ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut

ANALISIS SWOT DAMPAK RELAKSASI TRANSHIPMENT TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT)

Hadi Purwanto, Suharta, Sigit Bintoro, Fajar Surya Pratama, Irwan Maulana — Thu, 01 May 2025 00:00:00 +0700

Kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peralihan kebijakan dari kebijakan penangkapan ikan pra produksi ke pasca produksi merupakan hal yang baru di Indonesia. Pungutan hasil perikanan (PHP) yang semula diberlakukan di awal beralih dibayarkan setelah operasi penangkapan sesuai dengan jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan. Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 20203 menyebabkan gejolak pada kalangan pelaku usaha sub sektor penangkapan ikan. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023 yang membolehkan kapal perikanan untuk melakukan alih muat hasil tangkapan di laut. Metode analisis SWOT yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis SWOT digunakan untuk merencanakan hasil tertentu. S merupakan kekuatan, W merupakan kelemahan, O merupakan peluang, dan T adalah Ancaman. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah strategi yang dihasilkan pada analisis SWOT yaitu pemanfaatan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang baik untuk mendukung Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memastikan bahwa ikan ditangkap secara efisien, dan sesuai dengan peraturan. Program PIT bertujuan untuk mengelola dan mengatur penangkapan ikan agar tidak melampaui sumber daya yang tersedia dan mencegah penangkapan yang ilegal atau merugikan, meningkatkan infrastruktur pelabuhan untuk mengurangi dampak dari IUU fishing dengan sistem pelaporan yang lebih ketat, Meningkatkan akurasi data tangkapan dengan menggunakan teknologi baru dalam pengawasan dan pencatatan data ikan hasil tangkapan baik jenis maupun jumlah ikan dan Memperbaiki implementasi kebijakan dan pengawasan untuk mencegah dampak buruk dari perubahan iklim terhadap ekosistem laut.

Kata kunci: transhipment, Penangkapan Ikan Terukur (PIT), pasca produksi

KONDISI PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN TUNA YANG DIDARATKAN DI PELABUHAN PERIKANAN LABUHAN LOMBOK, PROVINSI NTB

Fri, 02 May 2025 00:00:00 +0700

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berkontribusi terhadap produksi ikan tuna nasional, di mana WPP-NRI 573 menjadi daerah dominan yang digunakan oleh nelayan NTB. Tingginya tingkat penangkapan di WPP-NRI 573 menimbulkan tantangan serius terhadap ketersediaan ikan tuna, karena sumber daya tersebut saat ini berada dalam kondisi fully exploited dan over exploited. Oleh karena itu, penting untuk memahami pola produksi dan karakteristik pemanfaatan perikanan tuna di Pelabuhan Perikanan Labuhan untuk merumuskan strategi pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan serta mendorong upaya peralihan atau optimalisasi pemanfaatan WPP-NRI yang masih memiliki potensi lestari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan produksi ikan tuna yang didaratkan, serta kondisi pemanfaatannya di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dan tahun 2023. Penelitian ini melakukan pengumpulan data sekunder pendaratan ikan tuna di Provinsi NTB dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, serta data sekunder pendaratan ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok dari pengelola pelabuhan perikanan tersebut. Data sekunder pendaratan ikan yang dimaksud berupa data bulanan produksi ikan tuna di Provinsi NTB, serta data harian produksi pendaratan ikan tuna di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok. Analisis statistik deskriptif dan analisis tingkat pemanfaatan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata produksi ikan tuna yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok pada rentang tahun 2014 dan 2016-2022 adalah 1.459,3 ton per tahun, di mana sekitar 87,17% adalah madidihang; 12,42% adalah tuna mata besar; dan 0,41% adalah albakora. Sementara itu, hasil analisis tingkat pemanfaatan menunjukkan bahwa nelayan tuna di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi sekitar 3,21% untuk madidihang; 3,73% untuk tuna mata besar; dan 0,39% untuk albakora dari potensi sumber daya ikan tuna di Samudera Hindia.

