Indonesia's Concrete Efforts to Ensure Australia's Accountability for Marine Pollution Resulting from the Montara Oil Spill

  • Najwa Latisha Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, South Jakarta 12450, Indonesia
  • Syahda Mauldiyani Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, South Jakarta 12450, Indonesia
  • Retno Hariarti Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, South Jakarta 12450, Indonesia
  • Irwan Triadi Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, South Jakarta 12450, Indonesia
Keywords: Montara oil spill; marine pollution; UNCLOS; oil spill

Abstract

The marine pollution caused by the Montara oil spill in Australian waters has created serious challenges to the marine environment in Indonesian waters. This conflict has not been declared terminated until now due to the failure of Australia to exercise its responsibility under the provisions of UNCLOS 1982. The study aims to analyze the firm and concrete efforts that Indonesia can make to hold Australia accountable for the impact of such pollution, as well as the forms of accountability that Australia is supposed to take against Indonesia. This research uses normative legal methods, or library research, through legislative approaches and the study of the rule of law. The findings show that Indonesia can take a diplomatic approach, bring legal claims through international courts, and firmly acknowledge the challenges and economic pressures of withdrawing Australia's accountability. The responsibility of the Australian side should also be insisted on by Indonesia by acting in accordance with the provisions of international law, where there is compensation equal to the territory of Indonesia and the injured parties. Through diplomatic analysis, regional cooperation, and legal approaches, the study contributes to an understanding of the complexity of managing the impact of marine pollution at the international level and the importance of ensuring full accountability in order to preserve the global marine environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amarini, I., 2016. Mengefektifkan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Kebocoran Sumur Minyak Montara di Laut Timor). Kosmik Hukum. 16(1), 60-62.

Ambarwati, M.D., 2021. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Timor Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Antara Indonesia dan Australia. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence. 2(1), 59-90.

Anggara, C., 2016 Jun 24. Membangun Indonesia dari Kepulauan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. [was accessed on 11 January 2024]. https://sumbarprov.go.id/home/news/8039-membangun-indonesia-dari-kepulauan

Astiti, M., Mangku, D.G.S., Windari, R.A., 2019. Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia. Jurnal Komunitas Yustisia. 2(1), 11-21.

Geraldi, A.R., 2017. Pertanggungjawaban Pemerintah India Terkait Tindakan Pelanggaran Kekebalan dan Keistimewaan Yang Dilakukan Terhadap Perwakilan Diplomatik Amerika Serikat Ditinjau dari Ketentuan Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum. 3(1), 1-25.

Huala, A., 2004. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982). The United Nations Convention on the Law of the Sea was opened for signature at Montego Bay, Jamaica, on 10 December 1982. It entered into force on 14 November 1994.

Kusuma, N., 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 Dan Hukum Lingkungan Internasional. JOM Fakultas Hukum. 3(1), 5-9.

Lestari, A.P., 2016. Book Review: Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). 3(2), 428-435.

Maryanto, T., 2013. Penyelesaian Atas Pencemaran Laut Akibat Meledaknya sumur Minyak Montara Milik PTT Exploration and Production Australasia (PTTEP AA) di Blok Atlas Barat Laut Timor Berdasarkan Hukum Internasional [undergraduate thesis]. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Meinarni, N.P.S., 2016. Dampak pencemaran lingkungan laut terhadap Indonesia akibat tumpahan minyak Montara di Laut Timor. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 2(2), 9-11.

Ningsih, N.K., Indra, M., Edorita, W., 2016. Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Laut Timor Oleh Tumpahan Minyak Australia Berdasarkan UNCLOS III 1982 dan Hukum Lingkungan Internasional [dissertation]. Pekanbaru: Universitas Riau.

Parthiana, I.W., 2002. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung: CV. Mandar Maju.

[Perpres] Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. 2006.

Purwati, A., 2020. Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Puspitawati, D., 2017. Hukum laut internasional. Depok: Kencana.

Roza, E., 2017 Sep 1. Maritim Indonesia, Kemewahan yang Luar Biasa. Kementerian Kelautan dan Perikanan. [was accessed on 5 March 2024]. https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa

Published
2024-12-19