, electricity generator, treatment water installation and support in pro-investment policy. The most important stakeholder is a role of central government be at the facilitators for developing downstream palm oil industry, especially on policy and support system The main recommendation of action plan implementation is improving support system on building public infrastructure process and investment like land clearance policy, investment tax policy, funding scheme and cooperation on development between state-owned corporation and private corporation.
Keywords: Analytical Network Process (ANP), downstream palm oil, implementation policy analysis
ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan industri penting di Indonesia, namun pengembangannya masih berfokus kepada industri hulu. Pemerintah menetapkan industri hilir kelapa sawit sebagai salah satu industri prioritas yang akan dikembangkan dan menjadi industri andalan masa depan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No 13 tahun 2010 untuk mendukung tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan memilih prioritas rencana aksi yang diutamakan dalam Permenperin no 13 Tahun 2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, wawancara mendalam dan kuisioner dari ahli atau praktsi, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis proses jaringan (ANP). Hasil penelitian menunjukan implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu memprioritaskan perbaikan proses infrastruktur dan investasi. khususnya ketersediaan fasilitas umum meliputi jalan raya, pembangkit listrik dan pengelolaan air bersih serta mendukung kebijakan pro-investasi. Peran terpenting pemangku kepentingan adalah peran pemerintah pusat yang menjadi fasilitator bagi pengembangan industri, khususnya terkait kebijakan dan sistem pendukungnya. Rekomendasi utama pengembangan industri hilir kelapa sawit adalah memperbaiki sistem pendukung dalam proses pembangunan infrastruktur dan investasi seperti kebijakan pembebasan lahan, kebijakan pajak investasi, skema pembiayaan dan kerjasama pembangunan antara BUMN dan swasta.
Kata kunci: analisis proses jaringan (ANP), industri hilir kelapa sawit, analisis implementasi kebijakan
Keywords: Analytical Network Process (ANP), downstream palm oil, implementation policy analysis
ABSTRAK
Industri kelapa sawit merupakan industri penting di Indonesia, namun pengembangannya masih berfokus kepada industri hulu. Pemerintah menetapkan industri hilir kelapa sawit sebagai salah satu industri prioritas yang akan dikembangkan dan menjadi industri andalan masa depan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No 13 tahun 2010 untuk mendukung tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit dan memilih prioritas rencana aksi yang diutamakan dalam Permenperin no 13 Tahun 2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu, wawancara mendalam dan kuisioner dari ahli atau praktsi, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis proses jaringan (ANP). Hasil penelitian menunjukan implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit perlu memprioritaskan perbaikan proses infrastruktur dan investasi. khususnya ketersediaan fasilitas umum meliputi jalan raya, pembangkit listrik dan pengelolaan air bersih serta mendukung kebijakan pro-investasi. Peran terpenting pemangku kepentingan adalah peran pemerintah pusat yang menjadi fasilitator bagi pengembangan industri, khususnya terkait kebijakan dan sistem pendukungnya. Rekomendasi utama pengembangan industri hilir kelapa sawit adalah memperbaiki sistem pendukung dalam proses pembangunan infrastruktur dan investasi seperti kebijakan pembebasan lahan, kebijakan pajak investasi, skema pembiayaan dan kerjasama pembangunan antara BUMN dan swasta.
Kata kunci: analisis proses jaringan (ANP), industri hilir kelapa sawit, analisis implementasi kebijakan
Authors
RobbaniS. F., FahmiI., & SuprayitnoG. (2015). SISTEM IMPLEMENTASI RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT DI INDONESIA. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 12(2), 137. https://doi.org/10.17358/jma.12.2.137
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).