Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a peer-review journal that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University.
Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements: BY: credit must be given to the creator.
Mewujudkan Keadilan Usahatani: Strategi Kebijakan Inklusif Hubungan Patron-Klien antara Tengkulak dan Petani
Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang 12,53% terhadap PDB dan menjadi sumber mata pencaharian mayoritas penduduk. Namun, pendapatan petani masih rendah dengan rata-rata hanya Rp1,1 juta per bulan, jauh di bawah sektor jasa dan industri. Rendahnya pendapatan ini disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi dan ketergantungan petani pada tengkulak, yang menguasai akses pasar dan pembiayaan. Hubungan patron-klien antara tengkulak dan petani menimbulkan ketergantungan ekonomi, sosial, dan emosional, sehingga petani sulit mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya. Tengkulak sering memberikan pinjaman sebelum panen dengan imbalan kewajiban menjual hasil panen kepada mereka, biasanya di bawah harga pasar, sehingga petani dirugikan secara finansial. Diperlukan upaya pemberdayaan petani melalui perluasan akses modal dan informasi, digitalisasi, pelatihan manajemen usaha tani, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok tani. BUMDes dapat menjadi mediator antara petani dan pasar, menyediakan fasilitas penyimpanan, pemasaran kolektif, dan pelatihan teknis. Kebijakan pemerintah harus mendorong ekosistem usaha yang adil, mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak, serta mempercepat reforma agraria dan industrialisasi berbasis lokal. Dengan pendekatan inklusif dan pemberdayaan, posisi tawar petani akan meningkat, rantai nilai pertanian menjadi lebih adil, dan keadilan usahatani dapat diwujudkan.
Copyright (c) 2025 Ilham Fajar Sidqi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Membangun Kelembagaan Adil dalam Relasi Patron-Klien Garam Rakyat Madura
Relasi patron–klien dalam tata niaga garam rakyat Madura masih menjadi penghambat utama kesejahteraan petambak. Patron berperan sebagai pemberi modal dan pengendali distribusi, sementara negara belum hadir secara efektif untuk melindungi petambak. Akibatnya, petambak bergantung pada patron untuk modal dan akses pasar, sehingga sulit menentukan harga secara mandiri. Kajian ini dilakukan di Kabupaten Sampang dan Pamekasan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan teknis pemerintah yang bersifat top-down tidak mampu menjawab realitas sosial ekonomi di tingkat lokal. Meski begitu, muncul inisiatif perlawanan sosial berupa pembentukan koperasi dan jaringan distribusi alternatif yang menunjukkan arah baru menuju kemandirian ekonomi petambak. Policy brief ini menegaskan pentingnya membangun kelembagaan distribusi garam berbasis komunitas, memperkuat koperasi melalui dukungan regulasi dan pembiayaan, serta mendorong transparansi harga dan informasi melalui digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, negara dapat berperan sebagai fasilitator yang memastikan keadilan ekonomi bagi petambak garam rakyat.
Copyright (c) 2025 Tikkyrino Kurniawan, Prof Rilus. A. Kinseng, Taryono, Agus Heri Purnomo, Kastana Sapanli, Bayu Vita Indah Yanti, Galuh Adriana, Sheviyola Denenti Suryadarma https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Menantikan Revisi UU Bagi Hasil Perikanan
Sistem bagi hasil perikanan di Indonesia selama ini diatur melalui U da gpundang (UU) No. 16 Tahun 1964 yang disusun dengan latar situasi sosial-ekonomi enam dekade lalu. Regulasi ini sudah tidak relevan untuk menjawab tantangan saat ini, karena tidak mengatur standar perlindungan pekerja, tidak menyesuaikan dengan sutyasu lokal, serta tidak menjamin keadilan ekonomi bagi nelayan. Padahal, sektor perikanan menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional dan sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Jika tidak direvisi, ketidakjelasan aturan ini akan terus menempatkan nelayan pada posisi rentan, memperlebar kesenjangan sosial, dan melemahkan keberlanjutan ekonomi perikanan. Policy brief ini merekomendasikan revisi UU Bagi Hasil Perikanan dengan menekankan perlindungan sosial, penyesuaian kerangka ketenagakerjaan modern, mendorong kontrak tertulis, serta perlunya mekanisme formal penyelesaian sengketa. Dengan pembaruan hukum yang adil dan adaptif, sistem bagi hasil dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan nelayan sekaligus mendorong sektor perikanan menuju keberlanjutan yang lebih pasti.
