TRANSFORMASI REGULASI SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

  • Siti Nurkomariyah Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
  • Muhammad Firdaus Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekomoni dan Menajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
  • Dodik Ridho Nurrochmat Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680

Abstract

Mandatory Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) menjadi non tarif barrier yang dibuat oleh pemerintah. Seluruh produk kayu tidak dapat menembus semua pasar ekspor jika tidak memiliki sertifikat legalitas kayu dan dokumen v-legal. Deregulasi  menimbulkan kerisauan bagi industri furnitur kayu. Tarik ulur regulasi menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah atas regulasi yang dibuatnya. Akibatnya, selama tujuh tahun ditetapkan kebijakan ini  belum memberikan dampak signifikan bagi peningkatan daya saing industri furnitur kayu. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi regulasi yang lebih implementatif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Hasil kajian menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi implementasi SVLK secara menyeluruh dengan melibatkan industri dan seluruh stakeholder kehutanan. Pemerintah juga harus melakukan deregulasi antara lain dengan cara menurunkan standar biaya sertifikasi dan menetapkan standar maksimum tarif sertifikasi yang diberlakukan lembaga verifikasi (LV). Mandatory SVLK khusus pasar Uni Eropa dan niche market yang dilandasi dengan voluntary partnership agreement (VPA) seperti halnya yang dilakukan dengan Uni Eropa.
Published
2017-07-19
Section
Articles