PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN

  • Alla Asmara Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
  • Stannia Cahaya Suci Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor

Abstract

Fiscal decentralization aims to improve regional finance independency and reduce the fiscal dependency of central goverment. However, in practice, there are many areas that still rely on the assistance central finance for their regional development.This research aims to discuss the development of regional finance independency and analyze the influence of regional finance independency on poverty in Banten Province. This research uses descriptive method and panel data on 6 (six) regencies and cities in Banten Province at 2001-2011. The poverty model showed negative effect of regional finance independency on percentage of the poor and positive effect of balance fund’s ratio on percentage of the poor. Income inequality index and unemployment rate have positive effect on the percentage of the poor. Evalution for the allocation of the fund balance and development policy are needed to reduce inequality of income distribution.

Keywords: local revenue, economic growth, poverty

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, namun pada pelaksanaannya masih banyak daerah yang bergantung pada bantuan dana pusat untuk pembangunan daerah. Penelitian membahas perkembangan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan data panel pada 6 (enam) kabupaten dan kota di Provinsi Banten tahun 2001-2011. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan persentase penduduk miskin, sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin, indeks ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.Implikasi kebijakan yang dirumuskan adalah perlunya dilakukan evaluasi kebijakan alokasi penggunaan Dana Perimbangan dan kebijakan pembangunan untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Alla Asmara, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
Stannia Cahaya Suci, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor
Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor

References

[BPPD] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2012. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Serang (ID): BPPD.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. Provinsi Banten dalam Angka Berbagai Edisi. Serang (ID): BPS. [BPS]. Badan Pusat Statistik. 2008. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008, katalog BPS: 3205015. Jakarta (ID): BPS

Enceng, Liestyodo, BI dan Purwaningdyah, MW. Desentralisasi Fiskal Penerimaan Keuangan Daerah. J Ilmu Administrasi Negara. 12(1):1-73.

Mahyudi, A. 2004.Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris.Ghalia Indonesia. Bogor

Mankiw, NG. 2007. Makroekonomi Edisi Keenam. Penerbit Erlangga. Jakarta

Nguyen, HP. 2008. What is in it for the poor? Evidence from fiscal decentralization in Vietnam.Munich Personal RePec Archive.2008(9344):68-90

[RI]. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI

[RI]. Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta (ID): RI

[RI]. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI

[RI]. Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta (ID): RI.

Sepuvelda CF, Vazquez JM. 2010. The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Inequality. International Studies Program Working Paper 10-02.

Tibeout, CM. 1961. An Economic Theory of Fiscal Decentralization. National Bureau of Economiz Research. 1961: 79-96

Todaro, P dan Smith SC. 2006. Pembangunan Ekonomi edisi kesembilan. Penerbit Erlangga. Jakarta

Usman. 2006. Dampak desentralisasi fiskal terhadap distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tesis.Institut Pertanian Bogor. Bogor

Published
2019-02-07
How to Cite
AsmaraA., & SuciS. C. (2019). PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BANTEN. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 6(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v6i1.24645
Section
Articles