Copyright (c) 2025 Akhmad Solihin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Tata Kelola Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim di Pesisir Subang: Urgensi Komunikasi Risiko dalam Perencanaan Berbasis Risiko
Wilayah pesisir Kabupaten Subang, khususnya Desa Mayangan dan Legonwetan di Kecamatan Legonkulon, menghadapi ancaman tenggelam di masa datang akibat percepatan abrasi dan banjir pasang surut yang semakin intens. Solusi untuk mengatasi risiko dari bahaya alam tersebut perlu dipertimbangkan dalam rencana tata ruang yang tepat dengan komunikasi risiko yang baik. Dalam konteks ini, perencanaan tata ruang semestinya menjadi instrumen utama pengelolaan risiko dan adaptasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa konsep komunikasi risiko sebagai sebuah proses dua arah untuk menentukan tingkat penerimaan masyarakat terhadap risiko bahaya alam belum dipahami dan diimplementasikan secara memadai oleh aktor penyusunan RDTR. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum formal sering tidak diakomodasi, dan berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Proses komunikasi risiko justru lebih efektif dan berdampak melalui jalur informal yang diinisiasi oleh perangkat desa, disampaikan langsung kepada bupati, pemerintah pusat dan sektor swasta. Policy brief ini merekomendasikan: (1) redefinisi dan pengaturan formal komunikasi risiko dalam konteks perencanaan tata ruang, (2) penguatan pelibatan masyarakat sebagai subjek utama dalam penentuan skenario adaptasi, termasuk pengakuan atas inisiatif lokal yang sudah berjalan.
Copyright (c) 2025 Permana Ari Soejarwo, Djoko Santoso Abi Suroso, Herlina Agustin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Menguatkan Peran Ayah dalam Pengasuhan: Urgensi Kebijakan Kelembagaan untuk Mendukung Keterlibatan Ayah
Kebijakan pengasuhan anak di Indonesia masih cenderung menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, sementara peran ayah belum mendapat dukungan kelembagaan yang memadai. Data menunjukkan hanya 37,17% anak usia 0–5 tahun diasuh langsung oleh kedua orang tua, dan 1 dari 3 remaja menghadapi masalah kesehatan mental, kondisi yang diperburuk oleh minimnya keterlibatan ayah. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmatif berupa perluasan cuti ayah, layanan pengasuhan yang inklusif, serta program berbasis komunitas yang mendukung kehadiran fisik dan emosional ayah dalam pengasuhan.
Copyright (c) 2025 Dr. Yulina Eva Riany, S.P., M.Ed, Maulana Achsan Al Farisi, S.H., M.Si, Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M, Adam Sugiharto, SE., M.Si, Rosintha Doris Berlian, S.Sos., MAPS, Dina Tri Septianti Harahap, S.I.Kom, M.Int.Dev https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Akselerasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang Berkelanjutan melalui Kolaborasi Kelembagaan Multipihak
Transformasi Transmigrasi menghadapi kendala fragmentasi kelembagaan ekonomi dan ketiadaan hub koordinasi di tingkat tapak kawasan. Kerja kelembagaan secara parsial dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menghambat sinergi multisektor dan pencapaian skala ekonomi komoditas unggulan. Tulisan ini merekomendasikan kebijakan tatakelola kelembagaan yang terfokus untuk mengakselerasi pembangunan kawasan transmigrasi. Solusi kunci yang diusulkan adalah pembentukan lembaga ekonomi kawasan (single hub) yang digerakkan wirausaha sosial (social entrepreneur) dan pendamping professional dalam ekosistem kolaborasi multipihak (Pentahelix). Strategi ini akan mengefisiensi rantai nilai dan mentransformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat ekonomi baru yang terintegrasi dalam rantai pasok industri, inklusif bagi petani kecil dan pemuda, serta berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya berbasis nilai tambah.
Copyright (c) 2025 Suprehatin Suprehatin, Senia Aprilia Putri Hasibuan, Rizha Nur Irawan, Tsurayya Syifa’Azmira, Mahda Aryo Firdaus https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sinergi Komunikasi Keluarga, Kader, dan Pemerintah dengan Pendekatan Ekologi Sosial untuk Pencegahan Stunting
Penurunan stunting memerlukan lebih dari sekadar intervensi gizi, salah satunya dibutuhkan perubahan perilaku sosial yang dimulai dari komunikasi yang efektif. Hasil penelitian di Desa Gedepangrango, Sukabumi, menunjukkan bahwa keluarga dengan komunikasi terbuka dan kader dengan pendekatan empatik lebih berhasil membentuk perilaku pengasuhan sehat. Namun, pesan kesehatan sering terhenti di tingkat individu karena lemahnya koordinasi sosial dan kebijakan yang belum mendukung komunikasi lintas level. Pendekatan Social Ecological Model menawarkan solusi dengan membangun sinergi antara keluarga, kader, komunitas, dan kebijakan desa. Pemerintah daerah dan desa perlu mengintegrasikan strategi komunikasi multilevel ke dalam Rencana Aksi Stunting, memperkuat pelatihan komunikasi bagi kader, serta mendorong terbentuknya forum komunikasi komunitas sehat. Dengan menempatkan komunikasi sebagai inti kebijakan, percepatan penurunan stunting dapat berlangsung lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak Indonesia.
