Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah

Strategi Penguatan Kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Di Kabupaten Bogor

Teuku Iqbal Miza, Lala M Kolopaking, Dedi Budiman Hakim — Fri, 29 Dec 2023 13:54:15 +0700

Gizi buruk-kurang merupakan masalah yang dihadapi oleh pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Kekurangan gizi dapat menyebabkan kematian dan penyakit infeksi serta berdampak pada perkembangan intelektual, produktivitas dan tumbuh kembang anak. Dalam upaya penanggulangan gizi buruk-kurang peran stakeholder sangat penting. Dengan adanya UKBM dapat membantu tugas pemerintah dalam menjalankan program perbaikan gizi masyarakat yang bertujuan melakukan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk-kurang. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis implementasi kebijakan Perbaikan Gizi masyarakat; dan 2) merumuskan strategi penguatan kelembagaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukan bahwa masalah gizi buruk-kurang dapat dilakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan, membuka konsultasi dan pemeriksaan baik pada kegiatan di puskesmas maupun posyandu. Untuk penanggulangan gizi buruk-kurang pemerintah bekerjasama dengan masyarakat atau kelompok masyarakat. Peran puskesmas dalam menjaring informasi dari kader posyandu bertujuan untuk mendektesi kasus gizi buruk-kurang. Petugas kesehatan juga aktif mendatangi keluarga yang mengalami masalah gizi serta melakukan pemantauan kondisi atau perkembangannya. Usaha dalam mencapai indikator SPM, perlu adanya kerjasama yang sinergi lintas SKPD dalam perbaikan gizi masyarakat.

Strategi Pengembangan Cabai Merah Pada Lahan Produktif Sekitar Das Ciliwung Kabupaten Bogor

Kurnia Nur, Lukman M Baga, A Faroby Falatehan — Fri, 29 Dec 2023 14:01:28 +0700

Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta menjadi barometer pencapaian keberhasilan sebuah program pembangunan. Demikian juga dengan pemenuhan kebutuhan pangan pokok termasuk cabai yang harus dipasok dari berbagai daerah penyanggah di sekitarnya, khususnya dari Provinsi Jawa Barat. Salah satu kendala stabilitas penyediaan cabai untuk Jakarta, yang berdampak pada kenaikan harga yang sangat tinggi adalah jauhnya lokasi sentra produksi. Salah satu potensi lahan yang dapat diberdayakan adalah wilayah yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan memanfaatkan ketersediaan air irigasi. DAS yang dipilih adalah sungai Ciliwung di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan potensi lahan produktif di sekitarnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan strategi pengembangan cabai merah pada lahan produktif di sekitar DAS Ciliwung Kabupaten Bogor melalui pengembangan kelembagaan usahatani yang dianalisis menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan cabai merah pada lahan produktif di sekitar DAS Ciliwung Kabupaten Bogor melalui pengembangan kelembagaan usahatani adalah Pengembangan Kawasan Hortikultura Berbasis Lingkungan dengan nilai 0,372. Implementasi strategi prioritas untuk pengembangan cabai merah di lokasi penelitian adalah mengembangkan potensi kawasan cabai merah berbasis lingkungan di sekitar DAS dengan memantapkan implementasi GAP dalam pengembangan kawasan cabai merah.

Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan

Ahmad Zulfikar, Harianto Harianto, Manuntun Parulian Hutagaol — Fri, 29 Dec 2023 14:11:26 +0700

Peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan komponen PAD itu sendiri seperti dengan meningkatkan komponen pajak dan retribusi daerah serta didukung oleh kebijakan yang terpat. Dampaknya variabel-vaiabel pendukung dari komponen PAD dapat tingkatkan dan berdampak terhadap peningkatan PAD. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis variabel-variabel yang memperngaruhi peningkatan penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan komponen-komponen PAD menggunakan analisis regresi data panel dan menyusun strategi yang perlu diprioritaskan dan kebijakan untuk meningkatkan PAD di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Secara statistika berdasarkan hasil analisis regresi data panel, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi peningkatan komponen PAD di Sulawesi Selatan seperti pajak dan retribusi daerah secara positif yaitu variabel jumlah hotel dan kendaraan untuk komponen pajak, dan variabel jumlah rumah sakit, sekolah untuk komponen retribusi daerah. Strategi untuk meningkatkan PAD di Sulawesi Selatan dari hasil AHP melalui (a) inovasi terhadap sumber-sumber penerimaan, (b) pengembangan infrastruktur, (c) meningkatkan keahlian SDM pada pengola PAD, (d) memaksimalkan penerimaan pajak daerah, (e) membangun jaringan kerjasama antar instansi dan lembaga terkait.

Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tradisional Di Kabupaten Nagan Raya

Jehan Larasati, Harianto Harianto, Ma'mun Sarma — Fri, 29 Dec 2023 00:00:00 +0700

Kabupaten Nagan Raya berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, yang memiliki peluang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Meningkatnya kegiatan perdagangan di pasar juga berpotensi dalam peningkatan penerimaan pada retribusi pasar. Retribusi pasar adalah salah satu dari berbagai jenis retribusi daerah yang sering diabaikan dan jarang memperoleh perhatian yang memadai. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan target penerimaan retribusi pasar namun realisasi penerimaannya masih belum sesuai target dan cenderung berfluktuatif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan retribusi pasar tradisional di Kabupaten Nagan Raya dan merumuskan strategi dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan perhitungan potensi retribusi pasar di tiga pasar tradisional yang ada di Kabupaten Nagan Raya, didapatkan bahwa potensi antar ke tiga pasar berbeda besarannya dan penetapan target selama ini tidak sesuai dengan hasil perhitungan potensi. Target yang ditetapkan cenderung di bawah potensinya. Hasil analisis SWOT dan QSPM diperoleh prioritas dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar yaitu strategi peningkatan pengelolaan pasar dengan sistem yang baik dan meningkatkan penerimaan potensi.

Analisis Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor

Tatu Rizkia, Dedi Budiman Hakim, A Faroby Falatehan — Fri, 29 Dec 2023 14:30:01 +0700

Anggaran belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk mendanai seluruh program dan kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan dasar publik. Besarnya anggaran belanja langsung yang dikelola oleh DPUPR Kabupaten Bogor tidak sejalan dengan besarnya persentase realisasi anggaran belanja langsung. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Bogor, selama kurun waktu lima tahun (2014-2018) memperoleh rata-rata realisasi anggaran sebesar 90,73%. Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor merupakan SKPD yang mempunyai angka realisasi anggaran terendah yaitu 75,01%. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi optimalisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten Bogor dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Tahap awal dari penelitian ini yaitu mengetahui gambaran penyerapan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penyerapan anggaran belanja langsung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor merupakan persentase penyerapan anggaran terendah diantara SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Strategi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja langsung pada DPUPR Kabupaten adalah pembuatan regulasi yang sangat mengikat bagi penyedia jasa agar tertib administrasi (Peraturan Bupati).