Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a peer-review journal that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University. slot gacor--situs slot-situs slot-situs gacor-link slotlink gacor slot-AGEN TOGEL- bandar togel online -bandar togel badak138 HINO99 slot777 toto slot online
Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University
This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements: BY: credit must be given to the creator.
Peran Perempuan dan Kelembagaan Pendamping dalam Konservasi Lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri
Perkebunan kelapa sawit mandiri berperan penting dalam perekonomian nasional, namun menghadapi tantangan terkait lingkungan yang signifikan, terutama pengelolaan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, perempuan petani sawit mandiri memiliki posisi strategis karena keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan kebun sehari-hari serta penerapan praktik konservasi. Policy Brief ini disusun berdasarkan penelitian lapangan di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, untuk mengidentifikasi karakteristik, praktik konservasi, dan tipologi perempuan petani sawit mandiri, serta menelaah peran lembaga pendamping dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kebun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan petani sawit mandiri terlibat aktif dalam seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembukaan lahan hingga panen dan pemasaran. Seluruh responden menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar dan praktik tumpang sari, serta sebagian besar menggunakan pupuk organik dan pupuk kandang. Analisis tipologi mengungkap bahwa perilaku konservasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan utama, ukuran rumah tangga, asal lahan, tingkat keterlibatan budidaya, dan alokasi waktu kerja. Selain itu, lembaga pendamping perempuan seperti ASPPUK berperan penting dalam meningkatkan kapasitas teknis, konsistensi praktik konservasi, dan posisi pengambilan keputusan perempuan petani. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dan penguatan lembaga pendamping dalam kebijakan publik guna mewujudkan perkebunan sawit mandiri yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Dewi Kurniati, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, IPU, Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mengatasi Kesenjangan Digital Petani Milenial melalui Penguatan Kapasitas Komunikasi Digital
Transformasi digital sektor pertanian melalui program pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda strategis pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Petani milenial diposisikan sebagai aktor utama dalam proses ini karena dinilai lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Penelitian terhadap petani milenial di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa motivasi digital berpengaruh signifikan terhadap keterampilan digital. Aspek ini kemudian membentuk kapasitas komunikasi digital petani milenial, yang berperan sebagai mediator utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses informasi pertanian, komunikasi, dan pemasaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di kalangan petani milenial belum berlangsung secara merata dan mencerminkan pola digital inequality, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses, serta pengalaman penggunaan TIK. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan teknologi tanpa penguatan keterampilan digital berpotensi menghasilkan adopsi yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, digitalisasi pertanian berisiko memperlebar kesenjangan antar petani milenial. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan penekanan pendekatan kebijakan transformasi pertanian menuju penguatan kapasitas komunikasi digital petani milenial secara bertahap, inklusif, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Dr. Hari Otang Sasmita, S.Pt., M.Si, Prof. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS, Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pertanian Modern: Solusi untuk Tantangan Produksi, Efisiensi, dan Regenerasi Petani
Pertanian memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Hal ini karena memiliki berbagai peran seperti penyedia pangan, pakan dan energi. Namun demikian, tingkat produktivitas pertanian Indonesia khususnya komoditas padi masih relatif lebih rendah dibandingkan negara produsen padi lainnya. Laporan FAO menyebutkan bahwa produktivias padi Indonesia berada diluar peringkat 30 besar dunia, yaitu sebesar 5,29 t/ha dibawah produktivitas Vietnam (6,11 t/ha), China (7,14 t/ha) terlebih lagi Australia (9,52 t/ha). Capaian produktivitas Indonesia tersebut terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi seperti skala usaha kecil, degradasi lahan dan pestisida berlebihan, perubahan iklim, biaya logistik yang tinggi, serta ketidaktepatan dalam penanganan pascapanen dan pemasaran. Modernisasi pertanian merupakan langkah strategis sekaligus menawarkan solusi nyata terhadap tantangan sektor pertanian Indonesia. Modernisasi pertanian melalui teknologi digital, mekanisasi, Internet of Things (IoT), precision farming, dan smart farming menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan menarik minat generasi muda. Namun, tanpa regulasi dan roadmap yang jelas, transformasi berpotensi berjalan parsial dan tidak konsisten. Pengembangan pertanian modern kedepan kiranya perlu dilakukan secara holistik dan sinergi kolaboratif antar berbagai stakeholder.