Copyright (c) 2025 Susri Adeni, Sarwititi Sarwoprasodjo, Mudrikatul Jannah Djibu, Ivone Mada Injili Papuani Bisararisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Gula dan Bioetanol: Perpres 40/ 2023 Langkah Nyata Ketahanan Pangan dan Energi
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Kebijakan ini bertujuan mengurangi impor gula, meningkatkan efisiensi industri gula, dan memperluas produksi bioetanol berbasis tebu. Pemerintah menargetkan pembukaan lahan baru, peningkatan rendemen, dan revitalisasi pabrik gula. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pendanaan, konflik tata ruang, birokrasi perizinan, dan risiko sosial-lingkungan. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada koordinasi lintas sektor, dukungan investasi, serta partisipasi aktif petani dan industri dalam sistem agribisnis yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Lindsay Sitanggang https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Pengendalian Mikroplastik di Tingkat Rumah Tangga untuk Perlindungan Lingkungan dan Kesehatan
Mikroplastik kini mengancam kualitas air, pangan, dan kesehatan masyarakat, diperburuk oleh tingginya penggunaan plastik sekali pakai di rumah tangga dan lemahnya sistem pemilahan sampah. Urgensinya meningkat karena akumulasi mikroplastik berdampak langsung pada risiko penyakit dan keberlanjutan ekosistem. Indonesia membutuhkan penguatan regulasi mikroplastik, insentif ekonomi untuk mengurangi plastik sekali pakai, serta standar teknis bagi produk biodegradable. Pemerintah daerah perlu memastikan pemilahan dari hulu ke hilir, sementara rumah tangga harus difasilitasi melalui akses alternatif ramah lingkungan dan program perubahan perilaku. Intervensi lintas sektor menjadi kunci untuk menekan risiko dan menjaga kesehatan serta lingkungan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Megawati Simanjuntak, Irni Rahmayani Johan, Ismayani Pratiwi, Nurazizah Aprilia, Rohimatul Janah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
“State of the Coast” sebagai Instrumen Penilaian Status Pengelolaan Pesisir Terpadu: Pembelajaran dari Jawa Tengah
Dokumen Status Lingkungan Pesisir (State of the Coast) merupakan dokumen baseline yang memuat profil sumberdaya pesisir, tata kelola, serta isu-isu kunci untuk mengukur sejauh mana pengelolaan pesisir telah berjalan dan menjadi prasyarat sebelum pembentukan kelembagaan maupun penyusunan dokumen strategis Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu. Dokumen ini disusun secara sistematis, memaparkan profil umum umum wilayah pesisir, mengidentifikasi capaian dan kesenjangan (gap) pada dua aspek utama yakni tata kelola (governance) dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pada kedua aspek ini terdapat 25 parameter sebagai indikator, dilanjutkan kuantifikasi status lingkungan pada setiap indikator/aspek, lalu merumuskan arahan serta rekomendasi kebijakan dan program yang dibutukan. Berdasarkan pembelajaran penyusunan State of the Coast selama tiga tahun di Provinsi Jawa Tengah dan lima kabupaten/kota, dokumen State of the Coast ini efektif untuk melihat gap sehingga memudahkan para perumus kebijakan untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah pesisir dalam kerangka adaptasi perubahan iklim maupun pembangunan keberlanjutan. Selain membuat prioritas, State of the Coast juga memastikan bahwa seluruh aspek dalam pengelolaan pesisir teramati, terukur dan dapat dipantau terus menerus sehingga pemerintah daerah dapat melihat kecenderungan perubahan status pesisir secara berkala. Maka, sebelum melakukan intervensi apapun di wilayah pesisir, setiap aspek perlu dilihat dan dikaji terlebih dahulu sehingga antar aspeknya dapat harmonis satu sama lain serta mendorong upaya kolaborasi multipihak.
adaptasi perubahan iklim, Jawa Tengah, pesisir, pengelolaan pesisir terpadu, pembangunan
Copyright (c) 2025 Yoppie Christian M.Si, Andy Afandy MM, Dr. Ahmad Solihin https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Efektivitas Pendidikan Vokasi Kelautan dalam Kebijakan Ekonomi Biru Indonesia
Pendidikan vokasi kelautan merupakan pilar penting dalam mendukung transformasi ekonomi biru Indonesia. Namun, data menunjukkan mayoritas nelayan kecil belum tersentuh akses pendidikan maupun sertifikasi formal, yang membuat mereka tertinggal dari tuntutan pasar global. Program Pentaru dan sertifikasi STCW-F yang digagas pemerintah merupakan langkah maju, tetapi masih terbatas dalam cakupan, infrastruktur, dan dukungan pembiayaan. Tanpa perbaikan, kebijakan ini hanya akan memperkuat ketimpangan antara wilayah pusat dan pesisir terpencil, sekaligus melemahkan daya saing produk perikanan di pasar ekspor yang mensyaratkan keberlanjutan dan ketertelusuran. Policy brief ini menegaskan perlunya sinkronisasi lintas kementerian, penguatan beasiswa vokasi, percepatan sertifikasi kompetensi, dan dukungan kerja sama internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, pendidikan vokasi kelautan dapat benar-benar menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan Indonesia memetik manfaat penuh dari agenda ekonomi biru.