Kata kunci: ikan tuna, Labuhan Lombok, NTB, potensi lestari, Samudera Hindia

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DAN MEKANISME PNBP PASCA PRODUKSI DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI KLIDANG LOR JAWA TENGAH

Mon, 05 May 2025 00:00:00 +0700

Perikanan tangkap memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun keberlanjutannya terancam oleh praktik penangkapan yang tidak terkendali. Penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan mekanisme pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor, Jawa Tengah. Penelitian dilakukan pada awal 2024 dengan pendekatan deskriptif, melibatkan 33 nelayan melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa migrasi izin usaha kapal perikanan ke pusat dalam rangka penerapan kebijakan PIT sesuai Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Mayoritas nelayan tidak menghadapi kesulitan dalam pelaporan Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) dan pembayaran PNBP. Namun, kendala terkait ketersediaan alat timbang dan ketidakakuratan dalam pengisian LPM masih perlu diperhatikan. Sistem pembayaran PNBP berbasis volume tangkapan di PPP Klidang Lor telah berjalan efisien dan efektif, dengan peningkatan penarikan PNBP pasca produksi sejak Maret 2023. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan adil serta dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan tata kelola sektor perikanan.

Kata kunci: pengelolaan, perikanan tangkap, PNBP pasca produksi

TINGKAT KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN LEMURU (Sardinella lemuru) DIMENSI EKONOMI DAN SOSIAL DI PERAIRAN SELAT BALI

Thu, 15 May 2025 00:00:00 +0700

Studi ini bermaksud untuk mengevaluasi persistensi pengelolaan lemuru di perairan Selat Bali dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Metode pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara. Data yang digunakan berdasarkan observasi langsung dan wawancara dengan nelayan di desa Pengambengan. Nelayan yang diwawancarai dipilih secara acak dan dianggap mewakili jumlah hasil tangkapan lemuru dengan menggunakan purse seine. Data dianalisis menggunakan analisis Monte Carlo dengan metode RAPFISH untuk mengetahui perilaku mana yang berdampak pada masing-masing faktor sosial dan ekonomi. Hasil ordinasi RAPFISH pada bidang ekonomi menunjukkan indeks 48,36, sedangkan pada dimensi sosial memiliki nilai indeks 44,48, dari hasil indeks ini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan lemuru untuk dimensi ekonomi dan sosial berstatus kurang berkelanjutan.

Kata kunci: lemuru, pengelolaan perikanan, PPN Pengambengan

ANALISIS SELEKTIVITAS CAST NET TERHADAP HASIL TANGKAPAN CUMI-CUMI (Uroteuthis chinensis) DI PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN JAKARTA

Thu, 15 May 2025 00:00:00 +0700

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta menjadi lokasi utama kegiatan perikanan, yang ditandai dengan tingginya jumlah alat tangkap cast net yang digunakan serta hasil tangkapan cumi-cumi yang melimpah. Namun, kondisi overfishing di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) menuntut evaluasi terhadap selektivitas alat tangkap. Riset ini bertujuan untuk menganalisis distribusi ukuran panjang cumi-cumi (Uroteuthis chinensis) yang tertangkap, selektivitas cast net, serta parameter pertumbuhan, mortalitas, dan rekrutmen. Data dianalisis menggunakan distribusi ukuran panjang dan perangkat lunak FISAT II. Hasil riset menunjukkan panjang mantel cumi-cumi berkisar antara 15–41 cm dengan pergeseran modus dari 18 cm pada Desember 2024 menjadi 24 cm pada Januari 2025. Ukuran pertama kali tertangkap (Lc50%) sebesar 26,90 cm lebih besar dari setengah panjang maksimum, menunjukkan bahwa cast net cenderung menangkap individu berukuran layak tangkap. Faktor selektivitas (SF) sebesar 7,06 mengindikasikan selektivitas yang tinggi. Analisis pertumbuhan dengan persamaan Von Bertalanffy menunjukkan panjang asimtotis cumi-cumi tercatat 41 cm dengan laju pertumbuhan 1,01 per tahun dan t₀ sebesar -0,14. Mortalitas total 2,02 per tahun terdiri dari mortalitas alami 1,10 dan penangkapan 0,92 per tahun. Tingkat eksploitasi 0,45 masih di bawah batas optimal (0,5). Rekrutmen tertinggi terjadi pada Juni (26,89%).