Copyright (c) 2026 Ari Abdul Rouf https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani Kesenjangan Implementasi Good Agricultural Practices di ASEAN
Disparitas implementasi Good Agricultural Practices (GAP) di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan mendasar dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta kesiapan sistem produksi domestik antar negara anggota. Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi standar GAP secara formal, efektivitas implementasinya sangat bervariasi dan umumnya bersifat parsial, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Kesenjangan ini menyebabkan GAP belum berfungsi sebagai instrumen transformasi produktivitas dan efisiensi sektoral secara merata. Di sisi lain, integrasi perdagangan pertanian dan ekspansi ekspor berlangsung lebih cepat dibandingkan penguatan fondasi produksi domestik. Ketidakterpaduan antara GAP, kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta hilirisasi menyebabkan peningkatan perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi lingkungan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru memicu inefisiensi penggunaan input dan degradasi lingkungan. Policy brief ini menekankan bahwa harmonisasi standar GAP di tingkat regional perlu disertai dengan penguatan kapasitas implementasi nasional, integrasi insentif pasar, serta sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan agar GAP dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja pertanian ASEAN yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Daffa Ibra Danendra, Tanti Novianti, Nia Kurniawati Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Sejak tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya. Kajian ini menelaah pelaksanaan MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengkaji seberapa jauh dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran. Tantangan utama program ini bukan terletak pada ketersediaan pangan wilayah, melainkan pada kesesuaian porsi dengan standar menu yang sudah ditetapkan. Temuan utama menunjukkan pemenuhan pangan sumber energi dan protein relatif lebih baik dibandingkan zat gizi mikro, khususnya yang berasal dari sayuran dan buah. Secara konsisten porsi tersebut berada di bawah standar pada hampir seluruh kelompok sasaran. Kesenjangan ini semakin besar pada kelompok remaja dan sasaran berkebutuhan zat gizi tinggi, seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Standar menu per kelompok sasaran sudah dibedakan dalam petunjuk teknis (juknis) MBG, namun dalam pelaksanaanya disederhanakan menjadi menu “kecil” dan “besar” dengan pertimbangan praktis. Selain itu, ditemukan berbagai kendala sistemik pada tahapan perencanaan menu, pengadaan bahan, kapasitas sumberdaya manusia, pengolahan, distribusi, hingga sisa makanan. Policy brief ini menekankan perlunya penajaman kebijakan operasional MBG agar tidak hanya menjamin ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
Copyright (c) 2026 Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS , Ikeu Ekayanti, S.P., M.Si., Ph.D, Elma Alfiah, S.Gz., M.Si. , Lalita Hanief, S.Sos., M.Si., Fatimah Zuhra, S.Gz., M.Gz. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Transformasi Kebijakan Kesejahteraan Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku, Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi
Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan psikologis dan stabilitas finansial generasi Z dalam rentang usia 16 hingga 28 tahun. Studi menunjukkan bahwa meskipun kelompok ini sangat fasih secara digital namun tingkat kepuasan hidup pemuda masih tergolong rendah dan rentan terhadap tekanan finansial. Policy brief ini menyoroti urgensi transformasi kebijakan nasional dari sekadar perluasan akses keuangan menjadi penguatan ketahanan perilaku psikologis. Temuan riset mengindikasikan kemampuan menahan diri (frugality) dan rasa aman dari kejahatan siber adalah penentu utama kebahagiaan. Namun, terdapat celah karena pengetahuan lingkungan tidak secara otomatis mendorong perilaku hemat; perilaku ramah lingkungan Generasi Z sangat bergantung pada keuntungan ekonomi langsung. Dengan kata lain, motif ekonomi murni menjadi penggerak utama, sehingga kampanye lingkungan yang hanya mengandalkan imbauan moral cenderung tidak efektif dan perlu diganti dengan skema yang menawarkan keuntungan ekonomi langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKemKemkomdigi), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sinergi ini bertujuan menyusun aturan yang lebih adaptif, mengintegrasikan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan peran positif media sosial, serta menciptakan keuntungan ekonomi langsung. Langkah ini diperlukan untuk mencetak generasi mahir teknologi dan tangguh secara mental dan finansial.