Copyright (c) 2025 Obi Pratama https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Pengembangan Ekowisata Berkelanjutan di Kawasan Mangrove Pangkal Babu Tanjung Jabung Barat
Ekosistem mangrove Pangkal Babu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekowisata berkelanjutan yang mengintegrasikan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim. Meskipun pernah mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan menjadi tambak dan perkebunan, rehabilitasi berbasis masyarakat berhasil memulihkan tutupan mangrove dan melahirkan destinasi ekowisata nasional sejak 2019. Pengembangan kawasan ini tidak hanya menjaga jasa ekosistem mangrove seperti perlindungan pesisir, penyediaan sumber pangan, serta penyerapan karbon tetapi juga membuka peluang ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun saat ini pengembangan pariwisata masih terbatas, terdapat beberapa kendala diantaranya keterbatasan infrastruktur, kapasitas pengelolaan, dan promosi masih menjadi hambatan utama. Kebijakan strategis diperlukan dengan menekankan pada konservasi dan rehabilitasi kawasan multipihak, penguatan kelembagaan Pokdarwis dan BUMDes serta adanya local hero, pembangunan infrastruktur penunjang atraksi dan aksesibilitas wisata, riset dan edukasi konservasi, serta integrasi skema pendanaan berkelanjutan blue finance dan branding ekowisata blue carbon. Dukungan lintas sektor, ekowisata mangrove Pangkal Babu berpotensi menjadi pusat inovasi wisata hijau dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.
Copyright (c) 2025 Ratu Mutiara Wulandari, Aditya Handoyo Putra, Lailan Syaufina https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Upaya Mendongkrak Perekonomian Melalui Sektor Pengungkit PDB Syariah dan Industri Halal
Ekonomi syariah dapat menjadi ujung tombak pembangunan nasional mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. PDB syariah dan industri halal menjadi esensial untuk menjadi perhatian pemerintah. PDB syariah terdiri dari 8 klaster, yaitu makanan dan minuman halal; pariwisata ramah muslim; tekstil, kulit, dan fashion muslim; media dan rekreasi syariah; sediaan farmasi halal dan sediaan fasilitas kesehatan; energi terbarukan; keuangan syariah; dan syariah lainnya. Sektor pengungkit PDB syariah dianalisis menggunakan pendekatan Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi (SNSE). Ekonomi syariah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika mengacu pada prioritas nasional ke-2 di RPJMN 2025-2029. Penguatan dilakukan pada industri halal, UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, keuangan syariah, dan dana sosial syariah (ZISWAF). Sektor pengungkit PDB syariah ada 7 dari 8 klaster yang ada. Kebijakan terfokus pada sektor pendongkrak dimaksud diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.
Copyright (c) 2025 Frendy Afandi, Nur Nastiti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mewujudkan Ayah yang Hadir, Bertanggung Jawab, Berperan dan Terlibat: Mendorong Transformasi Sosial dalam Pengasuhan
Budaya patriarki dalam keluarga Indonesia masih menempatkan ayah sebagai pencari nafkah, bukan sebagai pengasuh aktif, sehingga tanggung jawab pengasuhan lebih banyak dibebankan pada ibu. Kondisi ini berdampak pada rendahnya keterlibatan ayah dan berasosiasi dengan berbagai masalah perkembangan anak, termasuk kemandirian, disiplin, empati, serta regulasi diri. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan arah kebijakan yang mendorong perubahan nilai sosial dan struktural melalui peran pemerintah pusat dan daerah, komunitas, serta dunia kerja, dengan fokus pada edukasi publik, kampanye keterlibatan ayah, redefinisi maskulinitas dalam keluarga, dan kebijakan kerja ramah keluarga. Pendekatan lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan mendukung terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas.
