Akuisisi Tanah, Ekslusi Petani dan Advokasi Resistensi Warga
dalam Pembangunan Kawasan Industri di Kupang

Land Accuisition, Peasant Exclussion, and People Resistance Advocation
in an Industrial Area Development in Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melacak proyek pembangunan industri oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berdalih bahwa pembangunan kawasan industri Bolok dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, dan menekan indeks kemiskinan NTT secara nasional. Dengan menggunakan skema kualitatif kritis dan memakai prisma analisa Marxis tentang akuisisi lahan dan akumulasi kapital, tulisan ini menemukan beberapa hal yakni: 1) lahan-lahan warga diakuisisi oleh korporasi dan didukung oleh pemerintah; 2) pemerintah daerah melayani kepentingan korporasi yang keberadaannya pernah ditolak oleh masyarakat; 3) proses penyerahan lahan oleh dua suku yang memiliki hamparan lahan luas kepada korporasi terjadi melalui ‘wisata’ ke pulau Jawa bersama para elit lokal yang dibiayai sepenuhnya oleh korporasi; 4) adanya ketimpangan agraria di antara petani yang kawasannya telah dimiliki oleh perusahaan;  5) suku-suku kecil kehilangan lahan garapan yang telah menghidupi mereka jauh sebelum 1997 tatkala pemerintah menetapkan kawasan industri Bolok.

Kata kunci: akuisisi lahan, eksklusi sosial, petani, kawasan industri Bolok

ABSTRACT

This research aims to investigate the project of an industrial development by corporation which facilitated by government of East Nusa Tenggara Province. The government equivocates that the development of industrial area would open the workforce, elevate the welfare, and reduce the index of poverty of NTT at nationally. By using critical qualitative and marxis paradigm of land accuisition and capital accumulation, this article found several things ie: 1) people’s land is grabbed by corporation and supported by government; 2) local government served the corporate’s interest whose existence ever ejected by people; 3) the proccess of delivering the land by two large tribes who have large land area to corporation happened through “travel” to Jawa Island with local elites which is financed by corporation itself; 4) there is agrarian gap among peasant in which their land areas have been owned by the corporation; 5) small tribes have lost the land that fed them food before 1997 while governance stipulated Bolok industrial area. 

Keywords: land accuisition, social exclusion, peasant, Bolok industrial area

PENDAHULUAN

Propinsi Nusa Tenggara Timur [NTT] acapkali menempati posisi termiskin secara nasional sejak beberapa dekade terakhir. Dari perspektif historis, kemiskinan di NTT dapat dijelaskan sebagai akibat ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan barat Indonesia dan mengabaikan kawasan timur Indonesia selama era orde baru (Wuryandari 2014: 2-7). Kemiskinan di NTT dapat pula disebabkan oleh akumulasi kapital dan penghancuran gerakan kiri yang melanda pulau Jawa, Bali, hingga NTT (Anderson dan McVey 2017; Tolo 2016; Dhosa 2017). Pemikir modernis cenderung menganggap kemiskinan sebagai problem alam yang tandus dan masalah mentalitas aktor, sembari mengabaikan ketimpangan struktural (Suwarsono dan So 1994). 

Untuk mengeluarkan NTT dari jebakan kemiskinan, pemerintah menargetkan dua program penting yakni pariwisata dan pembangunan kawasan industri. Tulisan ini fokus pada pembangunan kawasan industri Bolok [KIB]. Dengan pembangunan kawasan industri, pemerintah beranggapan bahwa lapangan kerja akan terbuka bagi para penganggur, kesejahteraan warga terus meningkat, dan dengan demikian indeks kemiskinan NTT menurun secara nasional. Problem yang mencuat adalah pembangunan kawasan industri melahirkan akuisisi lahan. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar praktek perampasan lahan warga yang dilakukan oleh dua institusi penting yakni korporasi dan negara, sambil memaparkan advokasi resistensi warga yang dilakukan dua institusi sosial: gereja masehi injili di Timor [GMIT] dan Wahana Lingkungan Hidup [WALHI].

Akuisisi lahan di NTT dan praktek resistensi warga pada galibnya telah dilakukan oleh beberapa penstudi (Dale 2013; Tolo 2016; Haryanto 2019; Regus 2011; dan Dasion 2019). Berbeda dengan kajian-kajian di atas, riset ini dilakukan di pulau Timor dengan pendekatan ekonomi politik marxis, dan memfokuskan diri pada pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Grand teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah perampasan lahan dan akumulasi kapital Marx (2004). Marx dalam Capital I (2004: 800-21) melukiskan praktek perampasan lahan yang dilakukan secara vulgar oleh kaum feodal dan para tuan tanah. Tanah komunal dicaplok oleh sekelompok orang berpengaruh. Yang menjadi ironis yakni tanah yang diambil ini bukan cuma tanah terlantar atau tanah tandus yang jarang dikelola massa rakyat melainkan juga lahan-lahan subur yang dikelola bertahun-tahun untuk bertahan hidup (survive). Mereka mentransformasi kawasan pertanian menjadi kawasan penggembalaan. Lahan itu kemudian disewakan baik untuk rentang waktu yang relatif singkat maupun hingga seumur hidup sesuai kehendak bebas para pemilik lahan. Aksi sewenang-wenang tersebut menimbulkan kehancuran massa rakyat kala itu. 

Marx menandaskan bahwa pada abad ke-16 terjadi penyitaan paksa yang sangat mengerikan atas tanah milik gereja. Gereja di Inggris kala itu merupakan pemilik tanah yang feodal. Perampasan itu pada akhirnya membuat tanah gereja diserahkan kepada kerajaan dan dijual kepada para pengusaha spekulan serta warga kota (Marx 2004: 805). Secara ringkas Marx (2004: 821) kemudian mengatakan bahwa “Perampasan milik gereja, perenggutan wilayah-wilayah negara secara curang, pencurian tanah-tanah umum, penyerobotan milik feodal dan klan dan transformasinya menjadi milik perseorangan [...] adalah metode idilik dari akumulasi primitif”. 

Akumulasi primitif bagi Marx adalah “proses historikal  penceraian produsen dari alat-alat produksi” (Marx 2004: 798). Sesudah terusir dari basis produksi, para pekerja upahan ini terlempar ke pasar kerja neoliberal yang fleksibel dan predatoris. Sampai di titik ini, para pekerja upahan sebetulnya mengalami pergeseran praktek penghisapan: dari penghisapan feodal menuju penghisapan kapitalis (Marx 2004: 799).

Jadi, perampasan tanah adalah bagian integral dari proses akumulasi kapital, yang Marx sebut dengan istilah ‘akumulasi primitif’ [primitive accumulation] dan kemudian ditegaskan kembali oleh Harvey (2003) dengan istilah ‘akumulasi melalui perampasan’ [accumulation by dispossession]. Dalam konsepsi Harvey (2005: 160-65),  akumulasi melalui perampasan terjadi dalam 4 hal yakni privatisasi dan komodifikasi, proses finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, serta redistribusi oleh negara.

