Date Log
Menakar Efektivitas Program Tanah Objek Reforma Agraria
Corresponding Author(s) : Dodik Ridho Nurrochmat
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika,
Vol. 2 No. 1 (2020): Policy Brief Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika
Abstract
Reforma agraria adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan strategis nasional dalam rangka pemerataan ekonomi yang dilakukan melalui: sertifikasi tanah milik, redistribusi lahan transmigrasi, redistribusi lahan pemukiman dan garapan, serta redistribusi lahan untuk pembangunan wilayah. Mengingat sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) terbesar berasal dari tanah di kawasan hutan, maka sinergitas peran dan program antara Kementerian ATR/BPN dan KLHK dalam pelaksanaan TORA sangat penting dilakukan. Ada dua pola pendekatan untuk pengadaan TORA), yaitu: pola penyelesaian melalui inventarisasi dan verifikasi (Inver)/ Pola Penyelesaian Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan pola penyelesaian non-inver melalui pelepasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Selain kedua pendekatan tersebut, Perhutanan Sosial yang memberikan akses pemanfaatan hutan kepada masyarakat adalah program penting yang tidak terpisahkan dari program reforma agraria. Progres capaian pelaksanaan TORA dari kawasan hutan hingga bulan Oktober 2019 mencapai sekitar 2,6 juta hektare atau 63% dari 4,1 juta hektare target TORA dari kawasan hutan.
Keywords
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)BibTeX
References
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018. Evolusi Kawasan Hutan, TORA dan Perhutanan Sosial. Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Diskusi Media FMB9. 3 April 2018.
[KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019. Bahan Paparan Rapat Pembahasan Pencapaian dan Evaluasi Pelepasan Kawasan Hutan untuk Sumber TORA. Ditjen PKTL: Jakarta.
Nurlinda I, 2018. Perolehan tanah obyek reformasi agraria (TORA) yang berasal dari kawasan hutan: permasalahan dan pengaturannya. VeJ Volume 4 Nomor 2, 252.https://doi.org/10.25123/vej.2919
Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019.
Rahayu NH, 2019. Bahan Paparan FGD Reforma Agraria Bidang Kehutanan. Kemen. PPN/Bappenas: Jakarta.