Date Log
Mengoreksi Politik Pertanahan Nasional
Corresponding Author(s) : Soedarsono Soedomo
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika,
Vol. 5 No. 2 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Abstract
Sejak tahun 1967 telah terjadi dualisme politik pertanahan nasional yang menimbulkan banyak masalah. Dualisme tersebut adalah antara sektor kehutanan di satu sisi dan Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di sisi yang lain. Alokasi tanah menjadi sangat tidak efisien, banyak menimbulkan kasus hukum yang tidak perlu, dan pembangunan menjadi terhambat. Dualisme politik pertanahan tersebut perlu segera diakhiri karena telah nyata merugikan kepentingan nasional dalam memakmurkan rakyat. Konflik tenurial sangat marak, sementara investasi sulit bergerak.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
How to Cite
De Soto H. 2001. Dead capital and the poor. SAIS Review (1989-2003), 21(1):13–44. https://doi.org/10.1353/sais.2001.0011
Dhiaulhaq A & McCarthy JF. 2020. Indigenous rights and agrarian justice framings in forest land conflicts in indonesia. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1):34–54. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670243
Lucas A & Warren C. 2003. The state, the people, and their mediators: the struggle over agrarian law reform in post-new order indonesia. Indonesia, (76):87–126.
Van der Muur W. 2018. Forest conflicts and the informal nature of realizing indigenous land rights in indonesia. Citizenship studies, 22(2):160–174. https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445495