Praktek akuisisi lahan di tingkat global semakin masif sejak krisis pangan dan energi yang melanda dunia pada tahun 2007-2008. Negara-negara yang menggantungkan pangan bagi warganya melalui impor, tampak gelisah pasca dua krisis tersebut. Hal ini pada akhirnya memicu negara-negara Asia, negara teluk (the Gulf states), Timur Tengah, dan Eropa menginvestasikan kapital di negara-negara miskin seperti Asia, Amerika Latin dan Afrika (GRAIN 2008). 

Akuisisi lahan justeru mendapat sokongan dari institusi keuangan global yakni IMF, WTO dan Bank Dunia, yang kerap disebut The Unholy Trinity (Peet 2009). Bagi Bank Dunia, pasca akuisisi lahan akan tercipta tiga hal berikut ini, pertama, adanya lapangan kerja upahan. Kedua, terbukanya pelbagai peluang bisnis bagi pertanian kontrak. Dan ketiga, adanya pembayaran sewa dan transaksi lahan (Yusuf 2013).

Selain itu, ada pula Food Agriculture Organization (FAO), sebuah organisasi pangan dunia yang mendefinisikan land grabbing secara serampangan yang menguntungkan korporasi pada satu pihak sembari merugikan para petani pada sisi lain. Bagi FAO (dikutip dari Borras et all 2012), sesuatu dikatakan perampasan lahan jika memenuhi tiga standar berikut ini, pertama, ukuran lahan yang dicaplok mencapai 1000 ha tiap kali transaksi. Kedua, proses perampasan tanah melibatkan pemerintah asing. Ketiga, penggunaan lahan investasi tersebut mesti mendatangkan ekses negatif terhadap negara dan masyarakat penerima investasi. 

Berbeda dengan tesis FAO, Riset Borras et all (2012) memberikan landasan teoretik yang relatif adekuat terkait akuisisi lahan. Ada 7 karakeristik perampasan lahan bagi Borras et all merujuk pada kajian di Amerika Latin, yang dapat dipadatkan ke dalam beberapa poin penting. Pertama, adanya konsentrasi lahan dan ‘foreignisation’. Term ‘foreignisation’ memiliki makna bahwa praktek akuisisi lahan tidak hanya dilakukan oleh negara dan korporasi asing, tetapi juga melibatkan aktor individu dari negara asing. Meski demikian, keterlibatan pihak asing tidak pernah terpisah dari sokongan kapital domestik. Karena itu, foreignisation acapkali dilakukan melalui kapital domestik yang berafiliasi dengan negara. Kedua, potret perampasan lahan, konsentrasi tanah dan ‘foreignisation’ dapat terjadi melalui pembelian lahan secara langsung maupun melalui sewa-kontrak lahan untuk jangka waktu yang lama. Ketiga, adanya disposisi negara yang pragmatis dan kontradiktoris. Pada satu sisi negara memfasilitasi korporasi dalam mengakuisisi lahan. Negara bertindak aktif mempromosikan jual-beli lahan berskala besar dan mempertahankan legitimasi politik. Tapi di sisi lain, watak negara akan berubah pada saat munculnya gerakan perlawanan dari massa rakyat. Di hadapan resistensi massa rakyat, negara mulai mengubah posisi keberpihakan dari ‘foreignisation’ kepada rakyat melalui kontrol dan larangan terhadap kekuatan asing. 

Dalam perspektif yang hampir sama, Zoomers (2010) menelorkan konsep ‘foreignisation of space’ untuk menjelaskan proses yang menggerakan land grabbing. Salah satu poin penting dari konsep Zoomers adalah globalisasi, liberalisasi pasar tanah dan peningkatan investasi asing secara langsung tidak hanya melahirkan paradigma baru land grab oleh investor privat, melainkan juga melibatkan peran penting pemerintah pusat dan pemerintah lokal. 

Hal yang dipaparkan di muka semakin diperparah dengan adanya orientasi pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi dikonstruksi mengandaikan kehadiran investasi langsung asing. Investasi ini mengandaikan terwujudnya good governance. Karena itu, negara berlomba-lomba memamerkan image pemerintahan yang baik, salah satunya dengan cara membuka kran investasi yang seluas-luasnya entah bagi kapital asing maupun kapital domestik melalui apa yang disebut dengan program penyesuaian struktural [SAPs]: privatisasi, liberalisasi dan deregulasi.

Problem kronis muncul manakala iming-iming pertumbuhan ekonomi yang menawarkan efek merembes ke bawah (trickle down effect) dan membuka lapangan kerja baru untuk menampung para pekerja upahan tidak cukup terbukti di tataran praksis. 

Laporan Bank Dunia tahun 2007 sebagaimana dikutip dari Li [2009] menyebutkan bahwa Bank Dunia menganjurkan para petani kecil yang tidak mampu meraih tingkat produktivitas tinggi keluar dari pertanian. Akan tetapi bagi Li (2009), tercabut dari pertanian justeru membuat para petani semakin melarat. Kehilangan lahan selalu dekat dengan kemiskinan akut khususnya ketika masyarakat global telah terkoneksi ke jejaring ekonomi pasar.

Di dalam ekspansi kapitalisme, yang acapkali lebih banyak dibutuhkan adalah tanah, dan bukan tenaga kerja manusia  [Li 2011]. Inilah tantangan sesungguhnya yang akan dihadapi oleh para pekerja upahan yang telah tercabut dari basis produksi, yang Marx [2014: 45, 64] sebut sebagai “tentara industri”. 

Perspektif teoretik Marxis dan beberapa pemikir yang dipaparkan di atas akan dipakai sebagai prisma analitis dalam membedah proyek pengembangan kawasan industri di Bolok, Kupang, yang menjadi lokus studi ini, dengan tahap-tahap penelitian dijelaskan secara singkat berikut ini. 

METODE

Untuk memahami konflik agraria dalam pembangunan kawasan industri Bolok yang melibatkan suku-suku pemilik tanah dan suku-suku penggarap, pemerintah Propinsi dan sejumlah korporasi, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivis-kritis. Dalam paradigma kritis, yang dikaji tidak pernah ditempatkan sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam transformasi sosial. “Paradigma kritis”, sebagaimana ditulis Fakih (2013: 27-8), “tidak hanya terlibat dalam teori yang spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan [...] emansipasi”.

Penelitian dilakukan di kawasan industri Bolok dan desa Kuanheum, Kabupaten Kupang, NTT. Rentang waktu penelitian berlangsung sejak bulan Maret hingga Agustus 2019. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data terdiri atas 3 hal, pertama, wawancara mendalam (indepth interview). Patton (2009: 185) menegaskan bahwa penelitian kualitatif memerlukan tiga pendekatan wawancara yang mencakup persiapan, konseptualisasi, dan instrumentasi. Ada tiga jenis wawancara yang sangat diperlukan yakni, percakapan informal, pedoman wawancara umum, dan wawancara terbuka. Senada dengan Patton, Blolong (2008: 88-9) menambahkan bahwa keberadaan narasumber kunci (key informant) sangat diperlukan untuk menemukan data-data valid seturut kedalaman pengetahuan dan keluasan informasi yang mereka miliki. Merujuk pada uraian Patton dan Blolong, aktor-aktor yang diwawancara adalah 2 suku pemilik hamparan lahan yang luas, suku-suku penggarap, para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemerintah Propinsi, dan NGOs. Kedua, melakukan observasi terlibat. Ketiga, melakukan diskusi terfokus [focus group discussion] di tingkat desa.