Kata kunci: dinamika populasi, distribusi ukuran panjang, histogram frekuensi panjang

STATUS PENGELOLAAN PERIKANAN TUNA (THUNNUS SP.) DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DENGAN ECOSYSTEM APPROACH TO FISHERIES MANAGEMENT (EAFM)

Johanis Johniforus Medea, Ernik Yuliana, Kasful Anwar — Thu, 22 May 2025 00:00:00 +0700

Indonesia telah menjadi pionir dalam pengelolaan tuna berkelanjutan, sehingga pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management, EAFM) dianggap vital. Salah satu wilayah potensial penangkapan ikan tuna adalah Perairan Kepulauan Sangihe. Untuk mengevaluasi status pengelolaan perikanan tuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dilakukan penilaian dengan menggunakan metodologi EAFM. Indikator yang dinilai terdiri dari 6 domain, yaitu: Sumber daya ikan, habitat dan ekosistem, teknologi penangkapan ikan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Teknik flag model diterapkan dengan menggunakan analisis multi-kriteria melalui perluasan indeks komposit. Hasil riset ini memberi petunjuk bahwa pengelolaan perikanan tuna di Kabupaten Kepulauan Sangihe secara keseluruhan berada pada kelas baik dengan skor 67. Indikator pada domain habitat dan ekosistem, serta sosial menyoroti area yang perlu mendapat perhatian dan sangat perlu ditingkatkan. Status agregat domain sumber daya ikan (sangat baik) menunjukkan bahwa stok tuna masih cukup dan dapat diandalkan. Kategori baik terdapat pada domain teknik penangkapan ikan, ekonomi, dan kelembagaan, yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat nelayan. Peningkatan pengelolaan perikanan tuna di Sangihe memerlukan fokus pada kesehatan habitat dan ekosistem, pencegahan pencemaran logam berat, dan pelibatan pemangku kepentingan secara aktif dalam pengambilan keputusan. Melibatkan masyarakat, meningkatkan pemantauan, dan melestarikan pengetahuan lokal adalah kunci untuk menyeimbangkan penggunaan sumber daya dan konservasi lingkungan.

Kata kunci: EAFM, kepulauan Sangihe, ikan tuna, pengelolaan perikanan

POTENSI BAHAYA PADA AKTIVITAS BONGKAR MUAT HASIL TANGKAPAN DI PPN KEJAWANAN

Mon, 26 May 2025 00:00:00 +0700

Aktivitas yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan meliputi pendaratan ikan termasuk kegiatan bongkar muat hasil tangkapan yang memiliki potensi kecelakaan kerja paling tinggi. Kecelakaan kerja dapat mengakibatkan kerugian seperti tertundanya aktivitas bongkar muat. Potensi bahaya dapat timbulkan karena kurangnya kesadaran pihak-pihak yang terlibat dalam proses operasi bongkar muat, termasuk pihak berwenang dalam menangani pencegahan dan pengendalian kecelakaan kerja yang terjadi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aktivitas bongkar muat, mengidentifikasi potensi bahaya, serta menyusun rekomendasi dan mitigasi risiko. Penelitian dilaksanakan pada Oktober-November 2024 di PPN Kejawanan, Cirebon. Analisis yang digunakan secara deskriptif dengan metode Hierarchy Task Analysis (HTA) dan Job Safety Analysis (JSA). Hasil penelitian mengidentifikasi enam tahapan utama yaitu pra-bongkar, aktivitas bongkar, pasca-bongkar, pra-muat, aktivitas muat, dan pasca-muat yang mencakup 62 potensi bahaya, dengan kategori 25% tidak berbahaya, 33% ringan, 17% menengah, 19% berat, dan 6% berpotensi fatal. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sertifikasi pengemudi transportasi untuk mencegah kecelakaan fatal, dan pengawasan ketat oleh pengelola pelabuhan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keselamatan kerja dalam setiap aktivitas bongkar muat di PPN Kejawanan.

Kata kunci: bongkar muat, HTA, JSA, keselamatan kerja, PPN Kejawanan