Copyright (c) 2025 Dr. Yulina Eva Riany, S.P., M.Ed, Ir. Pintauli Romangasi Siregar, M.M, Adam Sugiharto, SE., M.Si, Rosintha Doris Berlian, S.Sos., MAPS, Dina Tri Septianti Harahap, S.I.Kom, M.Int.Dev, Maulana Achsan Al Farisi, S.H., M.Si https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Optimalisasi Sistem Pemeliharaan Berbeda Ayam IPB D3 untuk Pengembangan Calon Galur Lokal Unggul
Kebutuhan daging ayam di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi protein hewani. Untuk menjawab tantangan ini, pengembangan ayam lokal unggul seperti ayam IPB D3 menjadi solusi strategis. Ayam IPB D3 memiliki keunggulan dalam pertumbuhan bobot badan serta ketahanan terhadap penyakit dan stres, menjadikannya kandidat kuat sebagai galur lokal unggul nasional. Namun, sistem pemeliharaannya saat ini masih didominasi pola intensif, yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi peternakan rakyat di Indonesia yang umumnya mengombinasikan sistem intensif dan free-range. Ketidaksesuaian ini dapat berdampak pada performa dan kesehatan ayam secara umum. Oleh karena itu, diperlukan pengujian dan optimalisasi sistem pemeliharaan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan performa dan ketahanan ayam IPB D3, sekaligus memperkuat peluangnya sebagai galur lokal unggul yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Copyright (c) 2025 Wawan Kuswandi, Cece Sumantri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Melindungi Generasi Emas: Strategi Mengatasi Dampak Paparan Pornografi pada Anak dan Remaja
Paparan pornografi di kalangan anak dan remaja Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan akibat akses teknologi yang semakin mudah. Kondisi ini berdampak negatif pada perkembangan psikologis, moral, dan perilaku anak, termasuk peningkatan perilaku seksual berisiko dan penurunan sensitivitas terhadap nilai-nilai moral. Minimnya literasi digital, kurangnya pengawasan orang tua, dan komunikasi yang tidak efektif memperburuk situasi ini. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan kolaboratif yang mencakup pengawasan digital yang lebih ketat, pendidikan seksual berbasis bukti, serta pemberdayaan keluarga dan komunitas. Implementasi kebijakan yang komprehensif ini diharapkan dapat melindungi generasi muda dari dampak negatif pornografi, mendukung perkembangan moral yang sehat, dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Copyright (c) 2025 Nur Afifah Sulaiman, Rafika Nanda, Yulina Eva Riany
Optimalisasi Kebijakan Penggunaan Media Sosial dalam Meningkatkan Kontrol Diri Remaja di era Society 5.0
Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan remaja di era Society 5.0, tetapi penggunaanya yang berlebihan membawa dampak serius pada kesehatan mental dan perilaku mereka. Lonjakan kasus kecemasan, depresi, bullying, hingga perilaku destruktif seperti tawuran, seks bebas, dan tindakan criminal lainnya menunjukkan krisis yang mendesak untuk ditangani. Kecanduan media sosial, termasuk paparan pornografi yang mudah diakses, mencerminkan kurangnya kontrol diri pada remaja yang diperparah oleh minimnya regulasi dan pengawasan pemerintah. Kondisi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan yang lebih relevan dan komprehensif untuk mencegah dampak buruk media sosial, sekaligus mendorong penggunaannya secara sehat dan bertanggung jawab. Tanpa intervensi yang tepat, risiko terhadap generasi muda akan terus meningkat, yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan sosial dan moral bangsa. Policy Brief ini menyajikan analisis mendalam tentang tantangan tersebut, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang tepat sehingga dapat memberikan solusi konkret. Dengan pentingnya isu ini, Policy Brief ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan untuk segera bertindak.
Copyright (c) 2025 Sri Ningsih, Adlil Umarat, Yulina Eva Riany https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Kebijakan Edukasi Digital untuk Pencegahan Pinjaman Online
Maraknya penggunaan pinjaman online ilegal di kalangan ibu rumah tangga pedesaan disebabkan rendahnya literasi keuangan dan kemudahan akses layanan digital. Penelitian menunjukkan bahwa video edukasi efektif meningkatkan perhatian dan minat untuk tidak meminjam, tetapi belum cukup mampu membangkitkan keinginan dan tindakan nyata untuk tidak melakukan pinjaman di online. Hal ini terkait dengan kurangnya elemen emosional dan penyebaran yang hanya dilakukan sekali. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, risiko lingkaran utang, kemiskinan struktural, dan penurunan kesejahteraan keluarga akan semakin tinggi. Policy brief ini merekomendasikan strategi penguatan edukasi literasi keuangan berbasis multimedia yang lebih berulang, emosional, dan kontekstual, guna mendukung perlindungan konsumen serta meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga di wilayah pedesaan.
Kebijakan Strategis Perilaku Impulsive Buying Pada Konsumen
Dalam meningkatkan pembelian terencana dan menurunkan perilaku impulsive buying dan post-purchase regret, peran pemerintah sangat diperlukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat mengkampanyekan praktik belanja cerdas melalui berbagai saluran media, seperti Instagram, TikTok, dan Youtube. Penggunaan media sosial diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diakses dengan cepat oleh konsumen dan hal ini juga berkaitan dengan tingginya jumlah pengguna internet di Indonesia. Selain itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dapat menyediakan informasi kepada konsumen terkait hak-hak dan kewajiban konsumen dalam belanja yang sudah tersedia dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas dan penguatan edukasi konsumen yang berkelanjutan tentang perencanaan belanja, identifikasi kebutuhan vs keinginan dan hak-hak konsumen. BPSK juga dapat menyediakan mekanisme pengaduan jika terjadi masalah dalam berbelanja secara online di e-commerce.