Untuk menambah data dan mempertajam analisis atas data, maka dibutuhkan sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen pemerintah, media massa dalam jaringan (online), dan arsip WALHI. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan perspektif ekonomi politik Marxis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah KIB, Luas Lahan dan Relasi Kuasa Negara-Korporasi

Cikal-bakal pembentukan KIB bermula pada era kepemimpinan Gubernur Herman Musakabe pada tahun 1997. Pembentukan kawasan ini bertujuan untuk pengembangan bisnis dan pemusatan aktivitas industri, yang pemerintah klaim berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 muncul ide tentang perubahan nama dari badan pengelola menjadi perseroan terbatas yang berorientasi profit. Karena itu, pada tahun 2018 terjadi perubahan Perda no. 06 tahun 1997 menjadi Perda no. 13 tahun 2018 tentang pengelolaan KIB [wawancara Andreas Zacharias, 14/8/2019]. 

Luas lahan kawasan industri Bolok [KIB] adalah 900 hektar yang mencakup desa Bolok, Kuanheum dan Nikneo. Pemerintah membagi lahan kedalam 4 hamparan, dengan luas dan status tanah tertera dalam tabel berikut ini.

Hamparan	Luas	Status Lahan	
I	Luas lahan: 191,1630 ha yang telah bersertifikat hak pengelolaan [HPL]. Pada saat diukur kembali oleh BPPKAD, luas lahan bertambah menjadi 213 ha. 	Pada hamparan ini terdapat 4 wilayah enclave yang dimiliki oleh masyarakat seluas 4,8467 ha yang dibebaskan. Selain itu, terdapat 36 ha lahan milik keluarga Kase.	
II	Luas lahan: 106,540 ha telah memiliki GS	Terdapat 8 areal enclave yang luasnya belum diukur.	
III	Luas lahan: 100,8380 ha belum bersertifikat	Lahan ini bukan merupakan hamparan kompak, karena terdapat 7 bidang terpisah dan enclave milik masyarakat yang mana luas lahan tersebut belum diukur.	
IV	Luas lahan: 501.463 ha, terdiri atas 150,9860 ha yang belum bersertifikat, dan 350.4770 ha yang belum dibebaskan.	Hamparan ini tidak bersifat kompak karena terdapat 6 bidang terpisah dan bahkan  terdapat enclave milik masyarakat.	
Sumber: Kepala Badan Pengelola KIB [2018]

Selain keempat hamparan di atas, ada pula 3 kawasan lain yang ditargetkan oleh PT Semen Indonesia [SI] untuk menginvestasikan kapital yakni desa Oematnunu, Nitneo dan Kuanheum. Selain lahan pribadi, ada pula tanah milik komunal yang diakuisisi, sebagai bagian dari cara kerja kapitalisme global.

Rezim neoliberal telah mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan reforma agraria. Paling tidak terdapat 4 perspektif dalam reforma agraria (Borras Jr, Kay dan Lodhi, TT, p. 21) diantaranya 1) reforma yang dipimpin oleh pasar; 2) reforma agraria yang digerakan oleh negara; 3) reforma agraria yang dipelopori oleh petani, dan 4) reforma agraria yang diinisiasi oleh negara/masyarakat.

Dalam konteks Indonesia sejak gagalnya pembaruan agraria berdasarkan UU No. 10 tahun 1960 akibat penghancuran gerakan kiri, pemerintah pasca-otoritarian cenderung mengadopsi reforma agraria yang digerakan oleh pasar. Pasar mendorong negara untuk memecah-mecahkan tanah komunal menjadi tanah milik individu, untuk kemudian menerbitkan sertifikat pribadi sebagai bukti kepemilikan pribadi atas tanah.  Pengalihan tanah milik pribadi kepada milik korporasi jauh lebih muda daripada tanah milik komunal. Dalam perspektif ini, tidak mengherankan bila tanah komunal di KIB dan Kuanheum menjadi target korporasi dan pemerintah untuk menerbitkan sertifikat pribadi dan melakukan investasi kapital.

Merujuk pada luas lahan 900 ha di atas, jika ditilik dari konsep FAO, tidak dikategorikan sebagai akuisisi lahan. Sebab, standar land grabbing adalah jika lahan yang diambil seluas 1000 ha, bahkan sejauh praktek tersebut tidak mendatangkan ekses negatif terhadap warga di KIB dan khususnya warga desa Kuanheum. Akan tetapi, artikel ini berargumen bahwa pembangunan kawasan industri Bolok dapat dikategorikan sebagai bentuk akuisisi lahan. Aktor akuisisi dimaksud adalah korporasi dan pemerintah yang saling berkolaborasi. Negara melalui para aparatur di tingkat Propinsi berperan sentral dalam merampas lahan-lahan warga. Disebutkan akuisisi karena terdapat praktek jual-beli lahan, dan sewa-kontrak yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi. 

Investigasi yang dilakukan PIAR di desa Kuanheum menunjukkan praktek jual-beli lahan yang masif sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Nama kepala  suku	Suku	Luas tanah (ha)	Panjar I (Rp)	Panjar II (Rp)	Panjar III (Rp)	
Elias Saketu	Saketu	22	-	-	-	
Kornelius Nomate	Nai Fau	62	20.000.000	55.000.000	16.000.000	
Osias Fai	Nai Meto	1,5	4.500.000	-	-	
Herman Baineo	Baineo	114	250.000.000	16.000.000	-	
Tobias Neislaka	Nai Kofan	4	Uang diambil oleh orang lain, belum diketahui hingga kini	-	-	
Daud Neislaka	Nai Tanu	2,5 [seharusnya 2,8]	5.725.000	-	-	
Stef Poli	Nai Mau	4,5	10.000.000	-	-	
Alex Mau	Nai Tanu	75	10.000.000	15.000.000	13.000.000, dan panjar ke-4 Rp. 5.000.000	
Bastian Senu	Naimeto	1,5	4.500.000 [diterima oleh Usias Fai]	-	-	

Sumber: PIAR [tidak diterbitkan]

Dalam catatan PIAR, luas tanah yang dicaplok dan jumlah uang yang dibayar belum sepenuhnya diidentifikasi, sebab masih banyak warga yang takut mengatakan secara terbuka. 

Lahan di KIB digunakan oleh sejumlah perusahaan, yang bukan berasal dari massa rakyat melainkan dari kalangan elite ekonomi. Berikut ini adalah data investasi kawasan industri Bolok sampai tahun 2017 di hamparan I:

No	Nama Perusahaan	Jangka Waktu (Tahun) 	Jumlah Realisasi Investasi	Kegiatan	
1	PT. PLN Wilayah NTT	30 	6.750.000.000	Pembangunan Pembangkit Listrik	
2	PT. Sarana Masa Abadi	30	3.600.000.000	Pembangunan Stock File Batu Bara dan Mangan	
3	PT. Kupang Resources	25	-	Pengolahan dan Pemurnian Mangan [masih dalam proses]	
4	Gulf Minerals	-	-	Smelter	
5	PT. Dwi Sejati Timor Beton	30	513.240.000	Pembangunan Ready Mix	
6	PT. Binusindo Energi Indonesia			Oil Torage Tank Terminal BBM and Refinaery	
Sumber: Kepala Biro Perekonomian Setda Propinsi NTT, Februari 2018

Tabel di atas menunjukkan investasi sejumlah perusahaan yang membutuhkan lahan untuk disewa dan dikontrak masa waktu di atas 25 tahun. Deretan korporasi tersebut dimiliki oleh negara dan swasta. Hal ini mengindikasikan suatu relasi yang adekuat antara negara dan swasta. 