Copyright (c) 2026 Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si., Safira Afwa Lathifah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Ekonomi Hijau dan Biru sebagai Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi
Integrasi ekonomi hijau dan biru merupakan pilar strategis dalam mentransformasi sektor agromaritim Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Selaras dengan Asta Cita ke-2 dan visi Indonesia Emas 2045, sinergi kedua pendekatan ini menempatkan ketahanan pangan, air, dan energi sebagai prioritas nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi masa depan. Dalam implementasinya, transformasi ini dibagi menjadi tiga fase strategis: diawali dengan hilirisasi SDA dan penguatan inovasi (2025-2029), dilanjutkan dengan ekspansi sumber pertumbuhan (2030-2034), hingga mencapai integrasi rantai pasok global (2035-2039). Fokus utama diletakkan pada peningkatan produktivitas berbasis IPTEK serta penguatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus segera mengonsolidasikan tata kelola berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan inovatif hijau dan biru, dan mempercepat digitalisasi pasar. Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan potensi agromaritimnya guna memantapkan posisi sebagai pusat ekonomi hijau-biru di kawasan Indo-Pasifik.
Copyright (c) 2026 Angga Eko Emzar, Frendy Afandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
Kelapa sawit merupakan komoditas strategis utama yang menopang perekonomian Kabupaten Paser. Komoditas ini menyumbang sekitar 92 persen terhadap sektor perkebunan dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp172,7 triliun. Pada tahun 2024, luas areal kelapa sawit di Kabupaten Paser mencapai 201.394 hektare dengan produksi sebesar 1,16 juta ton. Kondisi ini menempatkan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan utama rumah tangga transmigran, terutama di Kawasan Transmigrasi Kerang, Kecamatan Batu Engau. Namun, produktivitas perkebunan rakyat masih belum optimal karena penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum konsisten, keterbatasan permodalan pada fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), serta lemahnya kelembagaan petani. Policy brief ini menawarkan kebijakan berbasis bukti melalui penerapan sistem tumpangsari kelapa sawit dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo, jagung, dan kedelai selama periode TBM. Hasil analisis menunjukkan sistem ini layak secara finansial dengan NPV Rp27,9 juta, IRR 12,6 persen, dan BCR 1,3. Selain meningkatkan pendapatan petani, kebijakan ini juga memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Untuk itu, direkomendasikan empat strategi utama, yaitu pengembangan tumpangsari berbasis ekosistem, penguatan rantai nilai, revitalisasi kelembagaan petani, dan penyusunan roadmap hilirisasi 10 tahun, didukung investasi Rp365 miliar melalui kemitraan publik-swasta hingga 2035.
Copyright (c) 2026 Rizki Amalia, M.Si, Lailah Azizah Syukur, Putri Nadira Gustina, Dr. Doni Sahat Tua Manalu, SE, M.Si, Farhan Fauzul Azhim, Izzuddin Haidar Al Qossam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Port Reception Facilities (PRF) yang Terabaikan: Tantangan Regulasi dan Ironi Ecofishing Port
Indonesia telah meratifikasi MARPOL, namun hingga saat ini kewajiban penyediaan, pengoperasian dan kecukupan kapasitas Port Reception Facilities (PRF) belum menjadi persyaratan operasional pelabuhan, khususnya pelabuhan perikanan. Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional ini menempatkan pengelolaan limbah kapal dalam posisi lemah dan tidak terintegrasi dalam sistem kepatuhan lingkungan pelabuhan. Keputusan kebijakan perlu segera diambil untuk menjadikan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan wajib operasional pelabuhan, bukan sekadar komponen pendukung atau opsi tambahan dalam dokumen perencanaan. Tanpa keputusan ini, implementasii MARPOL berisiko berhenti pada level normatif dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ketiadaan standar teknis PRF yang operasional serta tidak berfungsinya AMDAL sebagai instrumen penyaring yang efektif memungkinkan pelabuhan tetap beroperasi tanpa kesiapan pengelolaan limbah kapal yang mencukupi. Kondisi ini paling nyata terjadi di pelabuhan perikanan, yang hingga kini tidak didorong untuk memasukkan kecukupan kapasitas PRF sebagai bagian dari kerangka keberlanjutan pelabuhan. Policy brief ini secara tegas menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk: (1) menetapkan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan operasional wajib pelabuhan; (2) menyusun dan menetapkan standar teknis PRF yang aplikatif; serta (3) memastikan AMDAL berfungsi sebagai filter kebijakan yang menolak operasional pelabuhan tanpa kesiapan PRF. Tanpa langkah-langkah tersebut, konsep ecofishing port dalam rangka Kebijakan Lingkungan Maritim akan terus kehilangan makna substantif dan tidak dapat dijadikan indikator keberlanjutan yang dapat diuji maupun ditegakkan.
