Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Teknologi Genomik sebagai Pilar Utama Kebijakan Perkebunan Nasional

Frendy Ahmad Afandi — 2025-02-24

Teknologi sangat berperan penting terhadap produktivitas faktor produksi suatu negara agar dapat terkonversi menjadi Produk Domestik Bruto (PDB). Efisiensi mekanisme pasar, inovasi, dan kreativitas juga membutuhkan sentuhan teknologi. Dengannya strategi pembangunan dapat dirubah dari berbasis sumberdaya alam menjadi berbasis industri berteknologi tinggi ataupun jasa sehingga terjadi transformasi ekonomi yang baik. Pemanfaatan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia dalam penentuan kebijakan prioritas (pembangunan hulu dan hilirisasi perkebunan). Adapun penggunaan teknologi dilakukan dengan pemanfaatan data genomik dalam pengembangan pembibitan komoditas perkebunan unggul. Rekomendasi kebijakan prioritas perkebunan adalah komoditas kelapa sawit, karet, dan gula. Kebijakan penguatan hulu disarankan untuk komoditas kelapa sawit, karet, dan kopi. Adapun untuk hilirisasi disarankan untuk komoditas karet, kopi, kelapa, cokelat, teh, dan tembakau. Pemanfaatan data genomik dalam pengembangan pembibitan dilakukan dengan tahapan mengetahui karakteristik kebutuhan komoditas yang disukai pasar, mengidentifikasi genom benih lokal yang mendekati karekteristik benih primadona, dan memperbanyak benih dengan pendekatan teknik kultur jaringan ataupun embrio somatik.

Revitalisasi Kelembagaan menuju Transformasi Sistem Perbenihan Padi yang Berkelanjutan

Suprehatin — 2025-03-03

Penggunaan benih padi berkualitas mendorong peningkatan produktivitas padi dan stabilitas pangan sehingga
dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Meskipun demikian, sistem perbenihan padi di Indonesia
masih menghadapi tantangan serius termasuk subsistem kelembagaan. Oleh karena itu penting dilakukan
revitalisasi kelembagaan dalam sistem perbenihan yang mencakup (1) reposisi kembali peran Kementerian
Pertanian dalam menjamin ketersediaan benih sumber, (2) penguatan balai benih tingkat provinsi dan
kabupaten, (3) penguatan balai pengawasan dan sertifikasi benih, (4) penguatan produsen benih termasuk
padi lokal, (5) transformasi BUMN perbenihan padi, (6) pengembangan sistem perbenihan berbasis
masyarakat, dan (7) digitalisasi data perbenihan. Tujuh rekomendasi revitalisasi kelembagaan perbenihan padi
tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi, distribusi, dan
pengawasan benih sehingga dapat mentransformasi sistem perbenihan padi yang berkelanjutan dan pada
akhirnya dapat berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan di Indonesia.

Membangun Sinergi Desa-Kota: Strategi Kebijakan untuk Pengembangan Agribisnis Berkelanjutan

Agit Kriswantriyono — 2025-03-17

Pengembangan agribisnis komoditi utama di wilayah pedesaan perlu difasilitasi dengan kebijakan yang kondusif yaitu, misalnya infrastruktur pendukung pemasaran seperti jaringan mobile. Secara on farm, para pelaku telah memiliki kapabilitas dalam menghasilkan produk komoditi, namun sering menghadapi kendala terkait dengan pemasaran. Oleh karena itu intervensi yang mengangkat bargaining position nya akan sangat membantu. Upaya meningkatkan keterkaitan desa-kota harus juga memiliki keterkaitan dengan peningkatan kesejahteraan para pelaku di desa. Berdasarkan penelitian ini action yang diarahkan pada peningkatan keterkaitan desa-kota selain meningkatkan keterkaitan desa-kota tersebut, juga meningkatkan pendapatan para pelaku di desa.