Seperti ditayangkan GRAIN (2008), pasca krisis pangan dan energi yang melanda dunia internasional pada tahun 2007-2008, sejumlah negara dan korporasi memulai aksi merampas lahan-lahan di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konsepsi yang sama dan atas nama kebutuhan energi, pemerintah Propinsi NTT memberikan ruang untuk PT. Binusindo Energi Indonesia. Perusahaan ini memerlukan lahan mencapai 20an hektar di KIB, dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,5 triliunan (Kompas.com 28/8/2017). 

Perusahaan ini pun membangun kerjasama dengan perusahaan asal China, Fortun Sea Goup (Fuhai). Pada tahun 2017, Fabianus Bessie Banase, Presiden Direktur PT Binusindo Energi Indonesia melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan Fuhai di Denpasar. Pertemuan tersebut menyiratkan suatu dukungan untuk investasi energi di Kupang (Kompas.com, 12/9/2017). 

Potret di atas secara jelas menukilkan jejaring korporasi luar negeri yang membutuhkan kapital dalam negeri. Sebaliknya, kapital domestik pun memerlukan kapital luar negeri. Kapital asing tidak akan bisa leluasa di tingkat lokal jika tidak difasilitasi oleh kapital lokal. Jalinan korporasi tersebut tampak bersifat simbiosis-mutalisme, meski yang dikorbankan adalah lahan warga lokal.

Wujud simbiosis-mutualisme negara dan korporasi tampak pula dalam rencana pengelolaan mangan oleh beberapa perusahaan. Sebaran wilayah di Pulau Timor terdapat bongkahan batu mangan yang diincar oleh sejumlah korporasi. Perusahaan Soe Mangan Resources yang mencoba mengeksplorasi mangan di Supul, Kabupaten Timor Tengah Selatan, ditolak dan diusir oleh warga lokal yang didukung oleh asosiasi gereja kristen dan katolik, serta sejumlah NGOs. Pada awal mula state apparatus mengizinkan perusahaan ini menginvestasikan kapitalnya di Timor yang mengakibatkan kerusakan ekologi. Pembangunan KIB merupakan bagian integral dari sokongan negara terhadap perusahaan mangan. Akan tetapi, berhadapan dengan tekanan  penolakan dan resistensi massa rakyat yang dahsyat, maka negara membiarkan perusahaan tersebut ‘angkat kaki’. Di titik inilah tesis Borras et all (2012) mendapat justifikasi, yakni posisi negara yang pragmatis dan kontradiktoris. Sejauh tidak ada resistensi warga, negara berpihak pada korporasi. Sebaliknya, pada saat aksi-aksi perlawanan massa rakyat mencuat, negara cenderung membalikan opsi keberpihakan kepada massa rakyat pada saat yang tidak menentu. 

Selain hal-hal yang dipaparkan tersebut, ada pula selubung karakter negara yang patut dibongkar. Negara membuka keran investasi yang luas bagi sejumlah korporasi. Untuk semakin menarik minat korporasi, negara memberikan sejumlah kemudahan. Dalam konteks pembangunan KIB, negara memanjakan investor melalui kegiatan membuat analisis dampak terlebih dahulu. 

Petrus Keron, mantan kepala biro ekonomi Propinsi NTT [wawancara 12/5/2019] menegaskan bahwa “[b]ahkan, sudah ada studi lingkungan. Studi lingkungan ini telah dibuat dengan maksud untuk mempermudah investor dalam melakukan investasi. Investor tidak perlu lagi membuang waktu dan biaya untuk melakukan studi lingkungan karena studi ini telah dibuat oleh pemerintah”. 

Studi lingkungan yang dilakukan pemerintah Propinsi adalah bukti betapa negara meladeni kapital swasta agar para investor tertarik mengakumulasi kapital di Timor, dan dengan  demikian sebetulnya aparatur negara memberi kesan bahwa negara melaksanakan prinsip good governance sebagaimana disentil Zoomers (2010). 

Meski demikian, pemerintah sulit mempercepat pembangunan KI karena terdapat lahan enclave warga yang sangat luas. Sebagian lahan warga telah diserahkan, dan sebagian lainnya belum berhasil dibebaskan. Dengan pelbagai strategi pemerintah berusaha meyakinkan para tuan tanah melepaskan lahan untuk selanjutnya diberikan kepada pemerintah dan perusahaan. Dua strategi utama yang dilakukan korporasi dan didukung oleh pemerintah adalah politik iming-iming dan wisata atau studi banding sebagaimana dipaparkan berikut ini. 

Politik ‘Iming-Iming’

Modus operandi yang acapkali dilakukan korporasi untuk meyakinkan para pemilik lahan ketika lahan tersebut sulit dilepaskan adalah apa yang saya sebut ‘politik iming-iming’. Term politik ‘iming-iming’ bukanlah hal baru dalam praksis sosial-politik di Indonesia. ‘Iming-iming’ adalah suatu bentuk janji, hiburan, dan pemberitahuan yang meyakinkan kepada pihak lain, meski hal tersebut cenderung jatuh pada penipuan. 

Dalam pembangunan KIB, PT SI menggunakan sejumlah politik ‘iming-iming’. Studi ini menemukan beberapa hal penting yang mempersuasi para tuan tanah, elit lokal dan anggota masyarakat Kuanheum. Pertama, pelatihan security. Anak-anak muda dari desa Kuanheun direkrut oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan menjadi hansip atau security, yang menurut sejumlah narasumber, dilakukan di Polda NTT. Kepala Desa Kuanheum, Semin R Poling menyebutkan bahwa pelatihan tersebut berlangsung kurang-lebih satu bulan. Pada akhir kegiatan, anak-anak muda ini mendapat sertifikat, yang akan digunakan sebagai dokumen legal untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan industri Bolok. Tapi, sertifikat menjadi satpam tidak digunakan sebagaimana mestinya karena PT SI tidak dibangun di KI dan Kuanheum hingga riset ini dilakukan. 

Kedua, sebagian anak muda dari desa ini dijanjikan oleh PT SI untuk mengenyam pendidikan tinggi, dan biaya pendidikan ditanggung oleh perusahaan. Syarat penting yang harus ditaati oleh anak muda sesudah menamatkan pendidikan adalah pulang kembali ke Timor, dan bekerja pada PT Semen, dan bisa juga bekerja di tempat lain. Di tengah kesulitan akses ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya pada akhirnya membuat mereka menganggap tawaran PT SI sebagai hal yang menjanjikan bagi masa depan pendidikan anak-anak.