Copyright (c) 2026 Dr. Ir. Darmawan, M.A.M.A., Dr. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H., Dr.Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kebijakan Strategis Menjadikan Ikan Bandeng sebagai Salah Satu Sumber Protein Pokok Masyarakat Kepulauan Indonesia
Ikan Bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu ikan yang sejak lama telah dibudidayakan oleh pembudidaya ikan di tambak-tambak di sepanjang wilayah pesisir Kepulauan Indonesia. Rata-rata produksi bandeng adalah sekitar 800,000 ton per tahun dan potensial dapat terus ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan akan protein yang dapat tersedia secara reguler, murah/terjangkau, dan bergizi dengan kandungan Omega-3 tinggi. Dalam policy brief ini diusulkan perlunya kebijakan nasional yang mendorong peningkatan skala budidaya bandeng, diversifikasi produk bandeng, baik untuk konsumsi maupun non-konsumsi, dan perbaikan serta peningkatan efisiensi rantai pasok guna memenuhi kekurangan protein pada masyarakan Kepulauan Indonesia, termasuk dalam memasok kecukupan nutrisi bagi anak sekolah (program MBG). Disampaikan juga tantangan implementasi dan mitigasi guna mencapai tujuan kebijakan yang diusulkan tersebut.
Copyright (c) 2026 Indra Jaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Small-Scale Infrastructure, Big Impact: Peran Infrastruktur Sederhana dalam Menjaga Ketahanan Pangan Skala Kecil
Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat telah menjadi ancaman struktural bagi ketahanan pangan nasional, sementara kebijakan yang ada masih didominasi oleh pendekatan makro melalui perlindungan lahan, impor pangan, dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Pendekatan tersebut penting, namun belum secara memadai memperkuat kapasitas produksi pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas kecil, yang justru merupakan lapisan awal dalam sistem ketahanan pangan nasional. Policy brief ini menyoroti adanya kesenjangan kebijakan dalam pengakuan dan pengelolaan infrastruktur pangan mikro, seperti sistem penyediaan air skala kecil, sarana budidaya pekarangan, dan fasilitas pascapanen sederhana, yang selama ini diposisikan sebagai aktivitas swadaya dan belum terlembagakan. Berdasarkan tinjauan literatur dan praktik yang telah berkembang, tulisan ini menegaskan bahwa infrastruktur mikro memiliki peran strategis sebagai resilience buffer terhadap gangguan pasokan, fluktuasi harga, dan ketidakpastian iklim. Oleh karena itu, ketahanan pangan skala kecil perlu direposisi sebagai isu kebijakan infrastruktur publik melalui pengakuan formal, standardisasi teknis adaptif, serta skema pembiayaan dan bimbingan teknis berbasis komunitas yang terintegrasi.