Inovasi Sekolah dalam Membangun Karakter Generasi Muda

Mudrikatul Jannah Djibu — 2025-03-17

Pendidikan karakter merupakan kunci utama dalam membangun generasi muda yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Meskipun upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah sudah dirumuskan dan sudah mulai dijalankan, namun tantangan besar berupa keterbatasan sumber daya, waktu, dan pengelolaan teknologi yang belum optimal muncul sebagai hambatan. Sistem pendidikan karakter yang ada saat ini belum cukup efektif, karena kurangnya keseimbangan antara pembelajaran akademik dan karakter, serta masih minimnya pelatihan untuk guru terkait implementasi pendekatan pendidikan karakter yang relevan dan kontekstual. Sehingga, perlu adanya kebijakan yang berfokus pada pengembangan kurikulum yang lebih seimbang disertai peningkatan kapasitas guru dan pemanfaatan teknologi secara bijak. Selain itu, kolaborasi yang lebih kuat antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pendidikan karakter secara holistik. Dengan perhatian dan intervensi yang tepat terkait masalah ini, Indonesia dapat mencetak generasi penerus yang tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Sertifkasi Produk Pertanian untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pertanian Indonesia

Ari Abdul Rouf — 2025-03-18

Standar Nasional Indonesia (SNI) dibuat dengan tujuan untuk keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat
atau pelestarian fungsi lingkungan hidup. Data menunjukan bahwa dari 6.743 SNI yang berlaku di tahun 2010,
hanya sekitar 20% yang telah diterapkan oleh pelaku usaha. Rendahnya penerapan SNI oleh pelaku usaha
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan Sistem
Manajemen Mutu (SMM), persaingan dengan produk sejenis tanpa label SNI memiliki harga lebih murah,
tingginya biaya pengujian dan/atau sertifikasi, rendahnya kepedulian konsumen terhadap produk berstandar
SNI, proses sertifikasi dipandang sulit, keterbatasan akses terhadap lembaga laboratorium atau sertifikasi
produk yang jauh dari lokasi usaha, kesulitan dalam mengkalibrasi peralatan laboratorium, dan kurangnya
sosialisasi sistem manajemen mutu. Sementara itu, SNI dibuat dengan tujuan antara lain untuk keselamatan,
keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hindup. Sertifikasi produk SNI akan
memberikan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar tertentu. Guna meningkatkan penerapan
sertifikasi SNI maka beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan antara lain: 1) Meningkatkan kesadaran
produsen dan konsumen terkait penerapan sertifikasi produk, 2) Meningkatkan bantuan pemerintah dalam
program sertifikasi produk oleh produsen, khususnya untuk pendampingan pelaku usaha dalam menyiapkan
dokumen persyaratan sertifikasi dan pembiayaan, dan 3) Harmonisasi peraturan standar nasional dengan
meningkatkan Mutual Recognition Arrangements.

Strategi Pembentukan Kemandirian Orang dengan Gangguan Jiwa

Nur Islamiah — 2025-03-18

Mentalization Incubator adalah pembentukan kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan
tujuan diantaranya, dapat beradaptasi dalam lingkungan sosial, memberdayakan ODGJ dan mitra melalui
program kemandirian ekonomi, serta mengedukasi masyarakat sehingga mampu mengurangi stigma negatif
terkait ODGJ di lingkungan sekitar. Metode yang diterapkan selama pelaksanaan program adalah metode
HEART. Penggunaan metode ini mencakup tiga bidang sisi berupa Humanist (kemanusiaan), Economy
(ekonomi), dan Art (seni). Program Mentalization Incubator membuahkan hasil akan peningkatan ODGJ dalam
sisi Humanist sebesar 31.1%, Art sebesar 25,7%, dan Economy sebesar 39%. Dengan diadakannya program ini,
terdapat pula peningkatan stigma sebesar 17,8% dari sisi masyarakat terhadap ODGJ. Rekomendasi utama
dalam pemberdayaan ODGJ mencakup peningkatan akses layanan kesehatan mental berbasis komunitas,
penguatan kampanye anti-stigma, serta pemberdayaan ekonomi melalui model bisnis inklusif dan pelatihan
keterampilan. Selain itu, integrasi program inkubasi sosial dan dukungan kebijakan berbasis Collaborative
Governance Model diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Pendekatan ini bertujuan
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, memperkuat kemandirian ODGJ, dan mengurangi stigma di
masyarakat.