Ketiga, Pada umumnya perusahaan memiliki kendaraan operasional. Kondisi ini membutuhkan sejumlah tenaga kerja. Untuk mengisi peluang tersebut, PT menjanjikan akan mengirimkan sejumlah anak muda ke pulau Jawa untuk mengikuti kursus menyetir kendaraan operasional. Kesulitan mendapatkan pekerjaan di NTT pada umumnya dan Kuanheum khususnya, tentu saja membuat anak-anak tuan tanah dan elit lokal menganggap tawaran PT SI sebagai hal yang menggiurkan.

Keempat, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) terhadap penduduk dan wilayah dimana perusahaan berada. Tanggung jawab  sosial diambil dari akumulasi kapital yang dimiliki korporasi dan diberikan kepada anggota masyarakat. PT SI pernah berjanji kepada tuan tanah dan anggota masyarakat Kuanheum bahwa dana CSR perusahaan akan dihibahkan untuk membiaya pertanian,  peternakan, dan pembangunan infrastruktur, yang dapat meningkatkan ekonomi warga.

Pada akhirnya, keempat bentuk ‘iming-iming’ tersebut tidak memberi keuntungan ekonomi politik bagi masyarakat KI dan Kuanheum, selain lebih banyak dinikmati oleh para tuan tanah. Sertifikat satpam yang diterbitkan dari Kepolisian  Daerah NTT, ajakan untuk mengikuti kursus menyetir kendaraan operasional dan bersekolah di pulai Jawa, serta dana CSR berada dalam ketidakpastian, meski tanah-tanah telah dibeli dan disertifikat oleh pemerintah Propinsi menjadi hak milik perusahaan. 

Menariknya bahwa PT SI tidak berhenti mempersuasi para tuan tanah dan elit kampung hingga yang diimpikan perusahaan tercapai. Karena itu, ada hal tambahan yang dilakukan oleh elite perusahaan berupa bertamasya yang dikemas dalam term ilmiah studi banding. 
Jargon ‘Wisata’ atau ‘Studi Banding’ sebagai Taktik Perampasan Lahan

PT. Semen Indonesia, salah satu perusahaan yang hendak berinvestasi di KIB, mengalami kesulitan mengakses lahan tambahan di luar lahan yang disediakan pemerintah. Perusahaan ini menargetkan hamparan lahan di desa Kuanheum yang dianggap sebagai areal potensial untuk mendukung ekspansi kapital perusahaan. Para tuan tanah di desa ini didekati secara intens baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah Propinsi, bahkan dua unsur ini berkolaborasi melakukan negosiasi dengan anggota masyarakat.

Dalam perspektif akumulasi primitif Marx (2004), perampasan tanah melibatkan kekerasan. Akan tetapi, paradigma tersebut mengalami pergeseran yang lebih canggih yakni melalui cara-cara halus dan penuh empati, yang jika boleh menggunakan konsep Gramcsi disebut ‘hegemoni’ (bdk. Femia 1981: 23-60). Kaum yang dihegemoni berada pada posisi dilematik. Pada satu sisi, mereka sadar bahwa mereka sedang dikuasai, akan tetapi mereka tidak memiliki amunisi yang cukup untuk keluar dari cangkang kekuasaan orang lain. Pada sisi lain, pihak yang dihegemoni tidak sadar bahwa dirinya sedang dikuasai. Karena itu, dibutuhkan pihak lain yakni kaum intelektual organik untuk memberikan penyadaran kritis dan membuka selubung ketidaksadaran.

Taktik halus dan tampak penuh empati yang dilakonkan PT SI adalah berwisata atau bertamasya ke pulau Jawa. Pendekatan tersebut dikemas dalam kadar yang lebih ilmiah yakni ‘studi banding’. Hal seperti ini dapat menaklukan pemilik lahan khususnya suku Baineo dan Naitano, yang memiliki hamparan lahan terluas di Kuanheum. Sekelompok orang direkrut oleh korporasi untuk berangkat ke pulau Jawa. Yang tergabung dalam kelompok ini adalah para tuan tanah dari kedua suku besar, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Kupang Barat. Mereka menyaksikan dari dekat pola produksi semen yang ramah lingkungan. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh PT SI. 

Lokasi keberangkatan pertama adalah Tuban. Yang ditampilkan oleh PT SI dalam destinasi pertama ini adalah manajemen perusahaan semen yang tidak merusak lingkungan. Perusahaan yang ramah lingkungan tidak perlu ditolak, tetapi harus didukung oleh masyarakat. Inilah logika sempit kapitalistik yang sengaja dihidupi oleh elite PT SI. Di titik inilah terjadi pencitraan yang dibangun oleh perusahaan di hadapan elite masyarakat Kuanheum. 

Lokasi destinasi keberangkatan kedua adalah Surabaya. Menurut Mel Gai Polin [wawancara 27/7/2019], salah satu anggota suku Naitano, di tempat ini dibentuk Tim 6 [enam]. Tim enam terdiri atas tokoh-tokoh berpengaruh dari unsur pemerintah kecamatan dan desa, serta tuan tanah. Mereka bekerja untuk melancarkan pembebasan lahan di Kuanheum dan beberapa desa sekitarnya. Dengan dukungan PT SI, Tim 6 meyakinkan masyarakat dan berusaha menolak pihak WALHI dan GMIT yang resisten terhadap perusahaan semen Indonesia.

Kelompok ini merupakan kelompok kelas menengah. Jika kelas menengah-atas telah diyakinkan dan ditundukan melalui wisata dan kapital, maka gerakan perlawanan masyarakat setempat dapat pula dibungkam. Hal inilah yang terjadi di Kuanheum, dimana gerakan resistensi relatif berhasil dibungkam oleh peran kelas menengah-atas, meski gereja dan WALHI pernah terlibat dalam mengadvokasi kelompok rentan yang akan dijelaskan pada bagian akhir tulisan ini.

Yang terjadi dalam ‘wisata’ atau ‘studi banding’ ini adalah korporasi menyembunyikan dampak buruk dari ekspansi kapital yang bukan saja merusakkan lingkungan melainkan juga melemparkan anggota masyarakat ke arena kompetisi pasar neoliberal. Informasi tentang keutuhan ekologi dan dampak destruktif eksplorasi tambang tidak cukup dibeberkan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat di KIB. 

Riset Darmawan dan Lastiadi (2010: 17) menjelaskan bahwa kawasan industri Tenau hingga Bolok merupakan kawasan kars kelas I. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang tatakelola kawasan kars menegaskan bahwa terdapat 3 jenis kelas kars. Pada areal kars kelas I tidak diperbolehkan aktivitas yang dapat mengubah atau merusakan morfologi dan fungsi kawasan kars. Areal kars kelas II diperbolehkan dilakukan aktivitas pertambangan, tapi di bawah kontrol yang ketat. Berbeda dengan dua kawasan sebelumnya, pada kawasan kars kelas III diizinkan untuk melakukan aktivitas apa pun (Darmawan dan Lastiadi 2010: 14).

Pembangunan kawasan industri khususnya semen dapat menghancurkan kars. Absennya informasi yang terbuka bagi masyarakat, khususnya informasi yang harus disampaikan oleh korporasi ini kepada masyarakat, menunjukkan suatu modus kerja rezim neoliberal. Wisata dan studi banding cenderung menampilkan produktivitas korporasi yang ramah lingkungan daripada menunjukkan kerusakan yang akan ditanggungkan kepada generasi di Kupang pada masa mendatang.