Copyright (c) 2026 Sitti Filzha Fitrya Ginoga, S.T., Ir. Baskoro Tri Julianto, S.T., M.T. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang tercantum dalam RPJMD. Meskipun capaian tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan dengan skor IID 47,33 (2021), 53,39 (2022), hingga 58,21 (2023), namun pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, Kabupaten Pelalawan tetap berada pada kategori "inovatif" dengan skor di bawah 60, yang mengindikasikan bahwa daerah ini belum mencapai kategori "sangat inovatif".Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian skor IID, termasuk jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, jumlah inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni tingkat partisipasi perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam melaporkan inovasi yang masih rendah, penurunan anggaran insentif untuk inovator sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan kondisi fiskal semakin ketat, serta belum adanya regulasi yang mengikat untuk mendorong budaya inovasi di Kabupaten Pelalawan. Policy brief ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai solusi strategis. Regulasi ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kokoh, membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, dan menjamin pencapaian target IID tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran insentif.
Copyright (c) 2026 Azhar Riady, S.T., Rinto Rinaldi, S. T., M.Kom., Deswanisa Fajriana, S.Kom. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Integrasi Edukasi Digital Food Waste dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional
Pemborosan makanan “food waste” menjadi salah satu penyumbang terbesar timbulan sampah rumah tangga di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Di era digital, media sosial seperti Instagram dan TikTok menawarkan peluang besar untuk menyampaikan pesan edukatif secara menarik dan mudah diakses. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan reels edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat muda terhadap isu food waste. Oleh karena itu, integrasi pendekatan edukasi digital berbasis media sosial dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan nasional, mendorong partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian target pengurangan sampah rumah tangga di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si., Mutia Ainil Qalbi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Food estate merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai persoalan serius mulai dari ketidaksesuaian lahan, dampak lingkungan, rendahnya produktivitas, hingga minimnya keterlibatan petani lokal. Kondisi ini menimbulkan risiko kegagalan besar jika tidak segera dilakukan koreksi kebijakan yang lebih berbasis pada data ilmiah, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Policy brief ini menyajikan analisis kritis dan rekomendasi praktis mengenai bagaimana mentransformasi food estate menjadi model pertanian berkelanjutan yang tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan ekonomi. Melalui policy brief ini, para pengambil kebijakan dapat melihat dengan jelas bahwa perubahan pendekatan food estate bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program pangan nasional berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.
Copyright (c) 2025 Sulaeman Sulaeman, Rio Akbar Rahmatullah, Fauzan Firdaus, Iftitaha Fadhilah, Karina Rahmadani, Rossa Putri Hanny https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan Poster dalam Advokasi Penyalahgunaan Antibiotik Belum Maksimal: Dokter Masa Depan Perlu Kuasai
Pengobatan antibiotik yang tidak rasional menyebabkan resistensi antimikroba yang menyulitkan penyembuhan infeksi dan meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan. Mengadvokasi publik tentang bahaya resistensi antimikroba adalah langkah pencegahan yang utama. Tugas dokter tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi komunikator dan pengelola program kesehatan. Studi pilot yang menguji coba program belajar daring asinkron diadakan kepada mahasiswa kedokteran untuk mengukur kapasitasnya menyusun poster advokasi publik tentang resistensi antimikroba. Meskipun mahasiswa kedokteran mampu mendesain poster yang menarik, konten poster belum disusun dengan baik. Konten poster advokasi buatan mahasiswa tidak mencerminkan spesifikasi sasaran audiens maupun pesan kunci yang menyinggung contoh tertentu dari penyalahgunaan antibiotik. Pembelajaran advokasi perlu didesain sebagai pembelajaran praktik yang mendorong mahasiswa untuk menyusun poster advokasi yang tidak hanya menarik dilihat, tetapi juga terstruktur kontennya.
Copyright (c) 2025 Anindita Adzani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Membangun Resiliensi Sistem Pangan Indonesia
Persoalan pangan merupakan persoalan kemanusiaan yang perlu ditangani dengan serius. Kenaikan harga energi, khususnya energi fosil, mempengaruhi harga pupuk dan pakan sehingga mendorong kenaikan harga pangan. Ditambah variabilitas iklim yang mempengaruhi produktifitas pangan, dampak terhadap kinerja makroekonomi, produktivitas pangan, kinerja ekonomi regional, ekonomi rumah tangga dan tingkat kemiskinan semakin terasa. Stimulus pengeluaran pemerintahdan peningkatan produktifitas diprediksikan mampu menahan goncangan yang terjadi, namun strategi yang memberikan efek jangka serta mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh (resilient) perlu didesain dengan serius. Untuk itu diperlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi mulai dari peningkatan produktivitas, mempertahankan stabilitas, penguatan industri, peningkatan efisiensi sistem pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan lokal, penguatan sumberdaya dan perlindungan petani.
