Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
type: channel
description: Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika (PB PKBT) is a peer-review journal that contains articles covering the results of policy research, policy analysis and opinions related to policy recommendations that are currently developing both nationally and internationally. PB PKBT (ISSN 2828 – 285X) is published four times every year, namely the periods March, June, September and December. This policy brief focuses on broad agro-maritime policy topics, which include the fields of agriculture, one health, fisheries and maritime affairs, animal husbandry, forestry and the environment, agro-maritime industry, tropical bio-science, natural resource and environmental economics, and the social sector, communication and community development. The articles published in this policy brief are articles that are presented concisely to bring science and policy together to support inclusive sustainable development and prosperous society. PB PKBT is published by the Directorate of Strategic Studies and Academic Reputation – IPB University. slot gacor--situs slot-situs slot-situs gacor-link slotlink gacor slot-AGEN TOGEL- bandar togel online -bandar togel badak138 HINO99 slot777 toto slot online
publisher: Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik IPB University
language: en
publication name: Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika
issn: 2828-285X
copyright: This license enables reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use. CC BY includes the following elements: BY: credit must be given to the creator.
items: Peran Perempuan dan Kelembagaan Pendamping dalam Konservasi Lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri
items: Mengatasi Kesenjangan Digital Petani Milenial melalui Penguatan Kapasitas Komunikasi Digital
items: Pertanian Modern: Solusi untuk Tantangan Produksi, Efisiensi, dan Regenerasi Petani
items: Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani Kesenjangan Implementasi Good Agricultural Practices di ASEAN
items: Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
items: Transformasi Kebijakan Kesejahteraan Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku, Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi
items: Ekonomi Hijau dan Biru sebagai Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi
items: Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
items: Port Reception Facilities (PRF) yang Terabaikan: Tantangan Regulasi dan Ironi Ecofishing Port
items: Kebijakan Strategis Menjadikan Ikan Bandeng sebagai Salah Satu Sumber Protein Pokok Masyarakat Kepulauan Indonesia
items: Small-Scale Infrastructure, Big Impact: Peran Infrastruktur Sederhana dalam Menjaga Ketahanan Pangan Skala Kecil
items: Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan
items: Integrasi Edukasi Digital Food Waste dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional
items: Food Estate: Antara Ambisi dan Realitas
items: Peranan Poster dalam Advokasi Penyalahgunaan Antibiotik Belum Maksimal: Dokter Masa Depan Perlu Kuasai
items: Membangun Resiliensi Sistem Pangan Indonesia
items: Inovasi Model Komunikasi Digital Desa Wisata (KDDW) dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor
items: Sistem Pendataan Hasil Tangkapan Ikan
items: Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN)
items: Standarisasi Penjaminan Kesejahteraan Hewan Untuk Kemajuan Riset Biomedis
items: Perlindungan Konsumen Tuli : Kemandirian dan Kerentanan pada Pelayanan Jasa Perbankan
items: Strategi Pengembangan Pasar Pangan Organik Berbasis Perilaku Konsumen dan Kepuasan Pelanggan Dalam Mendukung Ketahanan dan Keamanan Pangan
items: Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan
items: Pencegahan Perilaku Seksual Pra-Nikah Remaja Di Perkotaan Demi Mencetak Generasi Emas 2045
items: Menumbuhkan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir
items: Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat
items: Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani
items: Diversifikasi Pasar Ekspor CPO: Antisipasi Black Campaign
items: Strategi Peningkatan Kota-Desa Layak Huni dan Investasi Bisnis Agro-Maritim
items: Pencegahan Kecanduan Game Online pada Remaja melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Keluarga

Peran Perempuan dan Kelembagaan Pendamping dalam Konservasi Lingkungan pada Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri
type: item
description: Perkebunan kelapa sawit mandiri berperan penting dalam perekonomian nasional, namun menghadapi tantangan terkait lingkungan yang signifikan, terutama pengelolaan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Dalam konteks ini, perempuan petani sawit mandiri memiliki posisi strategis karena keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan kebun sehari-hari serta penerapan praktik konservasi. Policy Brief ini disusun berdasarkan penelitian lapangan di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, untuk mengidentifikasi karakteristik, praktik konservasi, dan tipologi perempuan petani sawit mandiri, serta menelaah peran lembaga pendamping dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kebun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan petani sawit mandiri terlibat aktif dalam seluruh tahapan budidaya, mulai dari pembukaan lahan hingga panen dan pemasaran. Seluruh responden menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar dan praktik tumpang sari, serta sebagian besar menggunakan pupuk organik dan pupuk kandang. Analisis tipologi mengungkap bahwa perilaku konservasi dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan utama, ukuran rumah tangga, asal lahan, tingkat keterlibatan budidaya, dan alokasi waktu kerja. Selain itu, lembaga pendamping perempuan seperti ASPPUK berperan penting dalam meningkatkan kapasitas teknis, konsistensi praktik konservasi, dan posisi pengambilan keputusan perempuan petani. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi perspektif gender dan penguatan lembaga pendamping dalam kebijakan publik guna mewujudkan perkebunan sawit mandiri yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.
subject: Articles
  topic: section
subject: kebijakan responsif gender
  topic: keywords
subject: konservasi lingkungan
  topic: keywords
subject: perempuan petani
  topic: keywords
subject: pertanian berkelanjutan
  topic: keywords
subject: sawit mandiri
  topic: keywords
creator: Dewi Kurniati
creator: Yanto Santosa
creator: Arzyana Sunkar
rights: Copyright (c) 2026 Dewi Kurniati, Prof. Dr. Ir. Yanto Santosa, DEA, IPU, Dr. Ir. Arzyana Sunkar, M.Sc https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1550
ending page: 1554
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1550-1554

Mengatasi Kesenjangan Digital Petani Milenial melalui Penguatan Kapasitas Komunikasi Digital
type: item
description: Transformasi digital sektor pertanian melalui program pembangunan sumber daya manusia merupakan agenda strategis pembangunan nasional yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan pangan di masa depan. Petani milenial diposisikan sebagai aktor utama dalam proses ini karena dinilai lebih adaptif terhadap inovasi teknologi. Penelitian terhadap petani milenial di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa motivasi digital berpengaruh signifikan terhadap keterampilan digital. Aspek ini kemudian membentuk kapasitas komunikasi digital petani milenial, yang berperan sebagai mediator utama dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk akses informasi pertanian, komunikasi, dan pemasaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital di kalangan petani milenial belum berlangsung secara merata dan mencerminkan pola digital inequality, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan, akses, serta pengalaman penggunaan TIK. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyediaan teknologi tanpa penguatan keterampilan digital berpotensi menghasilkan adopsi yang terbatas dan tidak berkelanjutan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, digitalisasi pertanian berisiko memperlebar kesenjangan antar petani milenial. Oleh karena itu, policy brief ini merekomendasikan penekanan pendekatan kebijakan transformasi pertanian menuju penguatan kapasitas komunikasi digital petani milenial secara bertahap, inklusif, dan berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: kapasitas komunikasi digital
  topic: keywords
subject: kebijakan
  topic: keywords
subject: kesenjangan digital
  topic: keywords
subject: pertanian digital
  topic: keywords
subject: petani milenial
  topic: keywords
creator: Hari Otang Sasmita
creator: Amiruddin Saleh
creator: Wahyu Budi Priatna
creator: Pudji Muljono
rights: Copyright (c) 2026 Dr. Hari Otang Sasmita, S.Pt., M.Si, Prof. Dr. Ir. Amiruddin Saleh, MS, Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si, Prof. Dr. Ir. Pudji Muljono, M.Si https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1545
ending page: 1549
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1545-1549

Pertanian Modern: Solusi untuk Tantangan Produksi, Efisiensi, dan Regenerasi Petani
type: item
description: Pertanian memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Hal ini karena memiliki berbagai peran seperti penyedia pangan, pakan dan energi. Namun demikian, tingkat produktivitas pertanian Indonesia khususnya komoditas padi masih relatif lebih rendah dibandingkan negara produsen padi lainnya. Laporan FAO menyebutkan bahwa produktivias padi Indonesia berada diluar peringkat 30 besar dunia, yaitu sebesar 5,29 t/ha dibawah produktivitas Vietnam (6,11 t/ha), China (7,14 t/ha) terlebih lagi Australia (9,52 t/ha). Capaian produktivitas Indonesia tersebut terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi seperti skala usaha kecil, degradasi lahan dan pestisida berlebihan, perubahan iklim, biaya logistik yang tinggi, serta ketidaktepatan dalam penanganan pascapanen dan pemasaran. Modernisasi pertanian merupakan langkah strategis sekaligus menawarkan solusi nyata terhadap tantangan sektor pertanian Indonesia. Modernisasi pertanian melalui teknologi digital, mekanisasi, Internet of Things (IoT), precision farming, dan smart farming menjadi solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan menarik minat generasi muda. Namun, tanpa regulasi dan roadmap yang jelas, transformasi berpotensi berjalan parsial dan tidak konsisten. Pengembangan pertanian modern kedepan kiranya perlu dilakukan secara holistik dan sinergi kolaboratif antar berbagai stakeholder.
subject: Articles
  topic: section
subject: efisiensi
  topic: keywords
subject: internet of things
  topic: keywords
subject: modernisasi
  topic: keywords
subject: pertanian presisi
  topic: keywords
creator: Ari Abdul Rouf
rights: Copyright (c) 2026 Ari Abdul Rouf https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1539
ending page: 1544
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1539-1544

Dari Regulasi ke Realitas: Menjembatani Kesenjangan Implementasi Good Agricultural Practices di ASEAN
type: item
description: Disparitas implementasi Good Agricultural Practices (GAP) di kawasan ASEAN mencerminkan perbedaan mendasar dalam kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia petani, serta kesiapan sistem produksi domestik antar negara anggota. Meskipun hampir seluruh negara ASEAN telah mengadopsi standar GAP secara formal, efektivitas implementasinya sangat bervariasi dan umumnya bersifat parsial, terutama di negara berpendapatan rendah hingga menengah bawah. Kesenjangan ini menyebabkan GAP belum berfungsi sebagai instrumen transformasi produktivitas dan efisiensi sektoral secara merata. Di sisi lain, integrasi perdagangan pertanian dan ekspansi ekspor berlangsung lebih cepat dibandingkan penguatan fondasi produksi domestik. Ketidakterpaduan antara GAP, kebijakan input produksi, pengawasan lapang, serta hilirisasi menyebabkan peningkatan perdagangan tidak selalu diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis dan efisiensi lingkungan. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut justru memicu inefisiensi penggunaan input dan degradasi lingkungan. Policy brief ini menekankan bahwa harmonisasi standar GAP di tingkat regional perlu disertai dengan penguatan kapasitas implementasi nasional, integrasi insentif pasar, serta sinkronisasi dengan kebijakan lingkungan agar GAP dapat berkontribusi nyata terhadap kinerja pertanian ASEAN yang berkelanjutan.
subject: Articles
  topic: section
subject: good agricultural practice
  topic: keywords
subject: disparitas kebijakan
  topic: keywords
subject: efisiensi pertanian
  topic: keywords
subject: intergrasi perdagangan
  topic: keywords
subject: ASEAN
  topic: keywords
creator: Daffa Ibra Danendra
creator: Tanti Novianti
creator: Nia Kurniawati Hidayat
rights: Copyright (c) 2026 Daffa Ibra Danendra, Tanti Novianti, Nia Kurniawati Hidayat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1502
ending page: 1507
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1502-1507

Kajian Pemenuhan Gizi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
type: item
description: Sejak tahun 2025, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan unggulan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemenuhan gizi anak usia sekolah dan kelompok rentan lainnya. Kajian ini menelaah pelaksanaan MBG di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mengkaji seberapa jauh dapat memenuhi kebutuhan gizi sasaran. Tantangan utama program ini bukan terletak pada ketersediaan pangan wilayah, melainkan pada kesesuaian porsi dengan standar menu yang sudah ditetapkan. Temuan utama menunjukkan pemenuhan pangan sumber energi dan protein relatif lebih baik dibandingkan zat gizi mikro, khususnya yang berasal dari sayuran dan buah. Secara konsisten porsi tersebut berada di bawah standar pada hampir seluruh kelompok sasaran. Kesenjangan ini semakin besar pada kelompok remaja dan sasaran berkebutuhan zat gizi tinggi, seperti ibu hamil dan ibu menyusui. Standar menu per kelompok sasaran sudah dibedakan dalam petunjuk teknis (juknis) MBG, namun dalam pelaksanaanya disederhanakan menjadi menu “kecil” dan “besar” dengan pertimbangan praktis. Selain itu, ditemukan berbagai kendala sistemik pada tahapan perencanaan menu, pengadaan bahan, kapasitas sumberdaya manusia, pengolahan, distribusi, hingga sisa makanan. Policy brief ini menekankan perlunya penajaman kebijakan operasional MBG agar tidak hanya menjamin ketersediaan makanan, tetapi juga memastikan pemenuhan gizi yang seimbang, adil, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan kelompok sasaran.
subject: Articles
  topic: section
subject: Makan Bergizi Gratis
  topic: keywords
subject: pemenuhan gizi
  topic: keywords
subject: porsi makan
  topic: keywords
subject: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
  topic: keywords
creator: Dodik Briawan
creator: Ikeu Tanziha
creator: Ikeu Ekayanti
creator: Elma Alfiah
creator: Lalita Hanief
creator: Fatimah Zuhra
rights: Copyright (c) 2026 Prof. Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS , Ikeu Ekayanti, S.P., M.Si., Ph.D, Elma Alfiah, S.Gz., M.Si. , Lalita Hanief, S.Sos., M.Si., Fatimah Zuhra, S.Gz., M.Gz. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1555
ending page: 1559
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1555-1559

Transformasi Kebijakan Kesejahteraan Digital Melalui Sinergi Literasi Perilaku, Keamanan Siber, dan Manfaat Ekonomi
type: item
description: Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait kesejahteraan psikologis dan stabilitas finansial generasi Z dalam rentang usia 16 hingga 28 tahun. Studi menunjukkan bahwa meskipun kelompok ini sangat fasih secara digital namun tingkat kepuasan hidup pemuda masih tergolong rendah dan rentan terhadap tekanan finansial. Policy brief ini menyoroti urgensi transformasi kebijakan nasional dari sekadar perluasan akses keuangan menjadi penguatan ketahanan perilaku psikologis. Temuan riset mengindikasikan kemampuan menahan diri (frugality) dan rasa aman dari kejahatan siber adalah penentu utama kebahagiaan. Namun, terdapat celah karena pengetahuan lingkungan tidak secara otomatis mendorong perilaku hemat; perilaku ramah lingkungan Generasi Z sangat bergantung pada keuntungan ekonomi langsung. Dengan kata lain, motif ekonomi murni menjadi penggerak utama, sehingga kampanye lingkungan yang hanya mengandalkan imbauan moral cenderung tidak efektif dan perlu diganti dengan skema yang menawarkan keuntungan ekonomi langsung. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Komunikasi dan Digital (KemKemKemkomdigi), serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sinergi ini bertujuan menyusun aturan yang lebih adaptif, mengintegrasikan pendidikan karakter sejak dini, memanfaatkan peran positif media sosial, serta menciptakan keuntungan ekonomi langsung. Langkah ini diperlukan untuk mencetak generasi mahir teknologi dan tangguh secara mental dan finansial.
subject: Articles
  topic: section
subject: frugality
  topic: keywords
subject: kebijakan perilaku
  topic: keywords
subject: kepuasan hidup
  topic: keywords
subject: literasi keuangan digital
  topic: keywords
subject: manfaat ekonomi
  topic: keywords
creator: Megawati Simanjuntak
creator: Safira Afwa Lathifah
rights: Copyright (c) 2026 Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si., Safira Afwa Lathifah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1530
ending page: 1534
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1530-1534

Ekonomi Hijau dan Biru sebagai Pilar Utama Pertumbuhan Ekonomi
type: item
description: Integrasi ekonomi hijau dan biru merupakan pilar strategis dalam mentransformasi sektor agromaritim Indonesia yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global. Selaras dengan Asta Cita ke-2 dan visi Indonesia Emas 2045, sinergi kedua pendekatan ini menempatkan ketahanan pangan, air, dan energi sebagai prioritas nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi masa depan. Dalam implementasinya, transformasi ini dibagi menjadi tiga fase strategis: diawali dengan hilirisasi SDA dan penguatan inovasi (2025-2029), dilanjutkan dengan ekspansi sumber pertumbuhan (2030-2034), hingga mencapai integrasi rantai pasok global (2035-2039). Fokus utama diletakkan pada peningkatan produktivitas berbasis IPTEK serta penguatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus segera mengonsolidasikan tata kelola berkelanjutan, memperluas akses pembiayaan inovatif hijau dan biru, dan mempercepat digitalisasi pasar. Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan potensi agromaritimnya guna memantapkan posisi sebagai pusat ekonomi hijau-biru di kawasan Indo-Pasifik.
subject: Articles
  topic: section
subject: agromaritim
  topic: keywords
subject: ekonomi biru
  topic: keywords
subject: ekonomi hijau
  topic: keywords
creator: Angga Eko Emzar
creator: Frendy Afandi
rights: Copyright (c) 2026 Angga Eko Emzar, Frendy Afandi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1560
ending page: 1571
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1560-1571

Desain Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa Sawit Kawasan Transmigrasi Kerang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
type: item
description: Kelapa sawit merupakan komoditas strategis utama yang menopang perekonomian Kabupaten Paser. Komoditas ini menyumbang sekitar 92 persen terhadap sektor perkebunan dan menghasilkan nilai tambah sebesar Rp172,7 triliun. Pada tahun 2024, luas areal kelapa sawit di Kabupaten Paser mencapai 201.394 hektare dengan produksi sebesar 1,16 juta ton. Kondisi ini menempatkan kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan utama rumah tangga transmigran, terutama di Kawasan Transmigrasi Kerang, Kecamatan Batu Engau. Namun, produktivitas perkebunan rakyat masih belum optimal karena penerapan Good Agricultural Practices (GAP) yang belum konsisten, keterbatasan permodalan pada fase Tanaman Belum Menghasilkan (TBM), serta lemahnya kelembagaan petani. Policy brief ini menawarkan kebijakan berbasis bukti melalui penerapan sistem tumpangsari kelapa sawit dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo, jagung, dan kedelai selama periode TBM. Hasil analisis menunjukkan sistem ini layak secara finansial dengan NPV Rp27,9 juta, IRR 12,6 persen, dan BCR 1,3. Selain meningkatkan pendapatan petani, kebijakan ini juga memperkuat ketahanan pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Untuk itu, direkomendasikan empat strategi utama, yaitu pengembangan tumpangsari berbasis ekosistem, penguatan rantai nilai, revitalisasi kelembagaan petani, dan penyusunan roadmap hilirisasi 10 tahun, didukung investasi Rp365 miliar melalui kemitraan publik-swasta hingga 2035.
subject: Articles
  topic: section
subject: hilirisasi
  topic: keywords
subject: kelapa sawit
  topic: keywords
subject: kelembagaan petani
  topic: keywords
subject: produktivitas petani
  topic: keywords
subject: sistem tumpangsari
  topic: keywords
creator: Rizki Amalia
creator: Lailah Azizah Syukur
creator: Putri Nadira Gustina Gustina
creator: Doni Sahat Tua Manalu
creator: Farhan Fauzul Azhim
creator: Izzuddin Haidar Al Qossam Qossam
rights: Copyright (c) 2026 Rizki Amalia, M.Si, Lailah Azizah Syukur, Putri Nadira Gustina, Dr. Doni Sahat Tua Manalu, SE, M.Si, Farhan Fauzul Azhim, Izzuddin Haidar Al Qossam https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1535
ending page: 1538
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1535-1538

Port Reception Facilities (PRF) yang Terabaikan: Tantangan Regulasi dan Ironi Ecofishing Port
type: item
description: Indonesia telah meratifikasi MARPOL, namun hingga saat ini kewajiban penyediaan, pengoperasian dan kecukupan kapasitas Port Reception Facilities (PRF) belum menjadi persyaratan operasional pelabuhan, khususnya pelabuhan perikanan. Kesenjangan antara komitmen internasional dan implementasi nasional ini menempatkan pengelolaan limbah kapal dalam posisi lemah dan tidak terintegrasi dalam sistem kepatuhan lingkungan pelabuhan. Keputusan kebijakan perlu segera diambil untuk menjadikan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan wajib operasional pelabuhan, bukan sekadar komponen pendukung atau opsi tambahan dalam dokumen perencanaan. Tanpa keputusan ini, implementasii MARPOL berisiko berhenti pada level normatif dan tidak menghasilkan perubahan nyata di lapangan. Ketiadaan standar teknis PRF yang operasional serta tidak berfungsinya AMDAL sebagai instrumen penyaring yang efektif memungkinkan pelabuhan tetap beroperasi tanpa kesiapan pengelolaan limbah kapal yang mencukupi. Kondisi ini paling nyata terjadi di pelabuhan perikanan, yang hingga kini tidak didorong untuk memasukkan kecukupan kapasitas PRF sebagai bagian dari kerangka keberlanjutan pelabuhan. Policy brief ini secara tegas menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk: (1) menetapkan kecukupan kapasitas PRF sebagai persyaratan operasional wajib pelabuhan; (2) menyusun dan menetapkan standar teknis PRF yang aplikatif; serta (3) memastikan AMDAL berfungsi sebagai filter kebijakan yang menolak operasional pelabuhan tanpa kesiapan PRF. Tanpa langkah-langkah tersebut, konsep ecofishing port dalam rangka Kebijakan Lingkungan Maritim akan terus kehilangan makna substantif dan tidak dapat dijadikan indikator keberlanjutan yang dapat diuji maupun ditegakkan.
subject: Articles
  topic: section
subject: fasilitas penerimaan limbah kapal
  topic: keywords
subject: kebijakan lingkungan maritim
  topic: keywords
subject: kepatuhan lingkungan pelabuhan
  topic: keywords
subject: implementasi MARPOL
  topic: keywords
creator: Darmawan
creator: Akhmad Solihin
creator: M. Fedi Alfiadi Sondita
rights: Copyright (c) 2026 Dr. Ir. Darmawan, M.A.M.A., Dr. Akhmad Solihin, S.Pi, M.H., Dr.Ir. M. Fedi A. Sondita, M.Sc. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1486
ending page: 1496
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1486-1496

Kebijakan Strategis Menjadikan Ikan Bandeng sebagai Salah Satu Sumber Protein Pokok Masyarakat Kepulauan Indonesia
type: item
description: Ikan Bandeng (Chanos chanos) merupakan salah satu ikan yang sejak lama telah dibudidayakan oleh pembudidaya ikan di tambak-tambak di sepanjang wilayah pesisir Kepulauan Indonesia. Rata-rata produksi bandeng adalah sekitar 800,000 ton per tahun dan potensial dapat terus ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan akan protein yang dapat tersedia secara reguler, murah/terjangkau, dan bergizi dengan kandungan Omega-3 tinggi. Dalam policy brief ini diusulkan perlunya kebijakan nasional yang mendorong peningkatan skala budidaya bandeng, diversifikasi produk bandeng, baik untuk konsumsi maupun non-konsumsi, dan perbaikan serta peningkatan efisiensi rantai pasok guna memenuhi kekurangan protein pada masyarakan Kepulauan Indonesia, termasuk dalam memasok kecukupan nutrisi bagi anak sekolah (program MBG). Disampaikan juga tantangan implementasi dan mitigasi guna mencapai tujuan kebijakan yang diusulkan tersebut.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ikan Bandeng
  topic: keywords
subject: Kepulauan Indonesia
  topic: keywords
subject: MBG
  topic: keywords
subject: protein
  topic: keywords
creator: Indra Jaya
rights: Copyright (c) 2026 Indra Jaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1515
ending page: 1523
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1515-1523

Small-Scale Infrastructure, Big Impact: Peran Infrastruktur Sederhana dalam Menjaga Ketahanan Pangan Skala Kecil
type: item
description: Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat telah menjadi ancaman struktural bagi ketahanan pangan nasional, sementara kebijakan yang ada masih didominasi oleh pendekatan makro melalui perlindungan lahan, impor pangan, dan pembangunan infrastruktur berskala besar. Pendekatan tersebut penting, namun belum secara memadai memperkuat kapasitas produksi pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas kecil, yang justru merupakan lapisan awal dalam sistem ketahanan pangan nasional. Policy brief ini menyoroti adanya kesenjangan kebijakan dalam pengakuan dan pengelolaan infrastruktur pangan mikro, seperti sistem penyediaan air skala kecil, sarana budidaya pekarangan, dan fasilitas pascapanen sederhana, yang selama ini diposisikan sebagai aktivitas swadaya dan belum terlembagakan. Berdasarkan tinjauan literatur dan praktik yang telah berkembang, tulisan ini menegaskan bahwa infrastruktur mikro memiliki peran strategis sebagai resilience buffer terhadap gangguan pasokan, fluktuasi harga, dan ketidakpastian iklim. Oleh karena itu, ketahanan pangan skala kecil perlu direposisi sebagai isu kebijakan infrastruktur publik melalui pengakuan formal, standardisasi teknis adaptif, serta skema pembiayaan dan bimbingan teknis berbasis komunitas yang terintegrasi.
subject: Articles
  topic: section
subject: infrastruktur pangan mikro
  topic: keywords
subject: kebijakan infrastruktur
  topic: keywords
subject: ketahanan pangan
  topic: keywords
subject: produksi pangan skala kecil
  topic: keywords
subject: resiliensi sistem pangan
  topic: keywords
creator: Sitti Filzha Fitrya Ginoga
creator: Baskoro Tri Julianto
rights: Copyright (c) 2026 Sitti Filzha Fitrya Ginoga, S.T., Ir. Baskoro Tri Julianto, S.T., M.T. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1508
ending page: 1514
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1508-1514

Urgensi Regulasi dalam Mengakselerasi Ekosistem Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan
type: item
description: Kabupaten Pelalawan menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang tercantum dalam RPJMD. Meskipun capaian tiga tahun terakhir memperlihatkan tren peningkatan dengan skor IID 47,33 (2021), 53,39 (2022), hingga 58,21 (2023), namun pencapaian tersebut masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Selain itu, Kabupaten Pelalawan tetap berada pada kategori "inovatif" dengan skor di bawah 60, yang mengindikasikan bahwa daerah ini belum mencapai kategori "sangat inovatif".Beberapa faktor mempengaruhi pencapaian skor IID, termasuk jumlah inovasi yang dilaporkan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks ini, jumlah inovasi yang dilaporkan Kabupaten Pelalawan menunjukkan pola fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni tingkat partisipasi perangkat daerah dan unit kerja lainnya dalam melaporkan inovasi yang masih rendah, penurunan anggaran insentif untuk inovator sebagai dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengakibatkan kondisi fiskal semakin ketat, serta belum adanya regulasi yang mengikat untuk mendorong budaya inovasi di Kabupaten Pelalawan. Policy brief ini merekomendasikan penyusunan Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai solusi strategis. Regulasi ini diharapkan memberikan landasan hukum yang kokoh, membangun budaya inovasi yang berkelanjutan, dan menjamin pencapaian target IID tanpa harus bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran insentif.
subject: Articles
  topic: section
subject: indeks inovasi daerah
  topic: keywords
subject: inovasi daerah
  topic: keywords
subject: Kabupaten Pelalawan
  topic: keywords
subject: pemerintah daerah
  topic: keywords
creator: Azhar Riady
creator: Rinto Rinaldi
creator: Deswanisa Fajriana
rights: Copyright (c) 2026 Azhar Riady, S.T., Rinto Rinaldi, S. T., M.Kom., Deswanisa Fajriana, S.Kom. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2026-03-09
publication date: 2026-03-09
starting page: 1497
ending page: 1501
doi: 10.29244/agro-maritim.0801.1497-1501

Integrasi Edukasi Digital Food Waste dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah Nasional
type: item
description: Pemborosan makanan “food waste” menjadi salah satu penyumbang terbesar timbulan sampah rumah tangga di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memiliki Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, implementasinya masih menghadapi tantangan pada aspek edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Di era digital, media sosial seperti Instagram dan TikTok menawarkan peluang besar untuk menyampaikan pesan edukatif secara menarik dan mudah diakses. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan reels edukasi dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat muda terhadap isu food waste. Oleh karena itu, integrasi pendekatan edukasi digital berbasis media sosial dalam kebijakan pengelolaan sampah menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas kebijakan nasional, mendorong partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian target pengurangan sampah rumah tangga di Indonesia.
subject: Articles
  topic: section
subject: Edukasi Digital Media Sosial
  topic: keywords
subject: food waste
  topic: keywords
subject: kebijakan lingkungan
  topic: keywords
subject: reels Instagram
  topic: keywords
creator: Megawati Simanjuntak
creator: Mutia Ainil Qalbi
rights: Copyright (c) 2025 Prof. Dr. Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si., Mutia Ainil Qalbi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 1474
ending page: 1477
doi: 10.29244/agro-maritim.0704.1474-1477

Food Estate: Antara Ambisi dan Realitas
type: item
description: Food estate merupakan salah satu program strategis nasional yang digagas untuk memperkuat ketahanan pangan, namun dalam praktiknya menghadapi berbagai persoalan serius mulai dari ketidaksesuaian lahan, dampak lingkungan, rendahnya produktivitas, hingga minimnya keterlibatan petani lokal. Kondisi ini menimbulkan risiko kegagalan besar jika tidak segera dilakukan koreksi kebijakan yang lebih berbasis pada data ilmiah, kearifan lokal, serta pemberdayaan masyarakat. Policy brief ini menyajikan analisis kritis dan rekomendasi praktis mengenai bagaimana mentransformasi food estate menjadi model pertanian berkelanjutan yang tidak hanya mengejar swasembada, tetapi juga menjamin kesejahteraan petani, keberlanjutan ekosistem, dan keadilan ekonomi. Melalui policy brief ini, para pengambil kebijakan dapat melihat dengan jelas bahwa perubahan pendekatan food estate bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk memastikan program pangan nasional berjalan efektif, efisien, dan berpihak pada rakyat.
subject: Articles
  topic: section
subject: food estate
  topic: keywords
subject: kebijakan pangan
  topic: keywords
subject: ketahanan pangan
  topic: keywords
subject: pertanian berkelanjutan
  topic: keywords
creator: Sulaeman Sulaeman
creator: Rio Akbar Rahmatullah
creator: Fauzan Firdaus
creator: Iftitaha Fadhilah
creator: Karina Rahmadani
creator: Rossa Putri Hanny
rights: Copyright (c) 2025 Sulaeman Sulaeman, Rio Akbar Rahmatullah, Fauzan Firdaus, Iftitaha Fadhilah, Karina Rahmadani, Rossa Putri Hanny https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 1460
ending page: 1466
doi: 10.29244/agro-maritim.0704.1460-1466

Peranan Poster dalam Advokasi Penyalahgunaan Antibiotik Belum Maksimal: Dokter Masa Depan Perlu Kuasai
type: item
description: Pengobatan antibiotik yang tidak rasional menyebabkan resistensi antimikroba yang menyulitkan penyembuhan infeksi dan meningkatkan pengeluaran biaya kesehatan. Mengadvokasi publik tentang bahaya resistensi antimikroba adalah langkah pencegahan yang utama. Tugas dokter tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi komunikator dan pengelola program kesehatan. Studi pilot yang menguji coba program belajar daring asinkron diadakan kepada mahasiswa kedokteran untuk mengukur kapasitasnya menyusun poster advokasi publik tentang resistensi antimikroba. Meskipun mahasiswa kedokteran mampu mendesain poster yang menarik, konten poster belum disusun dengan baik. Konten poster advokasi buatan mahasiswa tidak mencerminkan spesifikasi sasaran audiens maupun pesan kunci yang menyinggung contoh tertentu dari penyalahgunaan antibiotik. Pembelajaran advokasi perlu didesain sebagai pembelajaran praktik yang mendorong mahasiswa untuk menyusun poster advokasi yang tidak hanya menarik dilihat, tetapi juga terstruktur kontennya.
subject: Articles
  topic: section
subject: advokasi
  topic: keywords
subject: antibiotik
  topic: keywords
subject: pencegahan
  topic: keywords
subject: resistensi antimikroba
  topic: keywords
creator: Anindita Adzani
rights: Copyright (c) 2025 Anindita Adzani https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2025-12-31
publication date: 2025-12-31
starting page: 1478
ending page: 1485
doi: 10.29244/agro-maritim.0704.1478-1485

Membangun Resiliensi Sistem Pangan Indonesia
type: item
description: Persoalan pangan merupakan persoalan kemanusiaan yang perlu ditangani dengan serius. Kenaikan harga energi, khususnya energi fosil, mempengaruhi harga pupuk dan pakan sehingga mendorong kenaikan harga pangan. Ditambah variabilitas iklim yang mempengaruhi produktifitas pangan, dampak terhadap kinerja makroekonomi, produktivitas pangan, kinerja ekonomi regional, ekonomi rumah tangga dan tingkat kemiskinan semakin terasa. Stimulus pengeluaran pemerintahdan peningkatan produktifitas diprediksikan mampu menahan goncangan yang terjadi, namun strategi yang memberikan efek jangka serta mampu menciptakan sistem pangan yang tangguh (resilient) perlu didesain dengan serius. Untuk itu diperlukan upaya yang menyeluruh dan terintegrasi mulai dari peningkatan produktivitas, mempertahankan stabilitas, penguatan industri, peningkatan efisiensi sistem pangan, meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan lokal, penguatan sumberdaya dan perlindungan petani.
subject: Articles
  topic: section
subject: Resiliensi Pangan
  topic: keywords
subject: Produktivitas Pangan
  topic: keywords
subject: Sistem Pangan
  topic: keywords
creator: Arif Satria
creator: Eva Anggraini
creator: Widyastutik Widyastutik
creator: Nunung Nuryartono
creator: Syarifah Amaliah
creator: Alfian Helmi
creator: Masbantar Sangadji
rights: Copyright (c) 2022 Arif Satria, Eva Anggraini, Widyastutik Widyastutik, Nunung Nuryartono, Syarifah Amaliah, Alfian Helmi, Masbantar Sangadji https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-03
publication date: 2022-02-03
starting page: 338
ending page: 345
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.338-345

Inovasi Model Komunikasi Digital Desa Wisata (KDDW) dalam Pengembangan Kapasitas Pelaku Wisata di Kabupaten Bogor
type: item
description: Kapasitas pelaku desa wisata di Indonesia umumnya masih rendah terutama para pelakuwisata di desa wisata. Rendahnya kapasitas tersebut dapat dilihat dari pelaku desa wisata yangbelum mampu menyusun konsep atau perencanaan desa wisata yang sesuai denganperkembangan zaman atau keinginan konsumen. Haltersebutsenada dengan apa yangdisampaikan oleh Prafitri dan Damayanti (2016) bahwa kapasitas individu pengelola desa wisatakurang baik dalam pemahaman dan pengaplikasian konsep desa wisata. Noho (2014), tingkatkapasitas pelakudesa wisata secara individu maupun berorganisasidapattergolong dalam kriteriakurang optimalatau tingkat kematangan kapasitas dalam mengelola kepariwisataan masihtergolong dibawah rata-rata. Selain itu, para pelaku desa wisata belum ditunjang dengan caraberkomunikasi yang memadai.
subject: Articles
  topic: section
subject: Komunikasi Digital
  topic: keywords
subject: Desa Wisata
  topic: keywords
subject: Inovasi Digital
  topic: keywords
creator: Hudi Santoso
creator: Amirruddin Saleh
creator: Musa Hubeis
creator: Wahyu Budi Priatna
rights: Copyright (c) 2022 CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-07
publication date: 2022-02-07
starting page: 351
ending page: 358
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.351-358

Sistem Pendataan Hasil Tangkapan Ikan
type: item
description: Illegal, unreported, and unregulated fishing yang disingkat menjadi IUU fishing telah mengakibatkan kerugian global hingga 10-23.5 miliar USD. Penanganan IIU Fishing selama ini lebih fokus pada illegal fishing, padahal dampak dari pelanggaran unreported fishing juga tidak kalah dahsyatnya. Unreported fishing menyebabkan kesalahan data perikanan yang banyak digunakan dalam penentuan kebijakan perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil tangkapan armada pancing tonda pada periode tahun2012-2022 di PPN Palabuhan ratu terindikasi terjadi misreported sebesar 46,52–228,02 ton/tahun atau mencapai 11,7–28,8% dibawah tangkapan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian dan kesalahan pendataan tersebut disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya adalah: penggunaan hasil tangkapan untuk umpan, dikonsumsi di atas kapal, jatah ABK dan upah tenaga kerja pada saat bongkar muatan. Beberapa fakta tersebut mendorong perlunya perbaikan sistem pendataan hasil tangkapan dengan melakukan identifikasi dankuantifikasi adanya potensi terjadinya misreported data hasil tangkapan sehingga pengelolaan perikanan dapat dilakukan secara tepat dan benar.
subject: Articles
  topic: section
subject: Hasil Tangkapan
  topic: keywords
subject: Sistem Pendataan
  topic: keywords
subject: Perikanan
  topic: keywords
creator: Eko Sri Wiyono
creator: Regi Fuji Anggawangsa
creator: Wudianto Wudianto
creator: Vita Rumanti Kurniawati
rights: Copyright (c) 2022 CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-08
publication date: 2022-02-08
starting page: 359
ending page: 361
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.359-361

Urgensi Teknologi Deteksi Bawah Air untuk Pertahanan dan Keamanan Laut Ibu Kota Negara (IKN)
type: item
description: Pemerintah telah menetapkan UU No. 3 Tahun 2022 tentang pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) bernama Nusantara, di mana wilayah IKN bersifat khusus karena setingkat provinsi. IKN sebagai pusat pemerintahan memerlukan pertahanan dan keamanan yang memadai untuk menjalankan fungsinya. Dari sisi pertahanan laut, perlua da pengendalian IKN dengan kekuatan yang besar. Kekuatan ancaman bisa masuk lewat Selat Makassar untuk kapal-kapal sipil dan operasi militer yang melewati selat tersebut. Untuk itu pentingnya teknologi deteksi pengendalian Selat Makassar dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal dan sistem deteksi dini bawah laut untuk mendukung pertahanan dan menopang aktivitas ekonomi.
subject: Articles
  topic: section
subject: Teknologi Deteksi
  topic: keywords
subject: Pertahanan
  topic: keywords
subject: Keamanan Laut
  topic: keywords
subject: IKN
  topic: keywords
creator: Henry Munandar Manik
rights: Copyright (c) 2022 CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-08
publication date: 2022-02-08
starting page: 362
ending page: 366
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.362-366

Standarisasi Penjaminan Kesejahteraan Hewan Untuk Kemajuan Riset Biomedis
type: item
description: Pengembangan berbagai obat, vaksin dan produk kesehatan memerlukan tahap penelitian dan pengujian pada hewan laboratorium/hewan coba. Kesejahteraan hewan selama pemeliharan dan penggunaannya dalam studi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kesahihan hasil, dan pemenuhannya semakin menjadi sorotan publik dan tuntutan global. Diperlukan aturan hukum, kebijakan dan pedoman nasional untuk menjamin implementasi prinsip kesejahteraan hewan yang terstandar di berbagai institusi di Indonesia, dan mengacu pada standar internasional. Kajian ini bertujuan menelaah aspek legal di Indonesia yang mengatur implementasi prinsip etik dan kesejahteraan hewan di bidang penelitian biomedis, dan mengidentifikasi kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk mencapai standarisasi penjaminan tersebut.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kesejahteraan Hewan
  topic: keywords
subject: Biomedis
  topic: keywords
subject: Standardisasi Riset
  topic: keywords
creator: Fitriya Nur Annisa Dewi
creator: Huda Shalahudin Darusman
creator: Joko Pamungkas
rights: Copyright (c) 2022 Fitriya Nur Annisa Dewi, Huda Shalahudin Darusman, Joko Pamungkas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-09
publication date: 2022-02-09
starting page: 375
ending page: 380
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.375-380

Perlindungan Konsumen Tuli : Kemandirian dan Kerentanan pada Pelayanan Jasa Perbankan
type: item
description: Keterbatasan pendengaran dan komunikasi pada penyandang Tuli berdampak pada perlakuan dan pelayanan publik perbankan yang diterima. Konsumen Tuli seringkali mendapatkan pelayanan diskriminasi dan minim aksesibilitas. Hal ini membuat konsumen Tuli kesulitan memperoleh informasi dan ketersediaan fasilitas sehingga rentan terhadap kecurangan praktik pelaku usaha jasa keuangan serta berisiko terhadap kerugian materi dan non materi. Layanan perbankan yang tidak inklusif dapat menghambat konsumen Tuli menjadi mandiri. Petunjuk Teknis Operasional dari Otoritas Jasa Keuangan tentang standar minimal pelayanan keuangan kepada konsumen disabilitas belum diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses, layanan, dan pengetahuan layanan perbankan kepada konsumen penyandang disabilitas.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pelayanan Jasa
  topic: keywords
subject: Perbankan
  topic: keywords
subject: Disabilitas
  topic: keywords
creator: Zhalfa Kirana Fajriani
creator: Lilik Noor Yuliati
rights: Copyright (c) 2022 Zhalfa Kirana Fajriani, Lilik Noor Yuliati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-09
publication date: 2022-02-09
starting page: 393
ending page: 397
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.393-397

Strategi Pengembangan Pasar Pangan Organik Berbasis Perilaku Konsumen dan Kepuasan Pelanggan Dalam Mendukung Ketahanan dan Keamanan Pangan
type: item
description: Policy Brief ini merupakan salah satu output dari penelitian dasar hibah Kementerian Riset danTeknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tahun ke-3. Naskah ini merumuskan strategi pengembangan pasar pangan organik berbasis perilaku konsumen dan kepuasan pelanggan. Policy brief ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan untuk mendukung ketahanan dan keamanan pangan. Policy brief juga diharapkan dapat meningkatkan market share pangan organik di Indonesia serta menyukseskan program 1000 desa organik yang dicanangkan oleh pemerintah.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pangan Organik
  topic: keywords
subject: Perilaku Konsumen
  topic: keywords
subject: Kepuasan Pelanggan
  topic: keywords
creator: Ujang Sumarwan
creator: Stevia Septiani
creator: Mukhamad Najib
rights: Copyright (c)
date: 2022-02-10
publication date: 2022-02-10
starting page: 415
ending page: 419
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.415-419

Perlindungan Konsumen Pakaian Thrift: Hak Memilih serta Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan
type: item
description: Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas karena berdampak buruk untuk kesehatan penggunanya. Hal tersebut membuat urgensi dari edukasi, penguatan, dan perlindungan kepada konsumen akan hak-haknya perlu lebih diperhatikan. Keterbatasan pengetahuan membuat konsumen tidak mengerti akan hak yang dimilikinya serta membuat pelaku usaha abai untuk memperhatikan hak-hak yang perlu dipenuhinya. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan perlu menetapkan standar dan regulasi resmi terkait penjualan pakaian thrift yang masih marak terjadi di Indonesia karena jumlah permintaan konsumen yang cukup tinggi. Perlu adanya standar resmi yang harus dipenuhi untuk pakaian thrift yang akan diperjual belikan khususnya dalam aspek kesehatan. Konsumen bebas untuk menentukan pilihannya, dan konsumen juga berhak atas hak keamanan, kenyamanan, keselamatan. Standar atau regulasi resmi untuk pakaian thrift yang dibuat oleh pemerintah akan memenuhi dua hak konsumen sekaligus, yaitu hak konsumen untuk dapat tetap memilih pakaian thrift dan juga hak konsumen mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi pakaian thrift.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kebijakan
  topic: keywords
subject: Pakaian Thrift
  topic: keywords
subject: Hak Konsumen
  topic: keywords
creator: Bulan Hilaliyah
creator: Lilik Noor Yuliati
rights: Copyright (c) 2023 Bulan Hilaliyah, Lilik Noor Yuliati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2023-10-31
publication date: 2023-10-31
starting page: 627
ending page: 631
doi: 10.29244/agro-maritim.0503.627-631

Pencegahan Perilaku Seksual Pra-Nikah Remaja Di Perkotaan Demi Mencetak Generasi Emas 2045
type: item
description: Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran umum tentang bukti terbaru sebagai alternatif solusi dari permasalahan perilaku seks pranikah remaja yang marak terjadi di perkotaan. Perilaku ini tentunya berdampak pada kualitas generasi emas Indonesia dimasa mendatang. Kajian diperoleh melalui identifikasi literatur yang menunjukkan dampak perilaku seks pranikah remaja seperti HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan, pernikahan anak, dan stunting. Namun, dapat dicegah dengan meningkatkan peran keluarga (komunikasi, kelekatan, dan monitoring), peningkatan religiusitas remaja melalui kegiatan keagamaan sekolah (intra dan ekstra kurikuler) dan masyarakat, serta menambahkan muatan religiusitas dalam program relevan seperti PIK-R berbasis sekolah dan masyarakat dan Program Generasi Berencana (GenRe) dari BKKBN.
subject: Articles
  topic: section
subject: Pranikah
  topic: keywords
subject: Generasi Emas
  topic: keywords
subject: Remaja
  topic: keywords
subject: BKKBN
  topic: keywords
creator: Fuadah Ashri Nurfurqoni
creator: Dwi Hastuti
rights: Copyright (c)
date: 2022-02-11
publication date: 2022-02-11
starting page: 439
ending page: 445
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.439-445

Menumbuhkan Kewirausahaan Sosial Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Wilayah Pesisir
type: item
description: Penguatan ekonomi masyarakat desa pesisir dalam merespon perubahan iklim dapat diwujudkan melalui kemitraan dan penumbuhan kewirausahaan sosial dengan mengembangkan usaha terpadu agromarine tourism berbasis kekuatan potensi ekonomi lokal di darat dan laut. Pengembangan agromarine tourism dilatarbelakangi pemikiran bahwa pembangunan pedesaan pada hakekatnya adalah pengembangan wilayah desa yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ada didalamnya.
subject: Articles
  topic: section
subject: Desa Pesisir
  topic: keywords
subject: Kewirausahaan
  topic: keywords
subject: Agromarine Tourism
  topic: keywords
subject: Potensi
  topic: keywords
creator: Thomas Nugroho
rights: Copyright (c)
date: 2022-02-11
publication date: 2022-02-11
starting page: 446
ending page: 453
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.446-453

Sinergisasi Kelola Perikanan Adat di Papua Barat
type: item
description: Masyarakat adat dengan keberagamannya diharapkan mampu mendukung praktik-praktik pengelolaan perikanan. Namun demikian, praktik-praktik pengelolaan perikanan berbasis adat lambat laun terkikis oleh kepentingan ekonomi dan heterogenitas masyarakat pesisir. Isu dan permasalahan ini terjadi juga di Provinsi Papua Barat yang juga memiliki nilai-lokal lokal pengelolaan perikanan berbasis adat yang dilaksanakan secara turun temurun. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan perikanan kolaboratif yang dinamakan Kelola Perikanan Adat (KPA).
subject: Articles
  topic: section
subject: Perikanan Adat
  topic: keywords
subject: Masyarakat Adat
  topic: keywords
subject: Pengelolaan Perikanan
  topic: keywords
creator: Akhmad Solihin
creator: Hari Kushardanto
creator: Ray Chandra Purnama
rights: Copyright (c)
date: 2023-02-06
publication date: 2023-02-06
starting page: 470
ending page: 474
doi: 10.29244/agro-maritim.0501.470-474