Keterlibatan elit lokal dalam studi banding seperti ini turut memuluskan proses penjualan lahan dari suku Baineo dan Naitano kepada korporasi. Peran kelas menengah yang adalah elit lokal dalam struktur masyarakat tampak digunakan oleh rezim neoliberal. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Amerika sesaat pasca-nasionalisasi perusahan tebu di Kuba. Amerika menarik kaum profesional yang menduduki jabatan penting di Kuba, tentu dengan iming-iming upah yang besar ketika mereka keluar dari Kuba dan menetap di AS (bdk. Yaffe 2015: 133). Perbedaannya adalah pelarian kaum profesional di Kuba untuk mendukung kepentingan AS, sedangkan elit lokal di Kuanheum dipakai untuk menunjang kepentingan PT SI. Yang dirugikan dari kebijakan AS adalah orang Kuba, dan pada saat bersamaan kelas menengah itu mendapat keuntungan ekonomi politik. Sementara itu, yang dirugikan dari kasus wisata ke pulau Jawa adalah kedua kelompok baik para petani maupun kaum elit lokal kampung. 

Ketimpangan Penguasaan Lahan dan Eksklusi Petani

Ketimpangan penguasaan lahan di tingkat lokal di NTT pada umumnya dan di desa Kuanheun pada khususnya adalah produk sejarah gagalnya reforma agraria (Rachman 2017). Ada kurang-lebih 13 suku yang mendiami kawasan Kuanheum. Dari total jumlah suku, terdapat 2 suku besar yang sangat berpengaruh dalam struktur sosial-ekonomi. Kedua suku tersebut adalah Baineo dan Naitano. 11 suku lain dianggap suku kecil, bukan dalam pengertian jumlah melainkan dalam pengertian luasnya lahan yang dikuasai.

Mayoritas masyarakat Kuanheum bekerja sebagai petani dan peternak. Jauh sebelum 1970-an, masyarakat telah mengolah lahan-lahan milik Baineo dan Naitano. Tanaman pertanian yang diolah adalah jagung, padi, kacang, umbi-umbian dan labu di atas hamparan lahan yang subur. Hewan yang dipelihara adalah sapi dan kambing di sepanjang padang karang. Jumlah kacang nasi yang dipanen kerapkali berkarung-karung, yang dikonsumsi selama setahun, termasuk pada musim paceklik. 

Para petani dari suku-suku kecil memberikan semacam ‘upeti’ berupa hasil pertanian kepada tuan tanah pasca-panen. Stef Polin [20/5/2019] mengatakan bahwa tuan tanah mendapat 2 belek kacang tanah dan 20 ikat jagung per tahun darinya. Upeti harus diberikan para penggarap kepada tuan tanah. Jumlah upeti turut menentukan apakah tuan tanah masih memberikan lahan kepada petani kecil. Dengan kata lain, nasib petani penggarap ditentukan oleh upeti yang diserahkan bagi tuan tanah. 

Tokoh Gereja Masehi Musafir Indonesia [GMMI], Marshal Boimau, mengatakan bahwa untuk membiayai kebutuhan setiap hari, anggota gereja yang ia pimpin di Kuanheum bekerja sebagai pemukul batu karang. Batu karang dijual dengan harga Rp. 200.000 per reit. Ironisnya adalah batu-batu karang yang dipahat terdapat di tanah dua suku besar. Karena itu, tiap kelompok pemukul batu mesti menyerahkan sebagian pendapatan kepada tuan tanah.

Disparitas akses atas lahan menyebabkan kapital baik tanah maupun uang terkonsentrasi pada tuan tanah, dan pada saat bersamaan mengeksklusi para petani penggarap. Hal ini terbukti dalam proses penjualan tanah secara tumpang-tindih yang terjadi selama kurang-lebih 2 kali. Tahap pertama tanah dijual kepada pemerintah Propinsi NTT, dan tahap kedua tanah dijual kepada PT SI.

Menurut Kepala Desa Bolok, Yeskial Tabun [wawancara 14/8/2019] marga Kolo dari suku Solini menjual lahan kepada pemerintah Propinsi. Ironisnya adalah penjualan tersebut dilakukan tanpa melalui kesepakatan dengan semua anggota suku. Dengan bantuan PIAR, salah satu NGO, anggota suku Solini dan masyarakat lain menggugat pemerintah, dan berhasil mengklaim kembali tanah (reclaiming). Mahkamah Agung memenangkan gugatan masyarakat. Dengan demikian pemerintah mengalami kekalahan dalam proses jual-beli sebagian lahan pada tahap pertama. 

Dalam perjalanan selanjutnya, para tuan tanah masih terus menjual lahan. Dua suku besar [Baineo dan Naitano] menjual tanah-tanah itu kepada PT SI dengan harga Rp. 15.000 per meter. Albert Lanus, tokoh adat Kuanheum [wawancara 21/4/2019] mengatakan bahwa pada awal mula, ke-13 suku melakukan pertemuan di kantor Desa untuk melindungi tanah-tanah dari incaran pemerintah dan investor. Pertemuan itu melahirkan sejumlah kesepakatan harga. Mereka mematok harga tanah per meter seharga Rp. 500.000. Mematok harga seperti ini adalah salah satu siasat untuk melindungi pengalihan kepemilikan tanah dari tanah suku ke tangan korporasi. Mereka menganggap harga ini sangat mahal sehingga menghambat investor/korporasi membeli lahan.

Akan tetapi, 2 suku besar ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan bersama di kantor desa. Dua suku ini menjual lahan kepada PT SI dengan harga sebagaimana disebutkan di atas yakni Rp. 15.000 per meter. 

Pembayaran PT SI masih 20% dari total pembayaran. Tak lama setelah pembayaran ini, pemerintah melalui pihak pertanahan mengukur lahan-lahan tersebut pada saat para petani penggarap sedang melakukan aktivitas pertanian di atas lahan. Sejak itulah kawasan ini tampak sepi digarap oleh para petani yang menggantungkan hidup dari tanah garapan. 

Selain eksklusi para penggarap dari lahan tuan tanah yang telah dijual kepada PT SI, riset ini menemukan pembatasan hak milik warga Bolok atas tanah yang dilakukan oleh negara. Negara tidak menerbitkan sertifikat tanah kepada masyarakat di atas 75 bidang tanah. Padahal, warga telah tinggal di tempat ini jauh sebelum tahun 1997, saat dimana pemerintah Provinsi menetapkan kawasan ini sebagai kawasan industri. Kepala desa Bolok mengatakan bahwa warga telah menyiapkan semua prasyarat penting pengurusan sertifikat tanah. Akan tetapi, pemerintah tidak menerbitkan sertifikat. 

Pemerintah Provinsi berdalih bahwa sertifikat tersebut hanya bisa diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika telah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelola KIB. Jika rumah dan lahan warga berada di luar KIB, BPN akan menerbitkan sertifikat, sebaliknya BPN tidak akan menerbitkan sertifikat tanah jika lahan berada di dalam KIB [wawancara Andreas Zacharias 14/8/2019]. Di titik inilah sebetulnya negara mengeksklusi warga dari akses yang legal atas tanah. 