Copyright (c) 2022 Arif Satria, Eva Anggraini, Widyastutik Widyastutik, Nunung Nuryartono, Syarifah Amaliah, Alfian Helmi, Masbantar Sangadji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Inovasi Model Komunikasi Digital Desa Wisata (KDDW) dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor
Kapasitas pelaku desa wisata di Indonesia umumnya masih rendah terutama para pelakuwisata di desa wisata. Rendahnya kapasitas tersebut dapat dilihat dari pelaku desa wisata yangbelum mampu menyusun konsep atau perencanaan desa wisata yang sesuai denganperkembangan zaman atau keinginan konsumen. Haltersebutsenada dengan apa yangdisampaikan oleh Prafitri dan Damayanti (2016) bahwa kapasitas individu pengelola desa wisatakurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Noho (2014), tingkatkapasitas pelakudesa wisata secara individu maupun berorganisasidapattergolong dalam kriteriakurang optimalatau tingkat kematangan kapasitas dalam mengelola kepariwisataan masihtergolong dibawah rata-rata. Selain itu, para pelaku desa wisata belum ditunjang dengan caraberkomunikasi yang memadai.
Copyright (c) 2022 CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Illegal, unreported, and unregulated fishing yang disingkat menjadi IUU fishing telah mengakibatkan kerugian global hingga 10-23.5 miliar USD. Penanganan IIU Fishing selama ini lebih fokus pada illegal fishing, padahal dampak dari pelanggaran unreported fishing juga tidak kalah dahsyatnya. Unreported fishing menyebabkan kesalahan data perikanan yang banyak digunakan dalam penentuan kebijakan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil tangkapan armada pancing tonda pada periode tahun2012-2022 di PPN Palabuhan ratu terindikasi terjadi misreported sebesar 46,52–228,02 ton/tahun atau mencapai 11,7–28,8% dibawah tangkapan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian dan kesalahan pendataan tersebut disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah: penggunaan hasil tangkapan untuk umpan, dikonsumsi di atas kapal, jatah ABK dan upah tenaga kerja pada saat bongkar muatan. Beberapa fakta tersebut mendorong perlunya perbaikan sistem pendataan hasil tangkapan dengan melakukan identifikasi dankuantifikasi adanya potensi terjadinya misreported data hasil tangkapan sehingga pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara tepat dan benar.
Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN)
Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal dan sistem deteksi dini bawah laut untuk mendukung pertahanan dan menopang aktivitas ekonomi.
Standarisasi Penjaminan Kesejahteraan Hewan Untuk Kemajuan Riset Biomedis
Pengembangan berbagai obat, vaksin dan produk kesehatan memerlukan tahap penelitian dan pengujian pada hewan laboratorium/hewan coba. Kesejahteraan hewan selama pemeliharan dan penggunaannya dalam studi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesahihan hasil, dan pemenuhannya semakin menjadi sorotan publik dan tuntutan global. Diperlukan aturan hukum, kebijakan dan pedoman nasional untuk menjamin implementasi prinsip kesejahteraan hewan yang terstandar di berbagai institusi di Indonesia, dan mengacu pada standar internasional. Kajian ini bertujuan menelaah aspek legal di Indonesia yang mengatur implementasi prinsip etik dan kesejahteraan hewan di bidang penelitian biomedis, dan mengidentifikasi kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai standarisasi penjaminan tersebut.
