Date Log
Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat
Corresponding Author(s) : Akhmad Solihin
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika,
Vol. 5 No. 1 (2023): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Abstract
Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
References
de la Rosa E, Boer M, Taryono, Susanto HA. Efektivitas Kelola Perikanan Adat Dalam Menjaga Status Kesehatan Terumbu Karang di Teluk Mayalibit, Raja Ampat. J. Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. 13(2): 345-360. https://doi.org/10.29244/jitkt.v13i2.35824
Hilborn R, Stokes K, Maguire JJ, Smith T, Botsford LW, Mangel M, Orensanz J, Parma A, Rice J, Bell J, Cochrane KL, Garcia S, Hall SJ, Kirkwood GP, Sainsbury K, Stefansson G, Walters C. 2004. When can marine reserves improve fisheries management? Ocean and Coastal Management. 47(3-4): 197-220. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2004.04.001
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat. 2021. Kajian Fiskal Regional: Triwulan III 2021.
Suharyo. 2019. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechtsvinding. 8(3): 461-476. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330
Tratuanak, A. 2019. Tidak Semua Masyarakat Adat adalah Masyarakat Hukum Adat, Ambigu dalam Peristilahan. https://www.kompasiana.com/andreratua nak/5d5319d90d82303d914e7732/tidaksemua-masyarakat-adat-adalahmasyarakat-hukum-adat-ambigu-dalamperistilahan?page=all