STRATEGI TRANSFORMASI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI ROLE MODEL DESENTRALISASI FISKAL (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KOTA CIMAHI)
Abstract
Land and Building Tax (PBB) was a state tax imposed on the land and or buildings. Under Article 185 of Law Number 28 of 2009was transferred from central government to local governments.The aim of the research was to find out the transformation strategy (role model) of land and building tax decentralitation ( case study in Cimahi). The Case Approach examined the reasons of the municipality policies and strategies in the public service with a variety of stakeholder perspectives. The result of it suggested that there were four steps in low enforcement related the land and building tax credit. The Statute Approch was an argument to solve the issues faced. It suggested that there were four local regulation must be implemented. Last the principles of Conceptual Approach based on many expert opinions such as scientists, practitioners and policy makers.The results suggested that there were twelve indicators represented the performance of value for money in the course of their activities.Finally The Blue Ocean Strategy (BOS) throught created, deleted, reduced and increasedinto account the vision of regency development Cimahi, 2005 to 2025 were required the new policy programs in fiscal decentralization that was out of the status quo.
Keywords: BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision
ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi (role model) desentralisasi pajak bumi dan bangunan (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif pemangku kepentingan. Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang PBB. Pendekatan regulasi adalah pendekatan peraturan perundangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Seharusnya empat peraturan daerah harus ditegakan. Prinsip-prinsip Pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan. Hasilnya menunjukkan bahwa ada dua belas indikator kinerja nilai uang yang mencerminkan indikator kinerja . Akhirnya Strategi Smudera Biru (BOS) melaui langkah (menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) dengan mempertimbangkan Visi pembangunan Jangka Panjang (2005-2025)Kota Cimahi, memunculkan kebijakan program baru dalam desentralisasi fiskal yang mampu keluar dari status quo.
Kata Kunci : BOS, Case Approach, Conceptual Approach, Land and Building Tax, Statute Appoach, Vision
References
Allison M, Kaye J. 2013. Perencanaan Strategis. Jakarta (ID): Pustaka Obor Indonesia
Awi S. 2004. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Indragiri Hilir. [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Banapon AM. 2009. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Daphne L. 2014. Management In Absurd Way. Jakarta (ID). Elex Media Komputindo
Elena. 2015 Palette effect of taxes on economic, social and emotional welfare of the citizens. J.Procedia-Social and Behavioral Sciences 166 (2015) 209 – 215
Gusri S. 2005. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Di Era Otonomi[tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Hamdani MA. 2007. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Pajak Restoran Di Kota Depok[tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Hadin AF.2013.Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Di Era Otonom Daerah. Yogyakarta (ID): Genta Press
Helmi A. 2003. Hubungan Antara Belanja dan Penerimaan Daerah: Antara Belanja dan Penerimaan Daerah [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Islamy IM. 1984.Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.Jakarta (ID):Bumi Aksara Kim WC, Mauborgne R. 2006. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Massachusetts (US):Harvard Business School Publishing Corporation
Lutfi A. 2006. Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan retribusi Daerah: Suatu upaya dalam optimalisasi penerimaan PAD. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Bisnis & Birokrasi 14(1) 1- 9
Makagansa. 2008.Tantangan Pemekaran Daerah.Yogyakarta (ID): FusPad
Miner JB, Steiner GA. 1997. Kebijakan dan Strategi Manajemen. Jakarta (ID): Erlangga
Mardiasmo. 2009. AkuntansiSektorPublik. Yogyakarta(ID): Andi Publisher
Makawimbang. 2014. Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak PidanaKorupsi: Suatu Pendekatan Hukum Progresif.Yogayakarta (ID): Thafa Media
Muhadjir N. 2013.Metodologi Kajian Kebijakan Dan Evalusi Kebijakan. Yogyakarta (ID). Rake Sarasin
Muhjad H, Nuswardani N. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Jakarta (ID): Genta Publising
Nasdian FT. 2014. Pengembangan Masyarakat. Jakarta (ID):Pustaka Obor Indonesia Niazi, Tariq, Gyat N, Dermott MM. 2010.Strategy and Roadmap for Devolving the Property Tax, Fiskal Decentralization in Indonesia Series, Paper No. 1, Asian Development Bank, January 2010
Ofoegbu GN. 2014. New Public Management and Accrual Accounting Basis for Transparency and Accountability in the Nigerian Public Sector . IOSR Journal of Business and Management16(7): 104-113.
Pandiangan L. 2010. Hindari Kesalahan Pajak: Rakyat Senang Jika Anda Patuhi 37 Larangan Perpajakan. Jakarta (ID):Elex Media Komputindo Kompas Gramedia
Pemerintah Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretaris Negara
Rosidin U. 2010.Otonomi daerah Dan Desentralisasi, Bandung (ID):Pustaka Setia
Stefan. 2014. Property taxes and dynamic efficiency. J A correction, Economics Letters 123 (2014) 327–328
Sidharta BA. 2013. Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat. Yogyakarta(ID): Genta Publising
Sinambela L, Bima D, Ghazali R, Muksin A, Rochadi S, Setiabudi D, Syaifudin. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta (ID):Bumi Aksara
Sembiring W. 2009. Strategi Pengembangan Potensi Sumber-Sumber Pendapatan asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat. [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Wuisman JJJM. 2013. Teori dan Praktek Memperoleh kembali kenyataan supaya memperoleh masa depan. Jakarta (ID): Pustaka Obor Indonesia
Zainuddin C. 2009. Strategi Pemanfaatan APBD Kabupaten Lampung Barat Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Daerah [tesis]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
Authors
Article Details