Copyright (c) 2022 Fitriya Nur Annisa Dewi, Huda Shalahudin Darusman, Joko Pamungkas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perlindungan Konsumen Tuli : Kemandirian dan Kerentanan pada Pelayanan Jasa Perbankan
Keterbatasan pendengaran dan komunikasi pada penyandang Tuli berdampak pada perlakuan dan pelayanan publik perbankan yang diterima. Konsumen Tuli seringkali mendapatkan pelayanan diskriminasi dan minim aksesibilitas. Hal ini membuat konsumen Tuli kesulitan memperoleh informasi dan ketersediaan fasilitas sehingga rentan terhadap kecurangan praktik pelaku usaha jasa keuangan serta berisiko terhadap kerugian materi dan non materi. Layanan perbankan yang tidak inklusif dapat menghambat konsumen Tuli menjadi mandiri. Petunjuk Teknis Operasional dari Otoritas Jasa Keuangan tentang standar minimal pelayanan keuangan kepada konsumen disabilitas belum diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses, layanan, dan pengetahuan layanan perbankan kepada konsumen penyandang disabilitas.
Copyright (c) 2022 Zhalfa Kirana Fajriani, Lilik Noor Yuliati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Pengembangan Pasar Pangan Organik Berbasis Perilaku Konsumen dan Kepuasan Pelanggan Dalam Mendukung Ketahanan dan Keamanan Pangan
Policy Brief ini merupakan salah satu output dari penelitian dasar hibah Kementerian Riset danTeknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun ke-3. Naskah ini merumuskan strategi pengembangan pasar pangan organik berbasis perilaku konsumen dan kepuasan pelanggan. Policy brief ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung ketahanan dan keamanan pangan. Policy brief juga diharapkan dapat meningkatkan market share pangan organik di Indonesia serta menyukseskan program 1000 desa organik yang dicanangkan oleh pemerintah.
Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan
Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas karena berdampak buruk untuk kesehatan penggunanya. Hal tersebut membuat urgensi dari edukasi, penguatan, dan perlindungan kepada konsumen akan hak-haknya perlu lebih diperhatikan. Keterbatasan pengetahuan membuat konsumen tidak mengerti akan hak yang dimilikinya serta membuat pelaku usaha abai untuk memperhatikan hak-hak yang perlu dipenuhinya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu menetapkan standar dan regulasi resmi terkait penjualan pakaian thrift yang masih marak terjadi di Indonesia karena jumlah permintaan konsumen yang cukup tinggi. Perlu adanya standar resmi yang harus dipenuhi untuk pakaian thrift yang akan diperjual belikan khususnya dalam aspek kesehatan. Konsumen bebas untuk menentukan pilihannya, dan konsumen juga berhak atas hak keamanan, kenyamanan, keselamatan. Standar atau regulasi resmi untuk pakaian thrift yang dibuat oleh pemerintah akan memenuhi dua hak konsumen sekaligus, yaitu hak konsumen untuk dapat tetap memilih pakaian thrift dan juga hak konsumen mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pakaian thrift.
Copyright (c) 2023 Bulan Hilaliyah, Lilik Noor Yuliati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pencegahan Perilaku Seksual Pra-Nikah Remaja Di Perkotaan Demi Mencetak Generasi Emas 2045
Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran umum tentang bukti terbaru sebagai alternatif solusi dari permasalahan perilaku seks pranikah remaja yang marak terjadi di perkotaan. Perilaku ini tentunya berdampak pada kualitas generasi emas Indonesia dimasa mendatang. Kajian diperoleh melalui identifikasi literatur yang menunjukkan dampak perilaku seks pranikah remaja seperti HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan, pernikahan anak, dan stunting. Namun, dapat dicegah dengan meningkatkan peran keluarga (komunikasi, kelekatan, dan monitoring), peningkatan religiusitas remaja melalui kegiatan keagamaan sekolah (intra dan ekstra kurikuler) dan masyarakat, serta menambahkan muatan religiusitas dalam program relevan seperti PIK-R berbasis sekolah dan masyarakat dan Program Generasi Berencana (GenRe) dari BKKBN.
Menumbuhkan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir
Penguatan ekonomi masyarakat desa pesisir dalam merespon perubahan iklim dapat diwujudkan melalui kemitraan dan penumbuhan kewirausahaan sosial dengan mengembangkan usaha terpadu agromarine tourism berbasis kekuatan potensi ekonomi lokal di darat dan laut. Pengembangan agromarine tourism dilatarbelakangi pemikiran bahwa pembangunan pedesaan pada hakekatnya adalah pengembangan wilayah desa yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada didalamnya.
Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat
Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).
Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani
Guna mewujudkan TNGR sebagai destinasi pendakian berkelas dunia, kejadian kecelakaan wisata harus dihindarkan dengan angka risiko terkecil (zero accident). Kalaupun tidak terhindarkan terjadinya kecelakaan, maka penanggulangan (evakuasi, dan pasca kejadian) dilakukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah manajemen internal yang perlu disiapkan oleh BTNGR; (1) manajemen jalur pendakian, (2) manajemen pendakian, (3) manajemen risiko bahaya/bencana (aksi mitigasi dan penanganan kecelakaan/bencana). Selain itu diperlukan langkah strategis penguatan tata kelola penanganan bahaya wisata yang melibatkan berbagai stakeholders. Penyiapan tata kelola bahaya ekowisata ditujukan untuk pengembangan harmoni dan sinergi stakeholders, menghindarkan terjadinya kecelakaan wisata, meminimalkan dampak negatif saat terjadi kecelakaan/bencana, mempercepat pemulihan pasca kejadian. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan eduksai publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.
Copyright (c) 2023 Rinekso Soekmadi, EKS Harini, Eva Rachmawati, Ziyadatul Hikmah, Tri Rahayuningsih https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Diversifikasi Pasar Ekspor CPO: Antisipasi Black Campaign
Berdasarkan hasil kajian direkomendasikan hak-hak berikut. 1) Ekspor CPO ke India dan China sebagai pasar optimis, perlu dipertahankan, sementara di pasar malaysia dan Singapura yang berstatus pasar potensial perlu ditingkatkan daya saingnya. 2) Ekspor RPO perlu dipertahankan dan ditingkatkan di pasar China, India, Pakistan, Mesir, Amerika Serikat, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki yang memiliki pengembangan pasar optimis. 3) Daya saing CPO yang cenderung menurun dan RPO yang meningkat, maka perlu meningkatkan hilirisasi CPO dengan memberikan insentif bagi investor pada industri pengolahan CPO menjadi RPO.
Copyright (c) 2023 Sri Mulatsih, Nilam Cahyani Br. Laoli, Dian Verawati Panjaitan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Strategi Peningkatan Kota-Desa Layak Huni dan Investasi Bisnis Agro-Maritim
Strategi peningkatan pembangunan Kota-Desa menjadi layak huni dan investasi agro-maritim yang berkelanjutan membutuhkan dasar acuan dalam menyusun rencana pembangunannya. Kebijakan pemerintah yang terarah dapat dilakukan melalui kriteria kelayakan huni dan kelayakan investasi di sektor agro-maritim secara sistematis, cepat, dan berkesinambungan. Hal ini menjadi dasar dalam pegambilan intervensi dan penggunaan anggaran pemerintah untuk dukungan transformasi Kota-Desa dari tidak layak menjadi layak. Penerapan strategi pembangunan yang tepat akan mampu mentranformasi Kota-Desa ke arah yang lebih modern terintegrasi dengan jaringan bisnis secara vertikal dan horizontal yang berorientasi pada kelayakan hunian dan kelayakan investasi sektor agro-maritim.
Copyright (c) 2023 R. Dikky Indrawan, Asaduddin Abdullah, Achmad Fadillah, Asep Rakhmat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pencegahan Kecanduan Game Online pada Remaja melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Keluarga
Salah satu konten internet yang sering diakses oleh remaja adalah game online. Walaupun remaja menggunakan game online sebagai salah satu sarana hiburan, namun pengawasan orang tua masih diperlukan dalam penggunaanya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku bermain game online, yaitu kontrol orang tua, Fear of Missing Out (FOMO), dan kontrol diri. Perilaku bermain game online dipengaruhi secara langsung oleh kontrol orang tua dan kontrol diri remaja. Sementara itu, FOMO berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku bermain game online melalui kontrol diri. Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan anak, keluarga memiliki peran besar dalam pembentukan perilaku anak. Maka dari itu, penting untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi keluarga sebagai salah satu langkah dalam pencegahan kecanduan game online remaja.
Copyright (c) 2022 Bekti Amalia Faron, Dwi Hastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0