Advokasi Resistensi Warga: Peran Gereja dan WALHI

Dua aliansi sosial terlibat secara intens dalam mengadvokasi masyarakat Kuanheum. Kedua organ sosial dimaksud adalah Gereja Masehi Injili di Timor [GMIT] dan Wahana Lingkungan Hidup [WALHI] NTT.

Pertama, GMIT. Lembaga keagamaan ini menolak ekspansi PT SI mengokupasi lahan warga. Alasan mendasar penolakan ini sebagaimana dikatakan Emy Sahertian [wawancara 5/8/2019], aktivis GMIT yang terlibat dalam politik penyadaran warga adalah aspek ekologi. Untuk menyelamatkan ekologi dan nasib jemaat, GMIT melakukan beberapa model advokasi perlawanan sebagai berikut. Pertama, surat gembala sinode. Surat gembala adalah bentuk sikap profetis yang dimiliki gereja berhadapan dengan problem sosial-ekonomi yang menimpa anggota gereja. Sinode GMIT mengeluarkan surat gembala yang dibacakan di sejumlah gereja di klasis Kupang Barat, wilayah dimana terdapat kawasan pengembangan industri. Sasaran surat gembala tersebut adalah mengajak anggota gereja untuk merawat bumi dan mengawal alam tatkala bumi hendak dirusakan. Selain itu, sasaran surat gembala seperti ditegaskan Sahertian adalah mengajak anggota gereja untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Gereja menyadari bahwa negara dan korporasi memiliki cara untuk memecah-belah dan menguasai warga (devide et impera). Maka, gereja bertugas menyadarkan umatnya tentang potensi keterpecahan tersebut. Kedua, penguatan basis perlawanan di desa melalui penggunaan mimbar gereja. Pada bagian ini, otoritas gereja menyampaikan sikap kritis atas kehadiran korporasi dan serentak mengajak jemaat untuk tidak menjual lahan kepada perusahaan. Ketiga, GMIT membangun jejaring dengan lembaga lain khususnya WALHI selama mengadvokasi resistensi warga. Kerja politik advokasi mesti dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok lain yang memiliki spirit dasar yang sama berupa keberpihakan terhadap para korban. Model ini diperkuat dengan pendekatan lobi dan mediasi yang dilakukan terhadap pemerintah Propinsi. 

Kedua, WALHI. Sejarah gerakan lingkungan hidup di Indonesia yang difasilitasi oleh WALHI bermula pada tahun 1978. Pada tahun ini dibentuk kelompok 10, yang kemudian berubah nama menjadi WALHI (Munggoro dan Armansyah 2008: 33-37). 

Prinsip tertinggi WALHI dalam mengadvokasi masyarakat adalah keselamatan ekosistem lingkungan yang berpihak pada kemanusiaan. Lembaga ini dalam sejumlah segmen pergerakan bersikap tidak kompromi terhadap pihak manapun yang merusak lingkungan. Jika terdapat kerusakan lingkungan yang dilakukan baik oleh negara maupun korporasi, maka lembaga ini melakukan sejumlah kerja politik berupa aksi jalanan, pendekatan lobi-lobi politik, kampanye publik dan penyadaran kritis terhadap warga. Semua bentuk gerakan ini disebut dengan istilah gerakan ‘environmentalisme’ (Munggoro dan Armansyah 2008: 65-69). 

Riset ini menemukan tiga model advokasi. Pertama, WALHI dan JATAM [Jaringan Advokasi Anti Tambang] mengirim salah seorang anggota suka Naitano, Mel Gai Polin, untuk mengikuti serial diskusi. Di hadapan peserta dalam sesi diskusi, Polin memaparkan konteks sosial kepemilikan lahan suku-suku di desa Kuanheum dan menyampaikan cara kerja PT SI untuk memuluskan proses akuisisi lahan. Selain itu, ia pun menyaksikan penolakan warga atas kehadiran PT SI di Rembang, Semarang-Jawa Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung sejak 15-20 Januari 2017. 

Di sela-sela kegiatan ini, dipaparkan informasi yang holistik tentang jalur hidrologi kars. Arahan ini dianggap cocok dengan kondisi air bawah tanah dan keberadaan gamping di kawasan Bolok, Kuanheum dan sekitarnya (bdk. Darmawan dan Lastiadi 2010). Dengan informasi seperti ini, WALHI sedang memainkan penyadaran kritis kepada aktor penting yang diharapkan dapat menyebarkan informasi ini kepada orang-orang di Bolok dan Kuanheum umumnya serta bagi anggota suku Naitano pada khususnya sebagai salah satu suku besar yang menjual tanah.  

Kedua, WALHI melakukan konsolidasi basis di tingkat masyarakat. Melalui hal ini anggota masyarakat diberikan pendidikan kritis tentang dampak lingkungan selama tahun 2016 hingga 2017. 

Ketiga, keterlibatan WALHI dalam membuat analisis dampak lingkungan [AMDAL]. Salah satu lembaga yang dilibatkan dalam amdal sebelum pemerintah memberi izin konsensi terhadap perusahaan adalah WALHI. Dalam proyek pembangunan KIB, WALHI memilih untuk tidak menandatangai amdal. Lembaga ini walk out dari proses persidangan karena terdapat sejumlah rationale yang membahayakan kawasan pertanian, kerusakan ekologi dan adanya lapisan kars yang harus dikonservasi.

Paradigma advokasi resistensi yang gencar dilakukan dua institusi baik oleh GMIT maupun WALHI pada akhirnya belum cukup berhasil menekan laju akuisisi lahan dan menghentikan perubahan kepemilikan lahan dari suku-suku kepada korporasi, bahkan mengambil kembali (reclaiming) lahan-lahan milik warga. Ada dua hal mendasar yang menghambat perjuangan tersebut. Pertama, para tuan tanah dan elit lokal serta elit pemerintahan lokal dikooptasi oleh pemerintah Propinsi dan korporasi. Kooptasi dilakukan melalui rupa-rupa strategi, khususnya kekuatan modal finansial. Kedua, pemerintah propinsi memiliki kekuasaan administrasi yang melegalkan kepemilikan perusahaan atas tanah-tanah komunal. Sesaat setelah pelepasan lahan dan transaksi lahan, pemerintah mengukur lahan dan pada akhirnya  menerbitkan sertifikat tanah. Sertifikat lahan adalah bukti legal kepemilikan tanah yang kemudian diserahkan kepada korporasi. 

KESIMPULAN

Atas nama pembangunan dan industrialisasi, pemerintah Propinsi NTT membuka peluang investasi bagi korporasi untuk menanamkan kapital di NTT. Pemerintah berdalih bahwa investasi kapital tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan indeks kemiskinan secara nasional.

Tapi di era neoliberal, kapital selalu membutuhkan ketersediaan tanah untuk memvalorisasi dirinya menjadi nilai lebih, yang dari nilai lebih tersebut, kapital semakin beranak-pinak. Dalam perspektif seperti ini pada akhirnya kita memahamai bagaimana modus operandi pemerintah propinsi NTT bekerja ekstra untuk memfasilitasi akuisisi lahan warga yang kemudian dijadikan kawasan industri bolok. Ironisnya adalah lahan yang ditargetkan adalah lahan milik pribadi dan tanah komunal yang telah bertahun-tahun menghidupi para petani.