Copyright (c) 2025 megawati simanjuntak, Aisyah Zulsa Fitri
Peningkatan Pengawasan Pemerintah dan Kesadaran Konsumen Terkait Minuman Berpemanis Kekinian
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih berfokus dalam mengawasi produk pangan olahan yang memiliki izin edar dan masa simpan lebih dari tujuh hari sehingga dinas kesehatan setempat memiliki peran dalam mengawasi produk yang tidak sesuai dalam kriteria tersebut. Penurunan perilaku pembelian minuman berpemanis dan peningkatan pengetahuan, awareness, dan perceived risk dapat dilakukan oleh BPOM atau lembaga kesehatan yang mengawasi minuman berpemanis kekinian dengan melakukan kampanye edukasi publik kepada konsumen. BPOM juga diharapkan dapat melakukan revisi terhadap regulasi pengawasan peredaran minuman berpemanis. Selain itu, BPOM juga perlu menetapkan regulasi tentang batas kandungan gula dalam minuman berpemanis kekinian. Apakah memiliki kesamaan dengan batasan kandungan gula dalam Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 yang membahas tentang pengaturan batas maksimum gula dalam minuman kemasan, yaitu 6 gram gula per 100 ml atau tidak. Selain itu, BPOM dapat menetapkan regulasi tentang melakukan pelebelan wajib komposisi atau tabel gizi. Dengan langkah-langkah perubahan tersebut akan memberikan dampak positif kepada konsumen dari segi perlindungan dan kesehatan dengan meningkatnya pengetahuan, awareness, dan perceived risk dalam pembelian minuman berpemanis kekinian.
Copyright (c) 2025 megawati simanjuntak, Elsyahra Rieskiza Martha
Navigasi Boikot Produk Israel: Literasi Digital, Transparansi Produk, dan Penguatan Konsumsi Lokal
Gerakan boikot terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel di Indonesia semakin kuat setelah Pemerintah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023. Fatwa ini merekomendasikan konsumen Muslim di Indonesia untuk tidak mengkonsumsi makanan, minuman, atau pelayanan yang berafiliasi dengan Israel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian melakukan boikot berdasarkan faktor paparan media sosial, tingkat etnosentrisme, tingkat emosi kebencian terhadap Israel, dan tingkat religiusitas yang dimiliki. Merespon hal ini, pemerintah perlu hadir dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi pada perilaku boikot yang dilakukan oleh konsumen Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperkuat literasi digital untuk mencegah penyebaran hoaks dan meningkatkan kesadaran etis konsumen. Kemendag perlu mendorong transparansi afiliasi produk melalui labelisasi yang jelas. Kemenkop UKM dan Kemenperin dapat memperkuat produk lokal sebagai alternatif. YLKI dan BPKN diharapkan memberi edukasi mengenai etika konsumsi dan hak-hak konsumen. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, gerakan boikot dapat berdampak kontraproduktif, termasuk pada pekerja lokal. Oleh karena itu, kebijakan terpadu diperlukan agar solidaritas moral tidak menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas.
Copyright (c) 2025 megawati simanjuntak, Salsabila Azka Pelitaputri
Kebijakan Inovatif untuk Akuakultur Berkelanjutan: Optimalisasi Peran Bivalvia dalam Pengolahan Limbah
Pertumbuhan industri tambak udang intensif di Indonesia telah memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Namun tambak udang juga menimbulkan permasalahan lingkungan akibat buangan kaya nutrien seperti amonium, nitrat, ortofosfat, partikel organik dan tersuspensi. Kandungan nutrien yang tinggi dalam buangan tambak dapat memicu ledakan populasi mikroalga, menurunkan kualitas lingkungan dan terganggunya keseimbangan ekosistem perairan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap tambak udang memiliki unit pengolahan limbah sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan besar terkait dengan besarnya biaya investasi dan operasional instalasi pengolahan limbah tersebut. Upaya untuk memberikan solusi alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan harus dilakukan, diantaranya dengan menggunakan bivalvia. Pemanfaatan bivalvia— seperti kerang darah—dapat menjadi pendekatan biotreatment yang efektif. Bivalvia berperan sebagai filter feeder yang mampu mengasimilasi mikroalga dan partikel nutrien di dalam air. Filtrasi menggunakan kerang darah terbukti mampu menurunkan konsentrasi mikroalga dan nutrien, masing-masing sebesar 72,80% untuk mikroalga, 36,78% untuk amonia, 50,00% untuk nitrit, 78,77% untuk nitrat, dan 89,13% untuk ortofosfat.. Rekomendasi alternatif kebijakan diarahkan pada integrasi penggunaan bivalvia dalam sistem pengolahan limbah tambak, dan penyusunan pedoman teknis biotreatment yang lebih efisien sebagai bagian dari strategi pengelolaan limbah berkelanjutan. Strategi ini tidak hanya memperkuat upaya perlindungan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi tambahan melalui produksi bivalvia sebagai komoditas konsumsi.
