Indonesia's Concrete Efforts to Ensure Australia's Accountability for Marine Pollution Resulting from the Montara Oil Spill
Abstrak
The marine pollution caused by the Montara oil spill in Australian waters have posed significant challenges to the marine environment, particularly affecting Indonesian waters. This issue remains unresolved as Australia has yet to fulfill its obligations under the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). This study aims to examine Indonesia's firm and concrete measures to hold Australia accountable for the environmental and economic impacts of the pollution, as well as the appropriate forms of accountability that Australia should undertake in response to Indonesia's claims. This research employs a normative legal methodology, also known as library research, utilizing a legislative approach and an analysis of relevant legal regulations. The results indicate that Indonesia can pursue a combination of diplomatic initiatives, legal actions through international judicial bodies, and expressly acknowledge the economic and political challenges and in compelling Australia's compliance with its obligations. Indonesia should emphasize Australia's accountability by invoking international legal provisions that mandate appropriate compensation for the affected regions and stakeholders. By leveraging an analysis of diplomacy, regional cooperation, and legal approach, this study contributes to a deeper understanding of international legal frameworks and strategies for addressing environmental harm and preserving the sustainability of global marine environment.
Unduh
Referensi
Amarini, I., 2016. Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor). Kosmik Hukum. 16(1), 60-62.
Ambarwati, M.D., 2021. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence. 2(1), 59-90.
Anggara, C., 2016 Jun 24. Membangun Indonesia dari Kepulauan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. [was accessed on 11 January 2024]. https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan
Astiti, M., Mangku, D.G.S., Windari, R.A., 2019. Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. Jurnal Komunitas Yustisia. 2(1), 11-21.
Geraldi, A.R., 2017. Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. 3(1), 1-25.
Huala, A., 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.
Kusuma, N., 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional. JOM Fakultas Hukum. 3(1), 5-9.
Lestari, A.P., 2016. Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). 3(2), 428-435.
Maryanto, T., 2013. Penyelesaian Atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional [undergraduate thesis]. Pontianak: Universitas Tanjungpura.
Meinarni, N.P.S., 2016. Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2(2), 9-11.
Ningsih, N.K., Indra, M., Edorita, W., 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional [dissertation]. Pekanbaru: Universitas Riau.
Parthiana, I.W., 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: CV. Mandar Maju.
[Perpres] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. 2006.
Purwati, A., 2020. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
Puspitawati, D., 2017. Hukum laut internasional. Depok: Kencana.
Roza, E., 2017 Sep 1. Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa. Kementerian Kelautan dan Perikanan. [was accessed on 5 March 2024]. https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa