STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

  • Khoirul Syahputra Dikpora, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau.
  • Yusman Syaukat Derpartemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
  • Abdul Kohar Irwanto Derpartemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Abstract

ABSTRACT

Reformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.

Key words :  Strategy, improvement  management of BMD

ABSTRAK

Reformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.

Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[BPKRI] Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Kepri. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan Provinsi Kepulauan Riau. Batam (ID): BPK.

BPPK Kemenkeu Republik Indonesia. 2013. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Negara. Jakarta.

________________________________. 2010. Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta.

________________________________. 2010. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara. Jakarta.

________________________________. 2013. Penilaian Barang Milik Negara (Non Tanah dan Bangunan). Jakarta.

Halim, A. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

[KEMENDAGRI] Kementerian Dalam Negeri RI. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Jakarta (ID) : Kemendagri.

[KEMENDAGRI] Kementerian Dalam Negeri RI. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta (ID) : Kemendagri.

Kinnear, T. C. dan Taylor, J. R. 1991. Riset Pemasaran. Terjemahan. Jilid I. Erlangga, Jakarta.

Oktaviana. 2010. Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK di Kabupaten Toja Una Una di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007. Jurnal Repository UGM. Diakses 16 Sepetember 2016.

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung (ID): Alfabeta.

Sikki, M.1999. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Barang pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tesis S2 Program Pasca Sarjana UI. Jakarta.

Siregar, D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta. Satyatama Graha Tara.

Soleh, C. Rochmansjah H. 2010. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jakarta (ID) Fokusmedia.

Suwanda, D. 2015. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. Cetakan III Jakarta. PPM.

Published
2018-08-11
How to Cite
SyahputraK., SyaukatY., & IrwantoA. K. (2018). STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 10(1). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22700
Section
Articles