Mewujudkan Ekonomi Biru yang Akuntabel: Integrasi Ocean Accounting dalam Strategi Pembangunan Kelautan Indonesia
Strategi pembangunan ekonomi biru telah menjadi isu nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan Indonesia Blue Economy Roadmap. Namun, hingga kini belum tersedia sistem nasional yang secara terintegrasi mencatat dan menilai nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari sumber daya laut. Fragmentasi data ini berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor serta rendahnya akuntabilitas kebijakan kelautan. Ocean accounting hadir sebagai pendekatan strategis untuk menyatukan data lintas sektor dan mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Sistem ini memungkinkan pengukuran stok sumber daya laut, jasa ekosistem, kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, serta aliran manfaat ekonomi dan sosial secara komprehensif. Ocean accounting juga menjadi prasyarat penting untuk mengakses pembiayaan berbasis hasil (result-based payment), seperti blue bonds dan carbon credit, serta memperkuat posisi Indonesia dalam forum global. Tanpa sistem ini, strategi ekonomi biru berisiko kehilangan arah, efektivitas, dan legitimasi. Oleh karena itu, integrasi ocean accounting perlu segera diprioritaskan sebagai fondasi menuju pengelolaan laut yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Kata kunci: ekonomi biru, karbon biru, kelautan, sumber daya laut, tata kelola laut.
Copyright (c) 2025 Adinda Rizki Putri Sulistiyanto, Masni, Syafararisa D. Pratiwi
Peluang dan Tantangan Pengembangan Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh
Perhutanan Sosial (PS) menjadi kebijakan strategis nasional untuk mendorong pengelolaan hutan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten Bener Meriah yang sebagian besar wilayahnya berupa kawasan hutan memiliki 11 kelompok PS yang tersebar di wilayah KPH II dan III Aceh. Namun, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian lebih. Kelompok-kelompok PS seringkali terjebak dalam stagnasi karena kurangnya pendampingan setelah memperoleh izin, kurangnya integrasi rencana kerja (RKPS) dalam perencanaan pembangunan daerah, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kelembagaan kelompok. Selain itu, sistem insentif berbasis kinerja yang belum diterapkan dan pemanfaatan dana yang belum optimal menjadi kendala dalam mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Skema PS di Kabupaten Bener Meriah menunjukkan perkembangan yang beragam. Sebagian besar kelompok masih menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, usaha produktif, dan akses pasar. Jika kelompok PS didampingi secara tepat, dibekali rencana kerja kawasan, dan dikembangkan secara terintegrasi, maka hasilnya bisa sangat positif baik dari sisi ekologis maupun ekonomi. Pendekatan ini perlu direplikasi dengan dukungan regulasi, alokasi anggaran, serta pemanfaatan instrumen fiskal seperti Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE/Depik) untuk memberi insentif kepada kampung yang berkomitmen menjaga hutan yang bersinergi dengan program daerah dan dukungan multistakeholder.
Copyright (c) 2025 Abdullah Ahmad Nasution, Aditya Handoyo Putra, Fakhruddin, Malahayati
Mendorong Keberlanjutan Ekosistem Laut di Indonesia Melalui Penerapan Ocean Accounting
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa, tetapi Indonesia juga menghadapi krisis serius akibat eksploitasi secara berlebihan, illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) serta fragmentasi kebijakan. Ancaman ini tidak hanya mengikis stok ikan dan merusak ekosistem vital, tetapi tentu membahayakan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat pesisir. Policy brief ini mengusulkan Ocean Accounting (OA) sebagai sebuah sistem yang dapat memberikan gambaran komprehensif. Dengan OA, pemerintah dapat membuat kebijakan berbasis bukti untuk deteksi dini overfishing, evaluasi kinerja pengelolaan laut daerah, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM. Memahami dan menerapkan rekomendasi ini berarti kita berinvestasi pada masa depan laut Indonesia. Hal ini akan membantu untuk memastikan kekayaan laut kita agar tetap terjaga dan bisa dinikmati oleh generasi saat kini dan yang akan mendatang.
Copyright (c) 2025 Alfi Rizqiya R, Dian Sidhikah, Awaluddin
Strategi Kebijakan Meningkatkan Kontribusi PDB Maritim dan Ekonomi Biru
Pemerintah mencanangkan ekonomi biru sebagai salah satu cara mendorong kemandirian bangsa pada asta cita ke-2. Pembangunan pemerintahan saat ini melanjutkan sektor maritim yang menjadi salah satu sasaran penting pembangunan. PDB maritim mempunyai 12 klaster komponen penyusun mencakup sektor perikanan, energi, industri, transportasi, hingga wisata bahari. Pemetaan sektor-sektor unggulan PDB maritim yang menjadi pengungkit perekonomian dengan metode Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi (SNSE) menjadi hal yang penting. Salah satu program prioritas yang diusung pada RPJMN 2025-2029 adalah pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Kegiatan prioritasnya adalah pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut. Hasil analisis sektor unggulan menunjukkan 5 dari 12 klaster berperan penting dalam mengungkit perekonomian. Sehingga strategi kebijakan terfokus pada sektor-sektor unggulan dimaksud dapat digunakan sebagai dasar program kegiatan untuk mendukung target pembangunan.