Peran Keuangan Syariah dalam Mitigasi Perubahan Iklim Global

Mohammad iqbal Irfany — 2025-03-18

Degradasi lingkungan tetap menjadi tantangan utama di negara-negara OKI. Studi ini menemukan bahwa aset
keuangan syariah berkontribusi pada pengurangan emisi CO₂ dengan mendukung investasi hijau, sementara
pembiayaan perbankan syariah masih terbatas dalam mendanai proyek rendah karbon. Di sisi lain,
pertumbuhan PDB meningkatkan emisi, meskipun FDI, urbanisasi, dan kawasan hutan berkontribusi dalam
penurunannya. Saat ini, kebijakan lingkungan di negara OKI masih terfragmentasi, dengan beberapa negara
mulai menerapkan regulasi sukuk hijau dan insentif pembiayaan hijau, seperti Malaysia dan Indonesia.
Namun, kesenjangan dalam standar regulasi, keterbatasan instrumen, serta kurangnya insentif bagi lembaga
keuangan syariah masih menghambat efektivitasnya. Keuangan syariah berpotensi mengisi celah ini dengan
memperkuat peran sukuk hijau, memperluas kebijakan insentif pajak, serta meningkatkan kapasitas lembaga
keuangan syariah dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Adaptasi Petani Padi terhadap Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

satriyowibowo wibowo — 2025-03-20

Produksi beras di Indonesia sangat bergantung terhadap kondisi iklim. Perubahan iklim global telah
mempengaruhi kondisi iklim di Indonesia seperti curah hujan, suhu udara, dan ketersediaan air yang
berdampak langsung terhadap fluktuasi hasil produksi. Sebagai contoh dalam beberapa studi, El nino dan La
nina yang melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan penurunan jumlah produksi beras
hingga mencapai jutaan ton sehingga menyebabkan kerugian mencapai triliunan rupiah. Upaya mitigasi,
penyesuaian pola tanam dan pengaturan irigasi yang efisien menjadi kunci untuk menjaga ketahanan nasional
di tengah terjadinya perubahan iklim global. Policy brief ini akan menguraikan dan mengkaji permasalahan
mengenai dampak perubahan iklim terhadap produksi beras di Indonesia untuk menemukan solusi yang dapat
ditawarkan kepada pemerintah agar diterapkan melalui program kerja atau evaluasi kebijakan yang telah
dibuat.

Responsivitas Gender Kebijakan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bogor

Dyah Retna Puspita — 2025-03-20

Kesetaraan gender dalam penyuluhan pertanian adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan petani, termasuk di Kabupaten Bogor. Meskipun perempuan memegang peran penting dalam
sektor pertanian, mereka sering kali diabaikan dalam program penyuluhan, pelatihan, dan akses teknologi.
Kondisi ini antara lain disebabkan oleh hambatan budaya, stereotip gender, dan kebijakan yang tidak sensitif
gender. Untuk itu, policy brief ini mengkaji peran lembaga dalam mendorong terwujudnya kesetaraan gender
dalam kebijakan penyuluhan bagi ujung tombak pelaksana kegiatan tersebut, yakni para penyuluh. Pemberian
akses yang lebih besar bagi penyuluh perempuan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan lanjutan yang
didukung oleh pelibatan yang lebih besar bagi para petani perempuan, diyakini menjadi solusi guna
mewujudkan kebijakan penyuluhan yang lebih setara gender. Kondisi ini didukung oleh pewajiban bagi
penyuluh dan staf bagian lainnya untuk membiasakan membuat pendataan secara terpilah gender. Dengan
data ini, akan dapat diketahui permasalahan dan kebutuhan masing-masing gender, sehingga dapat dibuat
program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran. Upaya untuk memenuhi komitmen kesetaraan gender bagi
penyuluh dan petani perempuan ini tidak saja memenuhi hak mereka, melainkan juga dapat meningkatkan
produktivitas mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi Dana Konservasi Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Akhmad Solihin — 2025-03-24