Rumitnya proses pembebasan lahan menyebabkan korporasi melakukan paling tidak dua hal mendasar dalam kolaborasi dengan pemerintah. Pertama, politik iming-iming. Kedua, wisata atau studi banding di pulau Jawa. Dua hal ini, bagi penulis dianggap sebagai taktik halus yang mengkooptasi para tuan tanah, kelas menengah lokal, dan pemerintah lokal. 

Selain itu, potret lokasi penelitian menunjukkan konsentrasi lahan pada dua suku besar dan akses atas tanah yang timpang oleh ke-11 suku kecil di Kuaneheum menyebabkan para penggarap lahan mengalami kesulitan dalam mengolah lahan. Para penggarap pada akhirnya terusir dari lahan sebagai basis produksi, baik untuk mengelola pertanian, peternakan maupun untuk meniti batu karang. 

Advokasi dua institusi sosial: GMIT dan WALHI, meski membuka kesadaran kritis warga tentang dampak buruk pengembangan industri baik bagi lingkungan hidup maupun bagi usaha pertanian, belum mampu menghentikan dominasi negara dan korporasi yang menerbitkan sertifikat tanah sebagai basis legal-formal kepemilikan. Tantangan yang dihadapi dalam advokasi semacam ini adalah otoritas negara dalam menerbitkan sertifikat tanah secara tumpang tindih, dan  tendensi korporasi dan negara dalam menghancurkan basis komunalitas warga. Selain itu, gerakan sosial tersebut mengalami kesulitan tatkala para tuan tanah, sejumlah kepala suku, dan tokoh-tokoh penting masyarakat telah mendapatkan sejumlah uang dari pemerintah dan korporasi. Pada saat aktor penting tersebut telah dikooptasi, sejak itulah sebetulnya terjadi penundukan dan pembungkaman terhadap massa rakyat, dan dengan demikian menyisahkan tantangan berat bagi aktor dan institusi yang mengadvokasi gerakan sosial.
Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini pada tahun 2019. 

BIBLIOGRAFI

Anderson, Benedict R O’G, dan McVey Ruth T. 2017. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal. Yogyakarta: Gading.
Borras Jr, Saturnino M, Kay, Cristobal, Gomez, Sergio & Wilkinson, John. 2012. Land grabbing and global capitalist accumulation: key features in Latin America. Canadian Journal of Development Studies. Vol. 33, No. 4 Desember 2012, 402-416. 
Borras Jr, Saturnino M, Kay, Cristobal, dan Lodhi, A. Harron Akram. [Tanpa Tahun]. Agrarian Reform and Rural Development: Historical Overview and Current Issues. ISS/UNDP Land, Poverty and Public Action Policy Paper No. 1, The Haguea, The Netherlands – New York.  
Blolong, Raymundus Rede. 2008. Tahap-Tahap Penelitian Antropologis. Ende: Nusa Indah.
Dale, Cypri Jehan Paju. 2013. Kuasa, Pembangunan dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus di Manggarai Raya, NTT, Indonesia. Labuan Bajo: Sunspirit Books. 
Darmawan, Alwin dan Lastiadi, Heru A. 2010. Geologi Lingkungan dan Fenomena Kars Sebagai Arahan Pengembangan Wilayah Perkotaan Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi, Vol. 1 No. 1 April, 11-26.
Dasion, Agustinus Gregorius Raja. 2019. Merebut Paus di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus antara Negara dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 6 No. 1, Januari, 41-57. 
Dhosa, Didimus Dedi. 2017. Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol. 4 No. 2, Agustus.  
Fakih, Mansour. 2013. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Femia, Joseph V. 1981. Gramsci’s Political Thought: Hegemony, Conseiousness, and the Revolutionary Process. Oxford: Clarendon Press. 
GRAIN. 2008. SEIZED! The 2008 land grab for food and financial security. 
Harvey, David. 2003.The New Imperialism. New York: Oxford University Press.
-------. 2005. A Brief History of Neoliberalism. New York: Oxford University Press. 
Haryanto, Venan. 2019. Development, Depoliticisation, and Manggaraian Peasants’ Resistance in Western Flores. PCD Journal Vol. VII No. 1, 115-138.
Kepala Badan Pengelola KIB. 2018. Gambaran Pengelolaan Kawasan Industri Bolok. Bahan Presentasi Diskusi. Tidak Diterbitkan. 
Li, Tania Murray. 2009. Exit from Agriculture: a step forward or a step backward for the rural poor. The Journal of Peasant Studies, 36:3, 629-636.
-------. 2011. Centering Labor in the land grab debate. The Journal of Peasant Studies, 38:2, 281-298. 
Marx, Karl. 2004. Kapital I: Sebuah Kritik Ekonomi Politik (Penerjemah Oey Hay Djoen). Jakarta: Hasta Mitra.
Marx, Karl dan Engels, Friedrich. 2014. Manifesto Komunis ( Penerjemah: D.N. Aidit, M.H. Lukman, A. Havil, P. Pardede, Nyoto). Yogyakarta: Cakrawangsa. 
Munggoro, Dani Wahyu dan Armansyah, Andy. 2008. Menjadi Enviromentalis itu Gampang! Sebuah Panduan Bagi Pemula. Jakarta: WALHI.
Patton, Michael Quinn. 2009. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peet, Richard. 2009. Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO. London-New York: Zed Books. 
Rachman, Noer Fauzi. 2017. Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: INSIST Press. 
Regus, Maximus. 2011. Tambang dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang di Manggarai, NTT. Masyarakat: Jurnal Sosiologi, Vol. 16, No. 1, Januari, 1-26.
Suwarsono dan So, Alvin Y. 1994. Perubahan Sosial dan Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. “Akumulasi Melalui Perampasan dan Kemiskinan di Flores”. MASYARAKAT: Jurnal Sosiolog, 21 (2): 173-204.
Wuryandari, Ganewaty (ed). 2014. Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan. Jakarta: LIPI Press. 
Yaffe, Helen. 2015. Ekonomi Revolusi Che Guevara. Serpong: Marjin Kiri. 
Yusuf, Muhammad. 2013. Transisi Agraria dan Ketenagakerjaan Pedesaan: Studi Kasus Akuisisi (Perampasan) Tanah untuk Pangan-Energi dan Peluang Bekerja Pemuda di Pedesaan Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 2, No. 1, Mei, 45-62, p. 46. 
Zoomers, Annelies. 2010. Globalisation and Foreignisation of space: seven processes driving the current global land grab. Journal of Peasant Studies, 37:2, 429-447. 

Media online:

Bere, Sigiranus Marutho. 2017. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/28/200000926/perusahaan-energi-swasta-investasi-rp-1-5-triliun-di-kupang, diakses pada 8/8/2019/.
Bere, Sigiranus Marutho. 2017. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/12/103524926/perusahaan-china-siapkan-dana-besar-untuk-investasi-energi-di-ntt, diakses pada 8/8/2019.