Menavigasi Deforestasi Uni Eropa: Peta Kepatuhan Berkeadilan bagi Kakao, Sawit, dan Kopi Indonesia
Penerapan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) akan mengubah peta perdagangan global bagi komoditas tropis seperti kakao, sawit, dan kopi—tiga produk utama ekspor Indonesia yang melibatkan jutaan petani kecil. Dalam skema baru ini, setiap produk yang masuk ke pasar Eropa harus bebas dari jejak deforestasi, terverifikasi, dan dapat ditelusuri hingga ke lokasi produksi. Tantangan utama Indonesia bukan sekadar teknis, tetapi struktural: lemahnya sistem traceability, tumpang tindih regulasi domestik, serta minimnya skema perlindungan bagi produsen skala kecil. Jika tidak disiapkan dengan strategi yang terkoordinasi, EUDR berpotensi menciptakan hambatan dagang non-tarif yang eksklusif dan memperlebar kesenjangan dalam rantai pasok global. Policy brief ini menawarkan peta kepatuhan berkeadilan yang tidak hanya memenuhi standar global, tetapi juga menjamin partisipasi setara dari petani lokal dalam arsitektur ekspor masa depan Indonesia.
Urgensi Ocean Accounting untuk Menyelamatkan Keberlanjutan Perikanan
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas menyimpan potensi perikanan besar, namun kini menghadapi tekanan serius akibat overfishing dan fragmentasi kebijakan lintas sektor. Pendekatan kebijakan berbasis neraca komoditas masih gagal merepresentasikan dinamika ekologi, stok ikan, dan nilai jasa ekosistem laut. Dalam konteks ini, Ocean Accounting (OA) berbasis System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) menawarkan kerangka integratif yang menyelaraskan aspek ekologis dan ekonomi secara sistematis. Meski Indonesia telah melakukan inisiasi Ocean Accounting, nihilnya legalitas formal menyebabkan implementasinya belum optimal dan tidak menjadi acuan normatif dalam kebijakan nasional. Untuk mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan, policy brief ini merekomendasikan legalisasi SEEA, reformulasi neraca komoditas agar menginternalisasikan dimensi ekosistem, serta integrasi lintas lembaga dalam satu kerangka regulasi berbasis SEEA. Tanpa langkah strategis ini, keberlanjutan perikanan nasional akan terus terancam oleh paradigma lama berupa eksploitasi ekonomi.
Copyright (c) 2025 Aura Asyda Larre, Daffa Aqomal Haq, Yunita Ivone Jowei
Reformasi Sistem Pendidikan sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan. Namun, Impian besar ini bisa kandas jika persoalan mendasar di dunia pendidikan tidak segera dibenahi. Saat ini, Indonesia masih bergulat dengan sistem pendidikan yang tidak stabil, guru yang kurang Sejahtera, minimnya kolaborasi sekolah dan orang tua, serta fasilitas pendidikan yang timpang. Akibatnya, lahir generasi muda yang rapuh secara kognitif dan emosional, mereka terjebak dalam fenomena brain rot, paparan pornografi, dan krisis karakter. Artikel ini menawarkan pendekatan strategis dan tajam untuk membalikkan situasi, mulai dari reformasi kurikulum pendidikan berbasis jangka panjang, peningkatan kesejahteraan guru, penguatan peran orang tua, hingga revitalisasi fasilitas sekolah. Keempat pilar ini adalah fondasi yang saling menguatkan untuk menciptakan sumber daya unggul yang menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045. Simak selengkapnya untuk memahami bagaimana perubahan nyata bisa dimulai hari ini.
Copyright (c) 2025 Sri Rahayu Ningsih, Rafika Nanda, Dwi Hastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon: Kondisi Pemungkin untuk Akses Masyarakat terhadap Nilai Ekonomi Karbon
Perhutanan Sosial (PS) menyimpan potensi besar dalam perdagangan karbon, dengan estimasi kontribusi hingga 16,80 juta tCO₂e per tahun, terutama dari perlindungan hutan, restorasi, dan tata kelola lahan gambut. Namun, partisipasi PS masih sangat terbatas akibat berbagai hambatan teknis, regulasi, dan kelembagaan. Untuk memastikan perdagangan karbon yang adil dan inklusif, perlu diterapkan pendekatan sistematis melalui identifikasi area prioritas berbasis IAD dan bundling unit PS, penguatan kerangka regulasi termasuk pengakuan hak atas karbon bagi masyarakat, serta penyelarasan sistem registrasi nasional dengan standar internasional. Selain itu, mendorong pilot project untuk skema “beyond carbon” seperti biodiversity credit dapat memperluas nilai sosial dan ekologis dari PS. Rangkaian rekomendasi ini menunjukkan bahwa perdagangan karbon berbasis PS bukan hanya peluang lingkungan, tetapi juga jalan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengamankan target iklim nasional. Policy brief ini layak ditindaklanjuti karena menyasar reformasi mendasar yang krusial untuk membuka pasar karbon Indonesia secara inklusif, berintegritas, dan berbasis keadilan.
Copyright (c) 2025 Subarno, Diani Nafitri, Aisyah Sileuw, Bambang Supriyanto, Thomas Veriasa, Haris Iskandar