Masyarakat pesisir sangat bergantung pada ekosistem pesisir dan laut untuk mata pencaharian mereka, tetapi
menghadapi ancaman besar akibat eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan perubahan iklim. Dalam rangka
mengatasi ancaman kerusakan lingkungan, beberapa desa pesisir melakukan pengaturan berbasikan
masyarakat, namun dihadapkan pada keterbatasan dana. Ironisnya, hingga perubahan kedua Undang-Undang
Desa pada 2024, pendanaan konservasi masih hanya dialokasikan untuk desa berbasis daratan dan kehutanan,
sementara desa pesisir dan pulau-pulau kecil belum mendapatkan akses dana yang setara. Padahal, desa
pesisir menghadapi tantangan konservasi yang lebih kompleks, terutama karena sifat perairan laut yang
terbuka, sehingga risiko eksploitasi ilegal lebih tinggi. Tanpa dukungan finansial, masyarakat pesisir kesulitan
menjalankan program perlindungan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif
yang memasukkan desa pesisir dalam skema dana konservasi atau dana rehabilitasi, serta insentif bagi desa
yang telah menerapkan konservasi berbasis masyarakat.

Optimalisasi Sorgum sebagai Alternatif Produk Pangan Fungsional

Ilham Fajar Sidqi — 2025-03-24

Sorgum meskipun memiliki potensi besar sebagai sumber pangan yang bergizi, masih menghadapi berbagai
tantangan, termasuk keterbatasan produksi dan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaatnya. Produksi
sorgum belum menjadi prioritas dalam sektor pertanian, dan masyarakat lebih terbiasa mengonsumsi beras.
Untuk meningkatkan pemanfaatan sorgum, diperlukan inovasi dalam pengolahan dan diversifikasi produk,
seperti tepung sorgum dan beras analog. Edukasi kepada petani mengenai teknik budidaya dan manfaat
sorgum juga sangat penting. Dukungan kebijakan dari pemerintah, termasuk subsidi dan pengembangan
varietas unggul, diperlukan untuk mendukung pertumbuhan industri sorgum. Rekomendasi mencakup
peningkatan budidaya melalui teknologi modern, kampanye kesehatan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat, serta pengembangan produk berbasis sorgum untuk menarik konsumen. Dengan langkahlangkah
ini, sorgum dapat berkontribusi pada ketahanan pangan nasional dan menjadi sumber pangan yang
sehat serta berkelanjutan.

Strategi Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Sri Ningsih — 2025-03-24

Lingkungan satuan pendidikan merupakan bagian penting terbentuknya generasi penerus bangsa. Namun
kondisi lingkungan satuan pendidikan kini sangat mengkhawatirkan akibat tingginya kasus kekerasan yang
terjadi. Merespon hal tersebut, dalam upaya perlindungan anak, pemerintah melalui Permendikbudristek No.
46 Tahun 2023 mengeluarkan salah satu kebjiakan baru untuk menegaskan pentingnya pencegahan dan
penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan masih seumur jagung implementasi
kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, sehingga dibutuhkan strategi agar
implementasi kebijakan dapat memberikan perlindungan bagi anak di lingkungan satuan pendidikan. Faktor
kunci dari kebutuhan, kendala, program dan koordinasi stakeholder harus diidentifikasi untuk Menyusun
strategi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu kajian ini telah mengidentifikasi
faktor kunci tersebut dari pendapat regulator, praktisi dan akademisi sehingga dapat menghasilkan strategi
implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Memaksimalkan Pengaruh Positif Media Komunikasi Dalam Mengoptimalkan Implementasi Nilai Pendidikan Karakter

Ivone Bisararisi — 2025-03-24

Penggunaan media di era digital memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter generasi muda. Apabila
penggunaannya tidak terkontrol, maka akan menimbulkan dampak negatif seperti penyebaran ujaran
kebencian dan penurunan moralitas. Policy brief ini menguraikan dampak media terhadap implementasi
pendidikan karakter serta merumuskan strategi kebijakan yang dapat memaksimalkan manfaat media dalam
membangun karakter bangsa. Dengan kebijakan yang tepat, media dapat dioptimalkan sebagai sarana
edukatif untuk menanamkan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan toleransi melalui literasi digital yang
berkelanjutan. Pendekatan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pengawasan, pemanfaat media yang bijak, serta integrasi
pendidikan karakter ke dalam ekosistem digital. Melalui kebijakan strategis yang berbasis kolaborasi dan
penguatan literasi, media memiliki peran positif dalam mencetak generasi yang berkarakter, kompetitif, dan
siap menghadapi tantantangan global.