Tata Kelola Bahaya Ekowisata di Kawasan Rawan Bencana di Taman Nasional Gunung Rinjani
type: item
description: Guna mewujudkan TNGR sebagai destinasi pendakian berkelas dunia, kejadian kecelakaan wisata harus dihindarkan dengan angka risiko terkecil (zero accident). Kalaupun tidak terhindarkan terjadinya kecelakaan, maka penanggulangan (evakuasi, dan pasca kejadian) dilakukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah manajemen internal yang perlu disiapkan oleh BTNGR; (1) manajemen jalur pendakian, (2) manajemen pendakian, (3) manajemen risiko bahaya/bencana (aksi mitigasi dan penanganan kecelakaan/bencana). Selain itu diperlukan langkah strategis penguatan tata kelola penanganan bahaya wisata yang melibatkan berbagai stakeholders. Penyiapan tata kelola bahaya ekowisata ditujukan untuk pengembangan harmoni dan sinergi stakeholders, menghindarkan terjadinya kecelakaan wisata, meminimalkan dampak negatif saat terjadi kecelakaan/bencana, mempercepat pemulihan pasca kejadian. Agar memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa, rumusan tata kelola bahaya/bencana ekowisata harus dituangkan ke dalam instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sosialisasi dan eduksai publik terkait pentingnya tata kelola ini perlu dilakukan secara sistematis dan masif, mulai anak tingkat pra-sekolah hingga mahasiswa, serta masyarakat umum.
subject: Articles
  topic: section
subject: Ekowisata
  topic: keywords
subject: Bencana
  topic: keywords
subject: Penanganan Bahaya
  topic: keywords
creator: Rinekso Soekmadi
creator: EKS Harini
creator: Eva Rachmawati
creator: Ziyadatul Hikmah
creator: Tri Rahayuningsih
rights: Copyright (c) 2023 Rinekso Soekmadi, EKS Harini, Eva Rachmawati, Ziyadatul Hikmah, Tri Rahayuningsih https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2023-11-02
publication date: 2023-11-02
starting page: 668
ending page: 672
doi: 10.29244/agro-maritim.0503.668-672

Diversifikasi Pasar Ekspor CPO: Antisipasi Black Campaign
type: item
description: Berdasarkan hasil kajian direkomendasikan hak-hak berikut. 1) Ekspor CPO ke India dan China sebagai pasar optimis, perlu dipertahankan, sementara di pasar malaysia dan Singapura yang berstatus pasar potensial perlu ditingkatkan daya saingnya. 2) Ekspor RPO perlu dipertahankan dan ditingkatkan di pasar China, India, Pakistan, Mesir, Amerika Serikat, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki yang memiliki pengembangan pasar optimis. 3) Daya saing CPO yang cenderung menurun dan RPO yang meningkat, maka perlu meningkatkan hilirisasi CPO dengan memberikan insentif bagi investor pada industri pengolahan CPO menjadi RPO.
subject: Articles
  topic: section
subject: Diversifikasi Pasar
  topic: keywords
subject: Ekspor
  topic: keywords
subject: Black Campaign
  topic: keywords
creator: Sri Mulatsih
creator: Nilam Cahyani Br. Laoli
creator: Dian Verawati Panjaitan
rights: Copyright (c) 2023 Sri Mulatsih, Nilam Cahyani Br. Laoli, Dian Verawati Panjaitan https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2023-11-03
publication date: 2023-11-03
starting page: 701
ending page: 704
doi: 10.29244/agro-maritim.0503.701-704

Strategi Peningkatan Kota-Desa Layak Huni dan Investasi Bisnis Agro-Maritim
type: item
description: Strategi peningkatan pembangunan Kota-Desa menjadi layak huni dan investasi agro-maritim yang berkelanjutan membutuhkan dasar acuan dalam menyusun rencana pembangunannya. Kebijakan pemerintah yang terarah dapat dilakukan melalui kriteria kelayakan huni dan kelayakan investasi di sektor agro-maritim secara sistematis, cepat, dan berkesinambungan. Hal ini menjadi dasar dalam pegambilan intervensi dan penggunaan anggaran pemerintah untuk dukungan transformasi Kota-Desa dari tidak layak menjadi layak. Penerapan strategi pembangunan yang tepat akan mampu mentranformasi Kota-Desa ke arah yang lebih modern terintegrasi dengan jaringan bisnis secara vertikal dan horizontal yang berorientasi pada kelayakan hunian dan kelayakan investasi sektor agro-maritim.
subject: Articles
  topic: section
subject: Kota Layak Huni
  topic: keywords
subject: Desa Layak Huni
  topic: keywords
subject: Investasi Bisnis
  topic: keywords
subject: Agro-Maritim
  topic: keywords
creator: R. Dikky Indrawan
creator: Asaduddin Abdullah
creator: Achmad Fadillah
creator: Asep Rakhmat
rights: Copyright (c) 2023 R. Dikky Indrawan, Asaduddin Abdullah, Achmad Fadillah, Asep Rakhmat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2023-11-06
publication date: 2023-11-06
starting page: 709
ending page: 713
doi: 10.29244/agro-maritim.0503.709-713

Pencegahan Kecanduan Game Online pada Remaja melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Keluarga
type: item
description: Salah satu konten internet yang sering diakses oleh remaja adalah game online. Walaupun remaja menggunakan game online sebagai salah satu sarana hiburan, namun pengawasan orang tua masih diperlukan dalam penggunaanya. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan perilaku bermain game online, yaitu kontrol orang tua, Fear of Missing Out (FOMO), dan kontrol diri. Perilaku bermain game online dipengaruhi secara langsung oleh kontrol orang tua dan kontrol diri remaja. Sementara itu, FOMO berpengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku bermain game online melalui kontrol diri. Sebagai lingkungan yang paling dekat dengan anak, keluarga memiliki peran besar dalam pembentukan perilaku anak. Maka dari itu, penting untuk mengoptimalisasi peran dan fungsi keluarga sebagai salah satu langkah dalam pencegahan kecanduan game online remaja.
subject: Articles
  topic: section
subject: Game Online
  topic: keywords
subject: Remaja
  topic: keywords
subject: Internet
  topic: keywords
subject: Peran Keluarga
  topic: keywords
creator: Bekti Amalia Faron
creator: Dwi Hastuti
rights: Copyright (c) 2022 Bekti Amalia Faron, Dwi Hastuti https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
date: 2022-02-10
publication date: 2022-02-10
starting page: 409
ending page: 414
doi: 10.29244/agro-maritim.0404.409-414