ANALISIS KEBIJAKAN EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH TERHADAP INDUSTRI AMENITAS SEBAGAI PENUNJANG PARIWISATA DI DKI JAKARTA
Abstract
ABSTRACT
This study would like to explain in the description of the efficiency of the government's fiscal policies are applied in conjunction with industry performance amenitas in DKI Jakarta Province. At the moment the Government prohibits civil servants doing activities with the use of hotel facilities, industrial amenitas give a negative reaction to that policy.The study shows that policies impact have not influence occupancy rate. It can be happened cause most the hotel guest come from domestic and foreign tourist not depent only from government demand.Therefore, in order to continue tospur industrial development amenitas, a major foothold should be directed to the tourism industry as a pillar of improving the performance of the industry. To improve the performance amenitas industry, improving the quality of human resources through the knowledge of community needs to be continuously improved in order to innovation and creativity they have developed can stimulate performance amenitas industry.
Keywords: Fiscal Efficiency, Amenitas Industry, and Tourism Industry
ABSTRAK
Kajian ini ingin menjelaskan secara deskripsi rencana kebijakan efisiensi fiskal pemerintah yang diterapkan dalam hubungannya dengan kinerja industri amenitas di Provinsi DKI Jakarta. Pada saat Pemerintah akan melarang pegawai negeri sipil melakukan kegiatan dengan menggunakan fasilitas hotel, industri amenitas memberikan reaksi negatif atas kebijakan tersebut. Hasil studi memperlihatkan bahwa tidak ada potensi dampak kebijakan yang mempengaruhi tingkat hunian. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar tamu hotel berasal dari tamu domestik dan asing bukan hanya bergantung pada permintaan pemerintah.Oleh karena itu, agar dapat terus memacu perkembangan industri amenitas, pijakan utama harus diarahkan pada industri pariwisata sebagai pilar meningkatkan kinerja industri tersebut. Untuk meningkatkan kinerja industri amenitas, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui knowledge community perlu secara kontinyu ditingkatkan agar inovasi dan kreativitas yang mereka kembangkan dapat merangsang kinerja industri amenitas.
Kata kunci: Efisiensi Fiskal, Industri Amenitas, dan Industri Pariwisata
References
Farmita, A.R. PHRI Keberatan Larangan Pejabat Rapat di Hotel. Tempo.co., 8 November 2014. Dapat diakses melalui website: http://www.tempo.co/read/news/2014/11/08/058620490/PHRI-Keberatan-Larangan-Pejabat-Rapat-di-Hotel. [diakses pada tanggal 2 Desember 2014]
Leiper, N. (1995). Tourism Management. Melbourine: RMIT Press
Maneenetr, T., Naipinit, A., & Tran, T.H. (2014). Guidelines to Promote Local Community Participation in Developing Agrotourism: A Case Study of Ban Mor Village, Sam Sung District, Khon Kaen Province, Thailand. Asian Social Science, 10(9), 178—186
Sedarmayanti. (2014). Membangun dan Mengembangkan Kebudayaan dan Industri Pariwisata. PT. Refika Aditama, Bandung. hal.89
Shahab, Y. (2001). Fashioning a National Cultural Heritage: The Revival of Lenong. Contemporary Theatre Review, 11(2), 13—23
Soepardi, H.S. PHRI Minta Larangan PNS Rapat di Hotel Ditinjau. Antaranews.com., 7 November 2014. Dapat diakses melalui website:http://www.antaranews.com/berita/463055/phri-minta-larangan-pns-rapat-di-hotel-ditinjau. [diakses pada tanggal 2 Desember 2014]
Steinberg, F. (2007). Jakarta: Environmental Problems and Sustainability. Habitat International, 31(3-4), 354—365
Sunaryo, B. (2013). Kebijakan Pembangunan, Destinasi Pariwisata. Gava Media. Yogyakarta, hal.106
Yigitcanlar, T., and Dur, F. (2013). Making Space and Place for Knowledge Communities: Lessons for Australian Practice. Australasian Journal of Regional Studies, 19(1), 36—63